Balonbup Bandung Partai Golkar, Dadang Supriatna: Saya Ingin Bikin Perubahan di Kabupaten Bandung

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Banyaknya dukungan dari masyarakat kepada Bakal Calon Bupati Bandung dari Partai Golkar, H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si, menunjukan masyarakat Kabupaten Bandung mengharapkan ada figur yang dapat membawa perubahan di Kabupaten Bandung menjadi lebih baik lagi.

Di Kabupaten Bandung ada fasilitas yang belum merata seperti sarana sekolah baik tingkat SMTP maupun SMTA, sarana kesehatan, sampai masalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Di samping masalah klasik yang ada di Kabupaten Bandung yaitu masalah banjir yang rutin terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bandung.

Masyarakat Kabupaten Bandung yang menginginkan perubahan melihat Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, sebagai figur harapan yang dapat membawa masyarakat Kabupaten Bandung lebih sejahtera lagi.

Ketokohan Kang DS ­­­­­­­­­­­­­­­­yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung selama dua periode dan saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bandung, dianggap menjadi figur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang mumpuni untuk menjadi Bupati Bandung periode 2021-2026.

Kang DS menjadi salah seorang kader Partai Golkar yang meraih suara terbanyak di Pileg 2019. Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II meliputi wilayah Kabupaten, ia mengantongi 46.653 suara dan mengantarnya ke kursi DPRD Jabar.

Keberhasilan pria kelahiran Bandung 7 Agustus 1971 ini melenggang ke DPRD Jabar dengan raihan suara terbanyak dalam Pileg 2019, tak terlepas dari kiprahnya selama ini sebagai politisi Parta Golkar di daerahnya.

 “Awal saya terjun ke dunia politik karena berangkat dari desa. Saya mulai aktif di lingkungan RT dan RW, kemudian aktif di kegiatan kepemudaan di desa seperti Karang Taruna, sampai saya akhirnya jadi kader Golkar dan menjadi Kepala Desa Tegalluar ” tutur Dadang.

Untuk mengenal lebih jauh sosok Dadang Supriatna dan pencalonannya sebagai Bakal Calon Bupati Bandung 2021-2026, TIMES Indonesia berkesempatan mewawancarai di rumahnya, Jalan Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung belum lama ini. Berikut petikannya:

Kenapa Anda begitu concern, peduli kepada anak yatim, ponpes, kaum dhuafa dalam program unggulan Anda sebagai Balonbup Bandung?

Itu kebiasaan yang saya lakukan sejak dulu sampai sekarang. Saya semenjak kelas dua SD sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini mengaji, punten, puasa sunah Senin Kamis. Kebisaan itu terus saya lakukan sampai saya jadi pengusaha semenjak kelas 1 SMA.

Apalagi pada waktu jadi Kepada Desa Tegalluar, alhamdulillah waktu itu terus kita kembangkan perhatian kepada ustadz ustadzah. Mulai diperhatikan ada honorium dari dana desa, walaupun dulu tidak ada anggaran untuk itu seperti sekarang.

Jadi, artinya sejak saya jadi kepala desa tahun 1998 selama hampir 10 tahun itu sudah dilaksanakan. Bahkan sampai sekarang ini alokasi anggaran dana desa untuk ustad ustadzah tetap ada di Tegalluar. Saya berangkat dari desa dan tentunya kenapa saya perhatikan para ustadz karena jujur, waktu masih kecil saya merasa pernah dididik oleh ustadz dan ustadzah atau ajengan.

Tahun-tahun sebelumnya saya juga perhatikan hampir 1.800 yatim piatu dan jompo. Jadi sekarang saya fokus ke anak yatim piatu dulu untuk tahun ini, karena jomponya sudah dapat bantuan pemerintah. Alhamdulillah, belum lama ini saya memperjuangkan di provinsi dari awalnya 20 ribu kepala keluarga di Kabupaten Bandung yang mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi sekitar 136 ribu KK yang mendapatkan bansos Pemprov Jabar.

Program unggulan Anda selengkapnya?

Ya, itu. Peduli ustad kampung. Saya menyampaikan program itu tergantung segmennya. Ya, kalau kita ketemu dengan ustadz-ustadzah, saya harus menyampaikan kepedulian saya itu beritikad mengangkat harkat derajat ustadz dan ustadzah yang saat ini dirasakan memang belum semuanya diperhatikan. Memang Kabupaten Bandung ketinggalan dengan kabupaten/kota lainnya.

Insya Allah, kalau saya mendapat ijin Allah jadi Bupati Bandung, maka program pertama itu bagaimana bisa memberikan honorarium, istilahnya basyaroh, sebesar Rp 500 ribu per bulan, termasuk iuran BPJS gratis. Karena kita harus memperhatikan juga kesehatannya ustadz, dengan membayar iuran preminya setiap bulan dari APBD.

Lebih dari itu dan para ustad ustadzah itu kita rencanakan nanti jadi bisa mengajar anak-anak sekolah SD dan SMP. Misalkan nanti dilihat kapasitas ustadznya. Kalau misalkan mengajar di SD kelas 1, 2, 3 itu mengajar iqro, oh brarti ustadznya yang ini. Yang tahu masalah kapasitas kualitas ustadz itu kan MUI desa.

Kemudian untuk kelas 4,5,6 itu sudah mulai anak-anak sekolah itu menghafal Al Quran. Jadi minimal sehari itu dua baris kelas 6 itu selesai. Insya Allah hafidz quran walaupun satu juz. Karena sekarang ini pendidikan moral jadi utama.

Kenapa saya memprogramkan ini? Pertama, alasan saya bahwa dengan hilangnya pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ini kan sudah mulai kelihatan anak-anak kita itu pas mau remaja-remaja itu banyak tindakan kenakalan remaja.

Ya, mudah-mudah dengan pendidikan moral agama ini bisa membantu minimal meningkatkan pendidikan moralnya dan mendorong supaya anak-anak kita ini sholeh dan sholehah. Bisa membantu dan menghargai kedua orangtuanya. Jangan sampai ada kejadian ada anak-anak yang membangkang orang tuanya.

Kedua, kita perhatian dengan RT/RW. Saya langsung menyaksikan contoh kejadian pendataan, semua masyarakat pasti menyalahkan RT/RW manakala ada bantuan yang tidak sesuai atau masyarakat yang belum bisa dibantu. Maka dengan meningkatnya pelayanan publik kita juga harus memperhatikan untuk penambahan honorarium RT dan RW, plus juga dikasih BPJS gratis

Berapa persen rencananya Anda naikkan insentif RT/RW dari yang sekarang?

Naik 100 persen. Sekarang RT insentifnya Rp 125 ribu, berarti jadi Rp 250 ribu, plus BPJS gratis. Insentif RW sekarang Rp 150 ribu menjadi Rp 300 ribu plus BPJS gratis. Sekarang kita perhatikan guru honor cuma Rp 300 ribu per bulan, kita upayakan bagaimana supaya per bulannya bisa Rp 1 juta.

Kemudian ditambah lagi insentif Linmas naik 100% dan BPJS Gratis. Usaha kecil dengan bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) per desa Rp 1 miliar.

Bantuan modal tersebut diberikan tanpa bunga dan harus berputar di desa itu. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang namanya Bank Emok. Karena di tiap desa, di samping ada modal usaha kecil melalui program KUBE, ada juga Bumdes yang berpihak untuk modal usaha dan adanya program UMKM dan Kemenko Perekonomian sekitar Rp123 triliun.

Kita lihat APBD Kabupaten Bandung kan Rp 6 triliun, PAD-nya Rp 1 triliun. Kita hitung kalau penambahan insentif bagi guru-guru, ustad ustadazah dan sebagainya kurang lebih anggarannya menelan Rp 200 miliar. Kita geser aja PAD yang Rp 1 triliun sebanyak Rp 100 miliar untuk kegiatan yang tadi, bisa itu menurut pemikiran saya. Saya 10 tahun jadi anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kabupaten Bandung. Saya tahu persis bagaimana pola pengarahan anggaran.

Tagline pencalonan Anda itu Bedas, artinya?

Bedas bahasa Sunda artinya kuat, tenaga besar. Kalau Bedas diakronimkan itu ada lima huruf. Huruf B, artinya Bangkit. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Huruf E-nya edukatif, kita harus mendidik. Usia lama sekolah kita harus meningkat dong, jangan hanya sampai usia 8,8 tahun. Minimal sampai 12 tahun sampai SMA.

Edukasi itu juga termasuk masyarakat perlu pendampingan atau advokasi untuk bisa lebih memahami tentang program-program pemerintah secara utuh. Karena itu ke depan harus ada satu orang dijadikan advokasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ini lho program-program pemerintah sebenarnya.

Huruf yang ketiga itu D, dinamis. Karena kita persaingan ketat, baik skala lokal, regional, nasional, internasional. Jangan sampai kita vakum. Huruf keempat, A, agamis, makanya itu saya memperbanyak program keagamaan.

Kalau kita sudah berkeinginan dan semangat kita untuk Bangkit, Edukasi meningkat, Dinamis dalam persaingan ekonomi dan sebagainya, Agamisnya ada, maka saya yakin kelima yaitu S akan tercapai Sejahtera. Jadi, Bedas itu Bangkit, Edukatif, Dinamis dan Sejahtera. Bedas juga diartikan Bersama Dadang Supriatna.

Anda menyebut isu strategis Kabupaten Bandung ada tiga, apa saja?

Pertama, isu banjir. Kabupaten Bandung itu banjirnya ngga bisa dihindari. Karena berdasar sejarah, tahun 1918 Kabupaten Bandung yang dilintasi Sungai Citarum ini banjirnya sudah besar. Di Kabupaten Bandung itu ada banjir 50 tahunan, ada 20 tahunan, ada banjir rutin tahunan.

Nah, saya sudah plotting di daerah mana saja yang harus diberikan intervensi. Secara analisa sekarang misalkan, ada sembilan strategi bagaimana mengurangi banjir di Kabupaten Bandung. Walaupun strategi ini bukan berarti seluruhnya bebas banjir. Tapi kalau misalkan 9 langkah-langkah strategis yang dilakukan ini bisa berjalan, itu hanya menyisakan 489 hektar wilayah Kabupaten Bandung yang masih kebanjiran.

Kita sudah diskusi dengan semua pakar-pakar lingkungan dan pakar lainnya, bagaimana cara mengantisipasi banjir. Diantaranya, mau tidak mau harus bikin embung atau danau buatan di masing-masing kecamatan yang notabene kecamatan itu rawan bencana banjir.

Harus ada embung atau danau buatan di sekitar Terowongan Air Nanjung di Kecamatan Margaasih. Kenapa? Karena nggak bisa muat limpahan air dari Sungai Citarum ke Bendungan Saguling, ini bisa tumpah. Kalau Saguling itu jebol, dampaknya ke Karawang.

Jadi, banjir bisa saja selesai di Kabupaten Bandung dengan adanya Terowingan Nanjung, tapi belum tentu selesai di Karawang. Nah, ini kan harus sinergi harus terintegrasi, bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kalau saya tadi menggunakan 9 strategi bagaimana cara mengatasi banjir, itu baru mensisakan 489 hektar yang saat ini masih 4.800 hektar yang masih jadi langganan banjir.

Kedua, isu sampah, saya sepakat dengan Pak Gubernur Jawa Barat yang akan membangun PLTSa. Ini salah satu solusi yang sangat bagus. Kita berkaca ke Singapura atau negara-negara maju lainnya, bagaimana sampah ini sebagai bahan baku energi.

Ketiga, isu daya beli. Kita harus mampu memfungsikan pengusaha-pengusaha lokal. Mereka tidak boleh didiamkan. Kita bisa membangkitkan pengusaha-pengusaha baru di masing-masing desa.

Intervensi anggarannya seperti apa? Ya, Kube. Kita bikin aja minimal satu desa 10 Kelompok Usaha Bersama (Kube) jadi bisa mengangkat ekonomi baru. Kalau saat ini di satu kecamatan ada 20 pengusaha lokal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proyek itu diberikan kepada pengusaha yang ada di kecamatan masing-masing. Insya Allah, secara ekonomi makronya, kalau ini bisa digulirkan di masing-masing kecamatan, akan terjadi multiplayer effect secara ekonomi, dan insya Allah akan meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja.

Soal popularitas Anda, di survei internal Golkar peringkat pertama, Kang DS juga seorang figur di Kabupaten Bandung, di polling Times Indonesia juga berhasil di urutan pertama. Bagaimana menanggapinya?

Ini merupakan kepercayaan publik. Saya dengan niat lillahi ta'ala, tulus bahwa apapun yang saya lakukan saat ini harus bermanfaat bagi umat.

Pertama, saya sudah berpengalaman menjadi kepala desa dua periode dan kita sudah bisa membentuk bagaimana daerah ini supaya bisa lebih maju. Kedua, saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dua periode. Saya sudah berkiprah membuat sekolah, itu kita dorong hampir 15 sekolah baru di Kabupaten Bandung terutama Dapil 3 waktu itu.

Sekarang sebagai anggota DPRD Jawa Barat, saya mendorong 16 kecamatan di Kabupaten Bandung kita bikin sekolah SLTA. Alhamdulillah saat ini sudah dibahas. Satu sekolah diantaranya sedang dalam progres. Karena sekarang ini terkendala Covid-19. progres yang lainnya tertunda. Insya Allah tahun 2021 dan apalagi kalau saya jadi bupati, maka tak ada alasan lagi saya harus merevitalisasi infrastruktur pendidikan.

Soal popularitas, mungkin dari setiap pertemuan, sering silaturahmi dengan masyarakat. Saya juga tidak pernah mengembel-embeli hal-hal yang aneh-aneh. Yang jelas saya hanya ingin bagaimana kebijakan pemerintah ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Nah, mungkin berangkat dari itu yang menjadi salah satu penilaian masyarakat sehingga saya pun sangat menghargai kepercayaan publik ini. Mudah-mudahan trennya terus naik, tidak turun lagi, sehingga hasil survei internal Golkar selanjutnya bisa terus meningkat.

Bagaimana Anda melihat para bakal calon Bupati lain?

Kalau bagi saya saat ini calon-calon yang lain juga memang punya potensi. Punya keinginan memajukan Kabupaten Bandung. Dalam konteks ini, saya tidak mau menjelekkan salah satu kompetitor yang lainnya. Mereka juga kan sama-sama rekan. Siapapun yang nanti diputuskan oleh masyarakat melalui pesta demokrasi dan didaulat oleh masyarakat, ya itu sudah merupakan keputusan. Jadi menurut saya para bakal calon lainnya, semua masih punya punya peluang dan berpotensi.

Apa motivasi Anda hingga ingin jadi bupati dalam kontestasi pilkada ini?

Untuk peningkatan dalam hal pelayanan publik. Jujur saja, saya greget dalam rangka bagaimana meningkatkan perhatian kepada guru, ustad dan ustadzah. Kedua, kenapa saya menaruh perhatian ke RT dan RW, punten saya mantan kades.

Ketiga, rumah saya kebanjiran. Sejak jaman Bupati Pak Obar Sobarna tahun 2001, saya sudah menyampaikan minta dibuatkan danau di Bojongsoang, tapi tidak digubris dan itu sudah 20 tahun. Ke Bupati Pak Dadang Naser, saya juga sudah menyampaikan minimal bagaimana untuk merancang ini agar banjir bisa ditekan.

Kawasan Tegalluar ini kan ada dalam Perda. Di dalam perda nya ada klausul, bagi pengembangan kawasan, pengusaha yang melakukan pembangunan di wilayah tersebut itu wajib memberikan tanah hibah kepada pemerintah sebesar 10% dari area yang diajukan. Sampai sekarang belum ada terealisasi satu pun.

Kalau itu dijalankan, saya kira bisa terjawab. Logikanya begini, lahan ini dari sawah, ada peningkatan menjadi daratan maupun industri, otomatis kan diurug.  Kalau lahan yang diurug tersebut 44 hektar, artinya 40 ribu kubik air itu nanti larinya ke mana?

Kalau seandainya saya dipercaya jadi bupati, pertama kita bikin danau buatan di Andir Baleendah minimal 100 hektar. Kedalaman danaunya minimal 14 meter. Karena kalau dalam kawasan atau danau tersebut 100 ha dengan kedalaman 14 meter, itu bisa menyelamatkan 2.000 hektar lahan yang tergenang banjir selama ini. Kondisi sekarang itu banjir Kabupaten Bandung ada 4.800 hektar. Kalau ada intervensi dalam kontek 9 langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini berhasil, itu hanya menyisakan 489 ha yang masih kebanjiran.

Jadi berangkat dari itu, saya harus mau menjadi pelopor melakukan perubahan di Kabupaten Bandung. Saya punya satu keinginan seperti itu. Kalau saya diam wae duh, saya teh asa tidak produktif.

Anda tidak mau jadi wakil bupati, alasannya?

Saya akan lebih berkiprah dan lebih leluasa kalau saya menjadi anggota DPRD Jabar dibanding sebagai wakil bupati. Kalau wakil bupati, yang namanya wakil itu kan apabila bupati berhalangan dan kebijakannya terbatas. Enggak bisa kalau ada gagasan seperti yang tadi disampaikan, ya belum tentu bisa dilaksanakan seluruhnya kalau jadi wakil bupati. Artinya saya lebih memilih jadi anggota dewan provinsi saja daripada saya jadi wakil bupati.

Berdasar hitung-itungan politik juga Anda berada di posisi atas. Bagaimana agar bisa meningkatkan posisi sekarang agar tidak turun naik?

Kita kan evaluasi setiap bulan. Daerah mana yang masih kurang, kita melakukan silaturahmi ke situ. Sekarang lagi pandemi Covid-19, saya juga agak terhambat nih silaturahminya. Kalau seandainya Pilkada Kabupaten Bandung dilangsungkan bulan Desember, sementara kondisi Covid masih berlangsung, saya juga harus mulai berpikir bagaimana strateginya supaya si pemilih ini mengenal, dan tahu program saya bawa, sehingga bisa dimengerti, yang hasilnya nanti ada tingkat kesukaan dan ingin memilih, hal ini yang harus saya pikirkan bersama tim.

Apa sih sebenarnya yang membuat Anda keukeuh mencalonkan diri jadi Bupati Bandung?

Pertama, jujur ya saya terbuka aja, yang mendorong saya mau maju dan membuat saya semangat dalam perjuangan ini adalah ada amanat dari almarhum kakak saya. Amanatnya, apabila Pak Dadang Naser sudah dua periode jadi Bupati Bandung, maka selanjutnya saya yang harus menjadi bupati.

Kedua, jujur sebelum saya dilantik jadi anggota DPRD Jabar itu, saya diundang oleh Pak Bupati Dadang Naser (DN), menanyakan kepada saya apakah saya serius dalam pilkada atau tidak? Saya sampaikan serius, kalau Ibu Nia (Kurnia Agustina Naser) tidak maju. Pak DN pada waktu itu bilang "arrijalu qowwamuna alan nisa", (kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita), istri saya tidak saya ijinkan!

Berdasarkan penyampaian Bupati DN dan itu terekpos di media lho, kemudian saya kumpulan dengan keluarga dan sepakat akhirnya saya berniat daftar sebagai balonbup ke Partai Golkar. Setelah itu saya ambil formulir, tapi tiba-tiba Bu Nia maju. Saya datang lagi ke Pak DN, menanyakan serius atau tidak Ibu? Pak DN bilang, saya tidak akan menelan ludah sendiri. Akhirnya saya daftar. Terakhir saya pulang umroh, saya tanya lagi pak DN, sudahlah kalau kira-kira Ibu Nia mau maju, udah kumpulin 10 orang, kita dorong Bu Nia maju. Pak DN bilang wah malu saya.

Yang terakhir, Pak DN manggil saya dan akhirnya menyampaikan bahwa Bu Nia serius mau maju. Saya sampaikan ke Pak DN, mohon maaf, ini sudah mau final. Kondisi saya kan sudah berjalannya jauh-jauh hari. Artinya, bagaimana keputusannya nanti, kita tunggu dari DPP saja.

Tambahannya, kenapa saya termotivasi jadi Bupati Bandung, bahwa saya harus mempunyai suatu kebijakan secara makro untuk kepentingan umat. Bahwa saya wajib hukumnya untuk berjuang, ini tambahan motivasi saya.

Seperti saya sampaikan tadi, kenapa saya perhatikan ustad ustadzah, karena saya pernah belajar ngaji! Saya belum tentu bisa seperti ini kalau tidak mendapatkan pendidikan agama ku ajengan ku ustad dulu waktu saya masih kecil. Wajar dong, kalau saya punya keinginan bagaimana memberi perhatian kepada ustad/ustadzah. Pola perhatian ini sudah saya lakukan sejak saya jadi Kepala Desa Tegalluar.

Saya waktu jadi Ketua KNPI Kabupaten Bandung, siapa yang pertama mengajukan RT dan RW diberikan honor? Punten, itu saya tahun 2006. Tahun 2006 saya sampaikan lagi bahwa APBD itu jangan memperhatikan Pilkada saja, Pilkades juga harus diperhatikan. Itu saya yang mengajukan saat saya jadi Ketua KNPI dan kepala desa waktu itu.

Sehingga APBD itu ada intervensi anggaran terhadap penyelenggaraan pilkades. Sehingga APBD itu ada perhatian terhadap honor RT/RW. Sehingga APBD itu ada perhatian untuk kader-kader PKK, sehingga APBD itu ada perhatian kepada Posyandu. 

Kenapa? Karena saya berangkatnya dari bawah. Saya pernah jadi Ketua RT, pernah jadi Ketua Karang Taruna, pernah menjadi ketua KNPI, saya pernah jadi kepala desa, saya pernah jadi anggota DPRD kabupaten dan sekarang jadi anggota DPRD provinsi. Jadi kalau saya berbicara secara empiris, ya kenapa tidak kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bndung, berdasarkan pengalaman saya.

Berarti Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Dadang Naser akan dukung anda kalau memang dia tidak mau istrinya yang maju sebagai calon bupati?

Kalau menurut saya mah otomatis kalau keluar rekomendasi DPP Golkar keluar ke saya, mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia harus dukung saya. Kan beliau sebagai ketua partai.

Tanggapan Anda soal politik dinasti?

Ada istilahnya, Kabupaten Bandung itu bukan kerajaan. Tapi tidak diharamkan politik dinasti. Sah-sah saja dan tidak ada larangan. Hanya kan kondisinya saat ini tingkat kejenuhan masyarakat inilah yang harus kita hindari. Bisa saja meningkat pelayanannya kepada publik, bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang sekarang dan bagaimana tingkat kejenuhannya, kita sudah bisa lihat. Jadi saya kira kita tidak bisa secara subjektif menilai politik dinasti itu bagaimana. Silahkan aja masyarakat yang menentukan secara objektif.

Cuma kalau kita berbicara tadi history kenapa saya maju, ya itu tadi ada sejarah gitu. Kalau kita melihat kepada publik, punten saya saja dua periode jadi kepala desa, juga dua periode jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah 10 tahun, jujur saya jenuh. Saya sendiri pengen meningkat, makanya jadi anggota DPRD Jabar. (*)

BIODATA:

H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si:

1. Kepala Desa Tegalluar 2 Periode (1998-2006 & 2006-2012)
2. Ketua KNPI Kabupaten Bandung 2 Periode (2004-2007 & 2007-2011)
3. Anggota DPRD Kabupaten Bandung 2 Periode (2009-2014 & 2014-2019)
4. Aanggota DPRD Provinsi Jawa Barat (2019-2024)
5. Pemilik Perusahaan sejak 1995 sampai sekarang

VISI: Terwujudnya Kabupaten Bandung Bedas yang Berbasis Desa

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement