Bawaslu Gresik Ingatkan Kades Agar Netral di Pilkada Serentak 2020

TIMESINDONESIA, GRESIK – Gelaran Pilkada Serentak 2020 sudah di depan mata. Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik (Bawaslu Gresik) terus  meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi masif. Selain itu, juga meminta agar para kepala desa, ASN dan TNI-Polri bersikap netral.

Ketua Bawaslu Gresik Moch Imron Rosyadi menyampaikan sudah seharusnya kepala desa dan perangkatnya bisa netral dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

Dijelaskan Imron, netralitas ASN, TNI-Polri, kepala desa dan perangkat ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 5 Tahun 2014.

"Juga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum," terang Imron, Selasa (14/7/2020).

Bahkan, dijelaskan Imron sesuai ketentuan Pasal 71 UU No 10 Tahun 2010, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI dan Kades dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Kemudian dijelaskan Imron, bagi ASN, atau unsur keamanan dan Kades yang sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan sanksi penjara. "Jadi kami terus mengimbau dan berupaya agar mereka netral dalam Pilkada," tambahnya, menambahkan.

Giat cerdas Bawaslu Gresik ini mendapat dukungan dan apresiasi positif dari Kades Sekapuk Abdul Halim. Pihaknya menyerukan kepada AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Gresik agar menginstruksikan kepada seluruh kades dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Gresik.

"Saya Abdul Halim, Kades Sekapuk Ujungpangkah di hadapan Ketua Bawaslu Gresik Moch. Imron Rosyadi siap bersikap Netral dalam Pilkada Gresik. Jika sampai ada Kades yang tidak netral, itu berarti Kades Abal-abal," tegasnya dalam giat menyambut Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gresik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement