Pemerintahan

Perpanjangan PKM Tanpa Batas Waktu, Wakil Ketua DPRD Semarang Angkat Bicara

Senin, 06 Juli 2020 - 17:33 | 21.23k
M. Afif, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS. (Mushonifin)
M. Afif, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS. (Mushonifin)

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang asal Fraksi PKS, Muhammad Afif menjelaskan bahwa kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang tanpa pembatasan waktu yang jelas ini baginya mengagetkan.

"Kebijakan ini sungguh mengagetkan," ujar Afif saat dikunjungi di kantornya pada Senin (6/7/2020).

Afif khawatir kebijakan yang diumumkan Wali Kota Semarang pada Minggu malam (5/7/2020) ini memunculkan kecemasan di masyarakat.

"Saya khawatir kebijakan ini akan memunculkan kekhawatiran dan kecemasan di masyarakat jika PKM ini tak ada baas kejelasan kapan akan berakhir," bebernya.

Menurutnya akan lebih baik jika ada batas waktu yang jelas sehingga masyatakat memiliki harapan. "Masyatakat juga perlu diberi kejelasan sampai kapan pandemi covid-19 akan berakhir sehingga ada harapan bagi masyarakat," jelasnya.

Mualim.jpgMualim, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra. (Mushonifin)

Senada dengan Afif, Mualim yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra mengomentari keputusan Wali Kota Semarang yang memperpanjang PKM hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Menurutnya, Wali Kota seharusnya memperhatikan sisi ekonomi sehingga ada kejelasan. "Saya apresiasi kebikakan perpanjangan PKM di Kota Semarang, cuma pemerintah seyogyanya memperhatikan perekonomian terutama ditingkat perburuhan," jelas Mualim saat ditemui di kantornya.

Mualim menuturkan bahwa kebijakan PKM itu sangat berpengaruh terhadap dunia industri yang berkaitan dengan kehidupan ribuan buruh.

"Seandainya kapasitas kerja sebuah pabrik harus dikerjakan oleh 500 orang tapi hanya dikerjakan separuh dari itu apakah hal tersebut bisa menarik investasi. Terutama saya tekankan persoalan kesejahteraan buruh yang bekerja di pabrik bersangkutan," ungkapnya.

"Saya kira pemerintah harus memperjelas PKM agar kejelasan perkembangan ekonomi bisa terarah dan pengusaha maupun buruh juga tidak terus-terusan terombang-ambing," pungkas anggota DPRD Kota Semarang asal Partai Gerindra ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES