Kopi TIMES

Hak Politik Buruh Migran dalam Pilkada Serentak 2020

Minggu, 12 Juli 2020 - 08:35 | 19.27k
Hak Politik Buruh Migran dalam Pilkada Serentak 2020
Jayadi, Ketua Lakpesdam PWNU NTB. (Grafis: TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, LOMBOK – Pemilihan kepala daerah 2020 (Pilkada Serentak 2020) yang akan dihelat di 270 daerah, menjadi pemilihan yang dengan berbeda, karena digelar dimasa Pandemi. Akibatnya penyelenggara pemilu melakukan perbaikan peraturan yang mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain pengetatan protokol kesehatan, pelaksanaan pemilihan pada tahun ini juga terbuka peluang banyaknya potensi pelanggaran.

Potensi pelanggaran menjadi rentan, karena kegiatan pengawasan bisa berjalan tidak maksimal dengan adanya kebijakan sosial distancing dan physical distancing yang menyebabkan pengawasan melekat relatif susah untuk dilaksanakan. 

Di kesempatan ini, penulis tidak akan membahas problem dan dinamika pemilihan di masa pandemi. Penulis ingin mendalami kajian mengenai hak politik buruh migran dan warga negara lainnya yang berada di luar negeri dan atau berada di luar provinsi tempat tinggalnya. Kepentingan bekerja, belajar maupun kepentingan lainnya, menghendaki mereka harus tinggal lebih lama tanpa harus mengubah status administrasi kependudukan mereka.

Pada perhelatan pemilihan kepala daerah, posisi buruh migran dan warga negara lainnya yang ada di luar negeri dan atau diluar provinsi tempat tinggalnya menjadi kurang beruntung secara politik. Kenapa demikian? Mari kita diskusikan.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, memberikan jaminan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menyalurkan hak politiknya tanpa terkecuali, hatta buruh migran sekalipun. Hak politiknya dijamin mulai dari kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (baca : pasal 211) sampai penyiapan tempat pemungutan suara (pasal 63).

Sederet peraturan teknis pun disiapkan guna memastikan hak politik warga negara yang ada diluar negeri dapat difasilitasi dengan baik, seperti menyiapkan peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. 

Pertanyaannya, kenapa di pemilihan kepala daerah hal ini tidak terjadi. Bukankah pemilihan apapun namanya, tidak akan mengubah dan mengurangi eksistensi hak politik seorang warga negara?

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, Peraturan KPU maupun di Perbawaslu, tidak ada pengaturan terhadap jaminan hak politik buruh migran maupun warga negara lainnya yang ada di luar negeri dan atau diluar provinsi.

Jika jawabannya adalah karena problem anggaran dan SDM, tentu hal itu tidak relevan, karena di pemilu hal tersebut bisa ditangani.

Menurut BPS, sekitar 46.187 orang buruh migran dari Nusa Tenggara Barat berada diluar negeri. Buruh migran ini berpotensi hak pilihnya hilang, karena tidak ada perhatian pihak terkait.

Diskursus dan kajian-kajian yang mengurai hak politik buruh migran dan WNI di luar negeri di musim pilkada tidak banyak diangkat pemerintah maupun penyelenggara pemilu yang diberikan amanah menjaga hak politik warga negara. Padahal sumbangsih mereka terhadap pembangunan daerah sangatlah besar.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB tahun 2019, jumlah devisa buat daerah dari buruh migran mencapai angka Rp 369 miliar. Besarnya divisa ini tidak diimbangi dengan perhatian yang serius oleh pihak-pihak terkait, khususnya menyangkut partisipasi politik mereka dalam pemilihan kepala daerah.

Potensi Diskriminasi dan Pengabaian Hak

Dalam regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah, tidak ditemukan aturan yang mewadahi eksistensi hak politik buruh migran maupun warga negara lainnya yang berada diluar negeri dan atau diprovinsi lain, baik karena kepentingan belajar maupun bisnis.

Sebagai warga negara, buruh migran memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan suara tidak ada ketentuan yang mengatur perihal jaminan dan mekanisme penyaluran hak politik buruh migran maupun warga negara lainnya yang ada di luar negeri.

Keberadaan mereka apakah masuk dalam kategori pemilih tidak memenuhi syarat atau pemilih yang mempunyai hak pilih tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan terbukanya potensi pengabaian hak politik bagi buruh migran.

Jika dalam pemilu hak politik buruh migran diwadahi sejak pemutakhiran data pemilih sampai dengan penyediaan TPS untuk penyaluran aspirasi politik, namun dalam pemilihan kepala daerah tidak demikian.

Situasi ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang diberikan mandat menjaga dan menjamin hak dan partisipasi politik warga negara tanpa kecuali. 

Pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah saatnya menaruh perhatian dan melakukan kajian melalui forum-forum diskusi, seminar dan konferensi terkait eksistensi, partisipasi dan saluran hak politik buruh migran pada pemilihan kepala daerah.

Pelibatan mereka dalam pembahasan perencanaan pemilihan, kebijakan dan penyususnan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah sesegera mungkin harus dilakukan. Selain melalui forum-forum resmi, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meminta masukan buruh migran secara pribadi, perwakilan maupun melalui organisasi yang memiliki koncern pada isu buruh migran.

Jika tidak, maka pemerintah dan penyelenggara pemilu berpotensi dipersalahkan atas dugaan lalai dan berlaku diskriminasi. Serta dapat dipersalahkan karena berpotensi menyalahi ketentuan undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Merefleksikan situasi diatas maka menurut penulis menjadi penting bagi pihak terkait untuk mulai memikirkan langkah-langkah strategis membuat peta jalan guna terpenuhinya hak politik bagi buruh migran pada Pilkada Serentak 2020 ini. (*)

Wallohualam bisshowab.

***

*)Oleh : Jayadi, Ketua Lakpesdam PWNU NTB.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Get an Amazing Experienece of Surfing at Pulau Merah Beach Banyuwangi
    Get an Amazing Experienece of Surfing at Pulau Merah Beach Banyuwangi
    13/08/2020 - 00:18
  • Surabaya Masih Banjir, Kata Wali Kota Risma Ini Solusinya
    Surabaya Masih Banjir, Kata Wali Kota Risma Ini Solusinya
    12/08/2020 - 23:28
  • Pengembangan KEK, Pemkab Sumba Timur Gandeng Dua Investor
    Pengembangan KEK, Pemkab Sumba Timur Gandeng Dua Investor
    12/08/2020 - 23:20
  • Datangi Polda Jatim, Istri Salim Kancil Dicecar 20 Pertanyaan
    Datangi Polda Jatim, Istri Salim Kancil Dicecar 20 Pertanyaan
    12/08/2020 - 23:13
  • Sasar Guru dan Siswa, Kodim 0617 Majalengka Pinjamkan HT untuk Belajar Daring
    Sasar Guru dan Siswa, Kodim 0617 Majalengka Pinjamkan HT untuk Belajar Daring
    12/08/2020 - 23:09
  • Di Ultahnya ke-9, Ini Kegiatan CSR Hotel Dafam Cilacap
    Di Ultahnya ke-9, Ini Kegiatan CSR Hotel Dafam Cilacap
    12/08/2020 - 23:01
  • Kenalkan Bank Sentral pada Mahasiswa, BI Cirebon Gelar BI Mengajar
    Kenalkan Bank Sentral pada Mahasiswa, BI Cirebon Gelar BI Mengajar
    12/08/2020 - 22:55
  • Pesantren dan Komunisme
    Pesantren dan Komunisme
    12/08/2020 - 22:49
  • Pasca Kebakaran, Kelurahan Tanjung Laut Indah Bangun Posko Tanggap Darurat
    Pasca Kebakaran, Kelurahan Tanjung Laut Indah Bangun Posko Tanggap Darurat
    12/08/2020 - 22:37
  • Kemeriahan Lomba Peringatan HUT 75 RI di Makorem Bhaskara Jaya
    Kemeriahan Lomba Peringatan HUT 75 RI di Makorem Bhaskara Jaya
    12/08/2020 - 22:25

TIMES TV

Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC

Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC

11/08/2020 - 12:48

Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang

Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang
[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo

[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo
Pro Kontra Masuk Sekolah Saat Pandemi

Pro Kontra Masuk Sekolah Saat Pandemi
Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Pesantren dan Komunisme
    Pesantren dan Komunisme
    12/08/2020 - 22:49
  • Jangan Biarkan Corona Merajalela
    Jangan Biarkan Corona Merajalela
    12/08/2020 - 21:01
  • “Jalan Lain” Menyederhanakan Partai Politik 
    “Jalan Lain” Menyederhanakan Partai Politik 
    12/08/2020 - 20:04
  • Memacu Konsumsi dengan Gaji ke 13 ASN
    Memacu Konsumsi dengan Gaji ke 13 ASN
    12/08/2020 - 19:06
  • Covid-19, Bermedsos dan Perdamaian Baru
    Covid-19, Bermedsos dan Perdamaian Baru
    12/08/2020 - 18:03
  • [Pasca] Covid-19, Sekolah dan Parenting Bisa Jadi Klaster Normalisasi
    [Pasca] Covid-19, Sekolah dan Parenting Bisa Jadi Klaster Normalisasi
    12/08/2020 - 17:12
  • New Normal dan Pergeseran Nilai di Tengah Pandemi Covid-19
    New Normal dan Pergeseran Nilai di Tengah Pandemi Covid-19
    12/08/2020 - 16:42
  • Pegiat Sosial Sebagai Pejuang Kemerdekaan
    Pegiat Sosial Sebagai Pejuang Kemerdekaan
    12/08/2020 - 15:03
  • Di Hadapan Risma dan Khofifah, Pakar: Jangan Seperti Jakarta Zona Hitam
    Di Hadapan Risma dan Khofifah, Pakar: Jangan Seperti Jakarta Zona Hitam
    13/08/2020 - 00:23
  • Dibekali Senjata PT DI, Drone Tempur Elang Hitam Mengudara Januari 2021
    Dibekali Senjata PT DI, Drone Tempur Elang Hitam Mengudara Januari 2021
    13/08/2020 - 00:16
  • Ini Respons Dokter Tirta Usai Jerinx SID Dipenjara Atas Laporan IDI
    Ini Respons Dokter Tirta Usai Jerinx SID Dipenjara Atas Laporan IDI
    13/08/2020 - 00:06
  • Modus Ajak Nikah, Arman Gasak HP 2 Wanita
    Modus Ajak Nikah, Arman Gasak HP 2 Wanita
    13/08/2020 - 00:05
  • Wakapolri Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Covid-19
    Wakapolri Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Covid-19
    12/08/2020 - 23:59
  • Prancis Kirim Jet Tempur ke Siprus, Bela Yunani Lawan Turki
    Prancis Kirim Jet Tempur ke Siprus, Bela Yunani Lawan Turki
    13/08/2020 - 00:10
  • Terungkap, Bos Roti asal Taiwan Sempat Disantet Sebelum Dibunuh
    Terungkap, Bos Roti asal Taiwan Sempat Disantet Sebelum Dibunuh
    13/08/2020 - 00:01
  • 6 Trik Raih Orgasme, Suara Erotis Hingga Pijatan Sensual
    6 Trik Raih Orgasme, Suara Erotis Hingga Pijatan Sensual
    13/08/2020 - 00:17
  • 30 Pegawai Positif, Ini Daftar Puskesmas di Bogor yang Terpapar Corona
    30 Pegawai Positif, Ini Daftar Puskesmas di Bogor yang Terpapar Corona
    13/08/2020 - 00:34
  • Mendikbud Nadiem Makarim Mundur, Cek Faktanya
    Mendikbud Nadiem Makarim Mundur, Cek Faktanya
    12/08/2020 - 10:31