Cegah Penyebaran Covid-19, Kejari Sidoarjo Bina Kampung Tangguh

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 hingga di pedesaan di Kabupaten Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo (Kejari Sidoarjo)  membina Kampung Tangguh di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.

Kampung tangguh Binaan Kejari Sidoarjo ini memiliki perbedaan dari desa atau Kampung Tangguh yang lain. Yakni adanya transparansi dalam penggunaan anggaran APBDS untuk pembiayaan penanganan Covid-19 di desa tersebut.

"Kampung tangguh binaan kami ini (Kejari Sidoarjo red) berbeda dengan kampung tangguh lainnya. Hal ini karena penggunaan anggaran di Desa Gelang ini dalam penanganan Covid-19 sangat transparan dan akuntabel," papar Kajari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono saat meresmikan kampung tangguh binaan Kejari Sidoarjo yang dihadiri oleh Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dan Kodim 0816 Letkol Inf Muhamad Iswan Nusi beserta jajaran Muspida yang lain, Kamis (2/7/2020).

Lebih jauh Setiawan Budi Cahyono menambahkan jika kampung tangguh dari binaan Kejari Sidoarjo baru pertama kali di Kops Adhiyaksa.

"Kami pilih Desa Gelang Kecamatan Tulangan sebagai binaan kampung tangguh kami, karena perangkat desa tersebut mau memberikan informasi penggunaan anggaran desa, untuk penaganan Covid-19 kepada masyarakat dan kejaksaan," imbuhnya.

Selain itu, ungkap Setiawan Budi peresmian kampung tangguh ini juga dalam rangka menyambut Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 60 di Tahun 2020 ini. 

"Di HBA tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini, kami ingin berbagi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Saya berharap dengan adanya kampung tangguh binaan kami ini, transparansi penggunaan anggaran dana desa untuk penanganan covid 19 menjadi rujukan desa yang lain atas penggunaan anggaran desa," harapnya

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi pendirian kampung tangguh binaan Kejari Sidoarjo.

"Dengan adanya kampung tangguh di Desa Gelang ini, saya berharap bisa memutus mata rantai  penyebaran covid 19 akan terjaga. Selain itu akan terjaga pula perangkat desa dari jeratan hukum, karena penggunaaan anggaran desa dalam penanganan Covid-19 bisa transparan. Dengan transparansi penggunaan anggaran desa perlu dalam penanganan Covid-19 ini bisa di contoh oleh desa yang lain, agar Kabupaten Sidoarjo bebas dari jeratan hukum atas penggunaan anggaran desa dalam penanganan Covid 19," harap Plt Bupati yang akrab di sapa Cak Nur ini (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement