Penyaluran JPS APBD Kabupaten Gresik Jilid II Molor, Ini Penyebabnya

TIMESINDONESIA, GRESIK – Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik, Jawa Timur jilid II belum juga disalurkan. Padahal, masyarakat sudah menunggu bantuan sosial tersebut.

Sebagaimana diketahui, JPS APBD Gresik telah dianggarkan sebesar Rp 210 Miliar yang disalurkan ke 116 KK dengan nilai bantuan Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan.

Kepala Dinas Sosial Sentot Supriyohadi mengatakan molornya pencairan karena hingga saat ini masih ada desa yang belum mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) saat penyaluran JPS jilid I.

"Namun, ini sudah 80 persen yang sudah mengumpukan. Jadi kendalanya itu karena SPj dari desa pada JPS tahap pertama belum semua dikumpulkan," katanya, Kamis (9/7/2020).

Meski begitu kata Sentot, pihaknya mendorong kepada pemdes agar segera menyelesaikan SPj. Dia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan BPPKAD agar desa yang sudah melaksanakan bisa dicairkan, sehingga pencairan bertahap.

"Kami akan melakukan koordinasi. Kalaupun boleh yang sudah selesai SPj kita siapkan pencairan dulu. Masih kordinasi dengan BPPKAD. Secepatnya, kita usahakan pertengahan bulan ini sudah bisa dicairkan," tambah dia.

Sementara itu Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik Nurul Yatim menjelaskan, penerima JPS yang berada di desa-desa sudah tak sabar agar bantuan tunai bisa segera disalurkan. Sebab, BLT Dana Desa II sudah tersalurkan.

"Karena Dinsos menghendaki pencairan setelah SPj masuk semua, padahal warga penerima sebenarnya sudah menunggu agar bantuan ini bisa segera dicairkan," ungkapnya.

Yatim mengungkapkan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar mencairkan JPS APBD Kabupaten Gresik jilid II secepatnya karena banyak desa yang sudah menyetorkan SPj. "Kami di AKD berharap desa yang sudah menyerahkan SPJ segera dicairkan," tambah dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement