Peristiwa Daerah

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Program JPS Gresik Jilid II yang Molor

Senin, 13 Juli 2020 - 12:00 | 35.04k
Penyaluran JPS APBD Gresik Jilid I di Desa Melirang, Kecamatan Bungah. (Foto: Akmal/TIMES Indonesia).
Penyaluran JPS APBD Gresik Jilid I di Desa Melirang, Kecamatan Bungah. (Foto: Akmal/TIMES Indonesia).

TIMESINDONESIA, GRESIK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Jawa Timur mengecam proses penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) jilid II yang belum disalurkan hingga saat ini. 

Padahal, menurut rencana awal JPS sebagai stimulus bantuan itu disalurkan selama tiga bulan untuk bulan April, Mei, Juni. Setiap penerima berhak mendapatkan Rp 600 ribu, per kepala keluarga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Noto Utomo menyayangkan lambannya penyalurkan JPS ke warga terdampak. Sebelumnya, legislatif bersama pemda menyetujui anggaran untuk JPS senilai Rp 210 Miliar hang disalurkan ke 116 KK.

Noto menilai, alasan masalah administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari desa pada JPS Jilid I yang diungkapkan Dinsos Gresik sangat tidak masuk akal.

"Molornya penyaluran JPS ditengarai sengaja di undur-undur oleh pihak pemda. Jangan sampai ini di buat alat oleh paslon lain untuk kampanye," kata Noto, Senin (13/7/2020).

Noto yang juga anggota Komisi IV ini mengaku sudah melakukan sidak serta jejak pendapat kepada banyak kades di dapilnya. Hasilnya hampir semua sudah membuat SPj JPS Jilid I.

"Banyak kades yang wadul ke saya karena lambanya pencairan JPS, bantuan itu sangat penting bagi masyarakat di tengah pandemi seperti ini," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Sentot Supriyohadi pada Kamis (9/7/2020) mengaku molornya pencairan karena hingga saat ini masih ada desa yang belum mengumpulkan SPj saat penyaluran JPS jilid I.

"Namun, ini sudah 80 persen yang sudah mengumpukan. Jadi kendalanya itu karena SPj dari desa pada JPS tahap pertama belum semua dikumpulkan," katanya.

Meski begitu kata Sentot, pihaknya mendorong kepada pemdes agar segera menyelesaikan SPj. Dia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan BPPKAD agar desa yang sudah melaksanakan bisa dicairkan, sehingga pencairan bertahap.

"Kami akan melakukan koordinasi. Kalaupun boleh yang sudah selesai SPj kita siapkan pencairan dulu. Masih kordinasi dengan BPPKAD. Secepatnya, kita usahakan pertangahan bulan ini JPS jilid II sudah bisa dicairkan," tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES