Kopi TIMES

Dilema Sejarah Sultan Hamid II

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:10 | 20.79k
Dilema Sejarah Sultan Hamid II
Haris Zaky Mubarak, MA, Sejarawan dan Penulis Buku Negara RI.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Boleh dikata, Sultan Hamid II merupakan satu sosok tokoh sejarah Indonesia yang masih dianggap negatif dalam historiografi Indonesia.

Bagaimana tidak, cap pemberontak dan pengkhianat terhadap bangsa Indonesia merupakan labelisasi sejarah yang masih melekat kepadanya sampai hari ini. Karena alasan ini pula setiap ada upaya pengusulan pemberian gelar pahlawan Indonesia kepada Sultan Hamid II selalu saja mengalami penolakan. Stigma sebagai pemberontak kepada Sultan Hamid II memang sangat kuat sampai hari ini, dan stigma ini pun seolah mengaburkan peran pentingnya saat awal tahun 1950-an di mana Sultan Hamid II menjadi figur penting yang bertanggung jawab terciptanya gagasan lambang negara yakni burung garuda. 

Presiden Soekarno mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara RIS Zonder Portofolio dengan tugas merancang bentuk gambar lambang negara RIS dan menyiapkan Gedung Parlemen RIS. Sultan Hamid II meminta Yamin dan Ki Hajar Dewantara untuk membantu dalam Panitia Lencana Negara. Yamin pun kemudian ditunjuk sebagai ketua.

Melalui program sayembara semua sketsa lambang negara dibuat. Tak hanya Sultan Hamid II, Basuki Resobowo, M.Natsir, Melkias Agustinus Pellaupessy, dan Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka juga ikut dalam program sayembara tersebut.

Presiden Soekarno saat itu lebih tertarik terhadap rancangan lambang negara Sultan Hamid II. Meski konsep rancangan tersebut tak sepenuhnya diterima karena mendapat masukan dari berbagai pihak. Namun, Soekarno sendirilah yang akhirnya memutuskan konsep rancangan lambang negara. Dengan bantuan ahli lukis, D Ruhr Jr dan Dullah lambang negara rancangan Sultan Hamid II itu pun disempurnakan seperti permintaan Sukarno.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) menetapkan Elang Rajawali – Garuda Pancasila sebagai lambang negara terhitung sejak 11 Februari 1950. Pada 15 Februari 1050, Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kali lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang menjadi pusat pertokoan Duta Merlin Jalan Gadjah Mada Jakarta Pusat). 

Stigma Pemberontak

Meskipun Sultan Hamid II pernah berjasa sebagai figur penanggung jawab terciptanya lambang negara Burung Garuda Pancasila. Tapi realitas politik yang terjadi pada fase selanjutnya memberi ruang yang kontradiktif. Ketidaksenangan dari orang-orang politik yang saat itu ada disekitar Presiden Soekarno menyebabkan upaya penyingkiran terhadap Sultan Hamid II pun terjadi. Nuansa politis begitu kental dalam kasus makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II.  

Sultan Hamid II yang merupakan federalis sejati, ditangkap oleh pemerintah pusat karena dituduh sebagai pelaku utama aksi yang dilakukan oleh Kapten KNIL Raymond Pierre Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerbu tentara Divisi Siliwangi (TNI) Bandung pada 23 Januari 1950. 

Setelah tiga tahun mendekam dalam tahanan tanpa kepastian selama rentang waktu 1950-1953. Sultan Hamid II faktanya baru menjalani proses persidangan yang dimulai penuntutan, pembelaan dan putusan Mahkamah Agung pada tahun 1953 dengan vonis hukuman 10 tahun penjara. Kasus makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II nyatanya tak lebih dari sentimen politik. Keterlibatan Sultan Hamid II dalam penyerangan Kapten Westerling dan tuduhan niat penyerangan Dewan Menteri RIS di Jakarta sama sekali tidak pernah terbukti dalam pengadilan.

Meski tanpa putusan sah dari pengadilan, Sultan Hamid II tetap dimasukan dalam tahanan. Selama empat tahun ditahan tanpa proses pengadilan, Sultan Hamid II baru dibebaskan pada tahun 1966 setelah masa Soekarno berakhir. Selepas bebas daripenjara tanpa proses pengadilan yang jelas tersebut Sultan Hamid II justru lebih banyak beraktivitas dalam dunia bisnis bahkan sampai akhir hayatnya. 

Selama rentang tahun 1967-1978, Sultan Hamid II pernah menjadi Presiden Komisaris PT Indonesia Air Transport. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Walaupun banyak kontroversi dalam kisah hidupnya, sosok Sultan Hamid II dari Pontianak Kalimantan Barat ini tetaplah tokoh sejarah penting bagi Indonesia.

Jejak Kehidupan

Sultan Hamid II yang memiliki nama lengkap Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie dengan nama panggilan Max. Lahir di Pontianak 12 Juli 1913 dari orang tua Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Ibu Syecha Jamilah Syarwani. Ia memiliki istri bernama Ratu Mas Mahkota Didie Al – Qadrie (Marie van Delden).Memiliki anak bernama Syarifah Zahra Al - Qadrie dan Syarif Yusuf Al-Qadrie. 

Akibat terjadinya penangkapan dan pembunuhan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944-1945 telah mengakibatkan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Qadariyah Pontianak dan beberapa kesultanan lainnya di Kalimantan Barat. Di Kesultanan Pontianak, semua putera almarhum Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie telah gugur waktu itu. 

Sultan Hamid II menjadi satu – satunya putera dari keluarga Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie yang masih hidup. Putera mahkota Syarif Usman Al - Qadrie yang bergelar Pangeran Adipati negara dan adiknya yaitu Syarif Abdul Muthalib Al-Qadrie juga gugur dalam penangkapan tentara Jepang tersebut.

Setelah Sultan Hamid II naik tahta di Kesultanan Pontianak Ia mulai menata kembali kesultanan yang sebelumnya mengalami kekacauan oleh tentara Jepang. Sebagai Sultan Pontianak, Sultan Hamid II melakukan banyak perombakan dalam pemerintahan. Ia memiliki inisiatif kuat untuk dapat membangun pemerintahan di Kalimantan Barat dengan bentuk sistem pemerintahan yang modern. 

Sultan Hamid banyak juga banyak aktif terlibat saat Konferensi Malino pada 15 - 25 Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Sultan Hamid II beserta 40 tokoh Kalimantan Barat menandatangani deklarasi pembentukan Dewan Borneo Barat di Pontianak dalam satu federasi, sekaligus menyepakati perubahan Keresidenan Borneo Barat menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) sebagai negara otonom persemakmuran uni Indonesia – Belanda. .Pemerintahan DIKB ini berlaku sejak 12 Mei 1947. 

Sebagai kepala DIKB, ruang gerak Sultan Hamid II tidak dapat dilepaskan dari konteks Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst van Federaal Overleg (BFO) yang merupakan proyeksi dari Gubernur Hindia Belanda Hubertus Johanes van Mook yanng membentuk 15 negara bagian diluar Republik Indonesia.

Terhitung sejak Januari 1949, Sultan Hamid II ditunjuk menjadi  ketua BFO menggantikan Mr. Tengku Bahrun dari negara Sumatera Timur yang meninggal dunia. Didaulatnya Sultan Hamid II menjadi ketua BFO menbuat keberadaan sosok Sultan Hamid II menjadi sangat sentral di Konfrensi Meja Bundar (KMB). 

Sultan Hamid II juga pernah menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda (adjudant in Buitengewone Dienstvan HM Koningin de Nederlander) oleh Ratu Wilhelmina (Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange Nassau). Sultan Hamid II ditunjuk sebagai Wakil Mahkota di Indonesia yang membuat Sultan Hamid II diberi kepercayaan penuh mewakili kebijakan Ratu Belanda di Indonesia. 

Adanya kedekataan personal kepada Sultan Hamid II sebagai wakil mahkota inilah membuat Ratu Juliana yang saat itu menggantikan ibunya Ratu Wilhelmina mau menandatangani pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. (RIS). Setelah KMB di Den Haag berakhir pada 2 November 1949 peran Sultan Hamid II dalam pemerintahan RIS yang ada di Jakarta secara perlahan mulai disingkirkan oleh kelompok unitaris. Karena alasan Sultan Hamid II terlalu dekat dengan pihak kerajaan Belanda yang tetap konsisten dengan bentuk Indonesia sebagai negara serikat (RIS). 

Ketidakjelasan sikapnya terhadap agresi militer Belanda I (21 Juli-5 Agustus 1947) dan Agresi Militer II (9 Desember -10 Juli 1949) juga membuat Sultan Hamid II menjadi sangat dikucilkan. Inilah sederet alasan kuat mengapa Sultan Hamid II sampai sekarang masih dianggap sebagai figur tokoh yang bukan dari kelompok pejuang Indonesia. 

***

*)Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA, Sejarawan dan Penulis Buku Negara RI.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

_____
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Get an Amazing Experienece of Surfing at Pulau Merah Beach Banyuwangi
    Get an Amazing Experienece of Surfing at Pulau Merah Beach Banyuwangi
    13/08/2020 - 00:18
  • Surabaya Masih Banjir, Kata Wali Kota Risma Ini Solusinya
    Surabaya Masih Banjir, Kata Wali Kota Risma Ini Solusinya
    12/08/2020 - 23:28
  • Pengembangan KEK, Pemkab Sumba Timur Gandeng Dua Investor
    Pengembangan KEK, Pemkab Sumba Timur Gandeng Dua Investor
    12/08/2020 - 23:20
  • Datangi Polda Jatim, Istri Salim Kancil Dicecar 20 Pertanyaan
    Datangi Polda Jatim, Istri Salim Kancil Dicecar 20 Pertanyaan
    12/08/2020 - 23:13
  • Sasar Guru dan Siswa, Kodim 0617 Majalengka Pinjamkan HT untuk Belajar Daring
    Sasar Guru dan Siswa, Kodim 0617 Majalengka Pinjamkan HT untuk Belajar Daring
    12/08/2020 - 23:09
  • Di Ultahnya ke-9, Ini Kegiatan CSR Hotel Dafam Cilacap
    Di Ultahnya ke-9, Ini Kegiatan CSR Hotel Dafam Cilacap
    12/08/2020 - 23:01
  • Kenalkan Bank Sentral pada Mahasiswa, BI Cirebon Gelar BI Mengajar
    Kenalkan Bank Sentral pada Mahasiswa, BI Cirebon Gelar BI Mengajar
    12/08/2020 - 22:55
  • Pesantren dan Komunisme
    Pesantren dan Komunisme
    12/08/2020 - 22:49
  • Pasca Kebakaran, Kelurahan Tanjung Laut Indah Bangun Posko Tanggap Darurat
    Pasca Kebakaran, Kelurahan Tanjung Laut Indah Bangun Posko Tanggap Darurat
    12/08/2020 - 22:37
  • Kemeriahan Lomba Peringatan HUT 75 RI di Makorem Bhaskara Jaya
    Kemeriahan Lomba Peringatan HUT 75 RI di Makorem Bhaskara Jaya
    12/08/2020 - 22:25

TIMES TV

Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC

Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC

11/08/2020 - 12:48

Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang

Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang
[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo

[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo
Pro Kontra Masuk Sekolah Saat Pandemi

Pro Kontra Masuk Sekolah Saat Pandemi
Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Pesantren dan Komunisme
    Pesantren dan Komunisme
    12/08/2020 - 22:49
  • Jangan Biarkan Corona Merajalela
    Jangan Biarkan Corona Merajalela
    12/08/2020 - 21:01
  • “Jalan Lain” Menyederhanakan Partai Politik 
    “Jalan Lain” Menyederhanakan Partai Politik 
    12/08/2020 - 20:04
  • Memacu Konsumsi dengan Gaji ke 13 ASN
    Memacu Konsumsi dengan Gaji ke 13 ASN
    12/08/2020 - 19:06
  • Covid-19, Bermedsos dan Perdamaian Baru
    Covid-19, Bermedsos dan Perdamaian Baru
    12/08/2020 - 18:03
  • [Pasca] Covid-19, Sekolah dan Parenting Bisa Jadi Klaster Normalisasi
    [Pasca] Covid-19, Sekolah dan Parenting Bisa Jadi Klaster Normalisasi
    12/08/2020 - 17:12
  • New Normal dan Pergeseran Nilai di Tengah Pandemi Covid-19
    New Normal dan Pergeseran Nilai di Tengah Pandemi Covid-19
    12/08/2020 - 16:42
  • Pegiat Sosial Sebagai Pejuang Kemerdekaan
    Pegiat Sosial Sebagai Pejuang Kemerdekaan
    12/08/2020 - 15:03
  • Di Hadapan Risma dan Khofifah, Pakar: Jangan Seperti Jakarta Zona Hitam
    Di Hadapan Risma dan Khofifah, Pakar: Jangan Seperti Jakarta Zona Hitam
    13/08/2020 - 00:23
  • Dibekali Senjata PT DI, Drone Tempur Elang Hitam Mengudara Januari 2021
    Dibekali Senjata PT DI, Drone Tempur Elang Hitam Mengudara Januari 2021
    13/08/2020 - 00:16
  • Ini Respons Dokter Tirta Usai Jerinx SID Dipenjara Atas Laporan IDI
    Ini Respons Dokter Tirta Usai Jerinx SID Dipenjara Atas Laporan IDI
    13/08/2020 - 00:06
  • Modus Ajak Nikah, Arman Gasak HP 2 Wanita
    Modus Ajak Nikah, Arman Gasak HP 2 Wanita
    13/08/2020 - 00:05
  • Wakapolri Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Covid-19
    Wakapolri Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Covid-19
    12/08/2020 - 23:59
  • Prancis Kirim Jet Tempur ke Siprus, Bela Yunani Lawan Turki
    Prancis Kirim Jet Tempur ke Siprus, Bela Yunani Lawan Turki
    13/08/2020 - 00:10
  • Terungkap, Bos Roti asal Taiwan Sempat Disantet Sebelum Dibunuh
    Terungkap, Bos Roti asal Taiwan Sempat Disantet Sebelum Dibunuh
    13/08/2020 - 00:01
  • 6 Trik Raih Orgasme, Suara Erotis Hingga Pijatan Sensual
    6 Trik Raih Orgasme, Suara Erotis Hingga Pijatan Sensual
    13/08/2020 - 00:17
  • 30 Pegawai Positif, Ini Daftar Puskesmas di Bogor yang Terpapar Corona
    30 Pegawai Positif, Ini Daftar Puskesmas di Bogor yang Terpapar Corona
    13/08/2020 - 00:34
  • Mendikbud Nadiem Makarim Mundur, Cek Faktanya
    Mendikbud Nadiem Makarim Mundur, Cek Faktanya
    12/08/2020 - 10:31