Serikat Pekerja Pabrik Gula Datangi DPRD Jatim, Begini Respon Anggota Komisi B

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pada Senin (13/7/2020) Serikat Pekerja pabrik gula dari PTPN X dan PTPN XI mendatangi komisi B DPRD jatim untuk mengadakan audiensi, mereka meminta pemerintah untuk hadir secara nyata dengan berlaku adil bagi pabrik gula pribumi yang ada di Jatim.

Para serikat pekerja tersebut terancam kehilangan lahan tebu petani lantaran berdirinya pabrik-pabrik gula baru yakni pabrik gula RMI (Rejoso Masnis Indo) dan Pabrik Gula KTM (Kebun Tebu Emas). Tebu milik petani dibeli oleh pabrik-pabrik baru tersebut sehingga mengancam eksistensi pabrik gula yang sudah ada.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan kepada pihak PTPN yang ada di Jatim harus memberikan kesejahtereraan kepada para petani jika tak ingin kehilangan petani yang menjual tebu kepada PTPN.

"Selama ini mereka ke mana saja sehingga petani lebih senang menjual ke pabrik swasta. Kalau tak mau kehilangan petani binaannya tentunya mereka harus membeli tebu petani sama atau lebih dari nilai yang dibeli dua pabrik swasta," ujar Ketua Fraksi FKBN  (Fraksi Keadilan Bintang Nurani) itu, Rabu (15/7/2020).

Cahyo mengungkapkan bahwa dalam memberikan perizinan pendirian pabrik gula tentu telah memiliki kajian. Perizinan akan keluar jika memenuhi persyaratan. Tentunya menurut Cahyo, pabrik gula swasta tersebut telah memiliki izin.

Selama ini, petani tebu selalu mengeluh lantaran pabrik gula milik PTPN selalu membeli tebu dengan harga rendah. "Jadi jika dibeli dengan harga tinggi tentunya petani akan memilih komoditas tebu bukan komoditas lain. Ini yang harus diperhatikan pihak PTPN,"  terang Cahyo.

Adanya Pabrik Gula swasta tersebut, kata Cahyo, antusias petani menanam tebu luar biasa. "Saya ambil contoh di Blitar Petani tebu di sana sangat bergairah menanam tebu, hal ini dikarenakan PG RMI membeli tebu mereka mahal," tutur Politisi PKS itu.

Masalah Pabrik Gula milik PTPN yang terancam tutup, Cahyo mengatakan hal tersebut bergantung pada perubahan manajemen yang ada untuk mensejahterahkan petani.

"Selama ini kan BUMN selalu melakukan monopoli tentang pengelolaan gula di Indonesia termasuk di Jatim, mereka harus berbenah untuk mensejahterahkan petani," tutup Anggota Komisi B DPRD Jatim itu dalam audiensi dengan Serikat Pekerja pabrik gula dari PTPN X dan PTPN XI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement