Sikap Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tolak Omnibus Law

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan menyatakan sikap penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang masih menjadi pembahasan di DPR dan rencananya akan disahkan pada hari ini, Kamis (16/7/2020).

Hudan Nasihin, selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan menyampaikan penolakan secara keras terkait pembahasan Omnibus Law yang diduga diabaikan pihak pemerintah pusat.

Hudan Nasihin menyampaikan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law diindikasikan banyak menyengsarakan rakyat. Apalagi, anggota dewan terkesan sengaja melakukan pembahasan di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Jadi meminta Omnibus Law dicabut pemerintah lebih fokus tanganni covid-19 lebih serius. 

"Omnibus Law RUU cipta lapangan kerja berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Sehingga apabila Omnibus Law disahkan, TKA semakin mudah bekerja di Indonesia dan tidak ada kewajiban berbahasa Indonesia," ungkap Hudan.

Selain itu juga, Ketua Bidang hukum dan Advokasi Agus Yanto menyampaikan, pernyataan sikap ini sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh elemen mahasiswa yang hari ini turun aksi secara langsung yang sedang memperjuangkan untuk menolak disahkannya Omnibus Law.

“Kita di Pimpinan Daerah juga ikut menyatakan sikap untuk menolak Omnibus Law sejak awal sudah kontroversial, RUU Omnibus Law yang katanya untuk investasi, namun banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia itu semua hanya berpotensi merusak alam dan ekosistem dan agraria, dampaknya seperti longsor, dan pencemaran lingkungan berupa limbah," ungkapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement