Dinilai Tak Serius Tangani PSBL, Pemkot Malang Dapat Kartu Kuning dari Ansor Mergosono

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemkot Malang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di Kelurahan Mergosono, Kedungkandang, Kota Malang. Itu setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 yang meroket terutama dari cluster keluarga.

Warga Mergosono memprotes Pemkot Malang. Mereka menilai pemerintah tidak serius menangani PSBL di Mergosono lantaran sejak ditetapkan PSBL, pemerintah cenderung membiarkan begitu saja.

Ketua Ranting GP Ansor Mergosono, Rizal Ma'arif, menyampaikan keresahannya melihat kondisi peningkatan kasus Covid-19 di kampungnya.

Sedangkan kata dia, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan tanpa pelaksanaan yang matang di lapangan. Bahkan sosialisasi dan pengawasan pun juga dinilai minim.

"Miris. Pemkot sekedar mengeluarkan kebijakan akan tetapi tidak diawali bahkan dijalani dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini bukti bahwa pemerintah hanya sekedar formalitas menerapkan PSBL," tegasnya, Rabu (15/7/2020).

Ia juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang yang dianggap tanpa tolak ukur yang jelas dalam penerapan PSBL di Mergosono.

Selama ini, bebernya, warga secara mandiri melakukan pencegahan dan sanitasi. Setidaknya warga itu menjaga diri dan keluarga sendiri agar tidak terpapar Covid-19.

Namun, fakta di lapangan ia melaporkan banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diatasi dan butuh intervensi pemerintah secara langsung. Misalnya, bantuan logistik dan sumber daya manusia.

Ansor Mergosono mendesak Pemkot Malang dalam siswa waktu PSBL Mergosono bisa memantapkan posisi kebijakan serta tolak ukur yang jelas. Tentu, sambung Rizal, kebijakan itu harus diimbangi dengan pelaksanaan dan pengawasan yang ketat agar Covid-19 tidak semakin meningkat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement