Peristiwa Daerah

PCNU Malang Tolak RUU HIP, Ini Pandangan Dokter Umar Usman

Rabu, 01 Juli 2020 - 18:45 | 8.72k
PCNU Malang Tolak RUU HIP, Ini Pandangan Dokter Umar Usman
Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Malang Dokter Umar Usman.
Pewarta: | Editor: Deasy Mayasari

TIMESINDONESIA, MALANGPCNU Malang menolak RUU HIP dengan memberikan 7 catatan dan solusi. "Kami menolak RUU HIP. Setidaknya ada 7 poin penting untuk penolakan ini. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat," ujar Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Malang Dokter Umar Usman.

Dokter Umar mengatakan, dari berbagai pernyataan publik yang umumnya tak menyangka poin-poin penting dalam RUU ini menyiratkan kurangnya sosialisasi dimaksud. "Sebaiknya poin-poin yang mendapat reaksi keras masyarakat akan didrop sebelum masuk ke rapat Bamus (Badan Musyawarah) sehingga tidak perlu menimbulkan kontroversi seperti saat ini," kata pria yang turut meramaikan kontestasi Pilbup Malang 2020 ini

Kedua, momentum pembahasannya kurang tepat. Saat ini masyarakat sedang fokus menghadapi wabah Covid-19. Di tengah situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi Covid-19. Tapi justru memiliki implikasi cukup besar bagi masyarakat.

Ketiga, kurang jelas siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau hal ini hasil dari berbagai pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat lalu dihimpun oleh DPR. Jika dilihat berbagai reaksi ormas, tampaknya mereka belum sepenuhnya memberi masukan terhadap draf ini

Sementara, untuk tema seperti ini, memang sebaiknya harus melibatkan pandangan dari masyarakat secara luas. Jika dominasi pembuatan draf ini lebih kuat pada partai, reaksi negatif publik tak dapat dihindari. 

Lebih-lebih dalam situasi sekarang masyarakat apatis terhadap partai. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan dalam situasi dimana konsentrasi masyarakat terpecah.

Keempat, secara logika hukum, keberadaan RUU HIP dianggap aneh. Oleh karena itu,  pembahasan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan lagi karena secara logika hukum, keberadaannya aneh.

RUU HIP mengatur persoalan Pancasila, padahal Pancasila adalah sumber hukum itu sendiri. "Lalu timbul pertanyaan, kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi undang-undang? UU itu kan di bawah UUD 1945," kata dr Umar. 

Seharusnya, sambung dia, seluruh Undang-Undang yang ada di negeri ini dinapasi dan dijiwai oleh Pancasila. Mengatur Pancasila dalam Undang-Undang, sama halnya dengan merusak Pancasila.

Kelima, RUU HIP adalah bara panas yang akan terus membakar situasi, kalau dipegang terus akan terbakar. 

"Saya mengapresiasi keputusan pemerintah karena telah mengambil sikap dengan cepat," ujarnya.

Penundaan pembahasan RUU HIP dapat mendinginkan suhu politik dan menghindarkan konflik ideologi di Indonesia. Untuk selanjutnya, disarankan agar pembahasan RUU HIP untuk tidak dilanjutkan lagi.

RUU HIP bermasalah secara substansi dan urgensi. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah dan DPR tak perlu melanjutkan lagi pembahasan RUU tersebut dan segera mencabut RUU HIP.

Selain itu, Pemerintah dan DPR selanjutnya tak perlu mengajukan RUU serupa lagi. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan.

Lebih lanjut, DPR perlu mengambil langkah kuda untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

"Keputusan DPR perlu ditetapkan pada kesempatan pertama untuk memastikan dan memberikan kepercayaan masyarakat bahwa RUU HIP benar-benar dihentikan pembahasannya atau dicabut," kata pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Keenam,  RUU HIP akan ganggu Pancasila. Keberadaan RUU HIP bila nantinya sudah disahkan, akan mengganggu ideologi Pancasila.

Tak hanya itu, adanya RUU HIP juga dinilai tak patut untuk dibahas terlebih Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi virus Covid-19.

Ketujuh , RUU HIP dinilai bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. RUU HIP dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Mereka mengkhawatirkan adanya RUU HIP tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).
 
"Penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945," kata dr Umar.

Bagaimana solusinya? Umar mengatkan, untuk solusinya, sebaiknya (RUU HIP) dibatalkan. Jika tetap ada keinginan membuat UU HIP, baiknya hal itu dimulai dari awal, yakni melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. 

Jika perlu negara membentuk tim penyusun RUU HIP secara independen. "Biarkan mereka yang mengerjakannya hingga dapat dikumpulkan naskah yang solid untuk ditetapkan sebagai UU HIP. Dengan begitu, tak perlu ada partai yang merasa ditinggalkan atau sebaliknya ingkar dari komitmen awal," pungkas dokter Umar Usman. (*)



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Ujian Promosi Doktor, Imam Rohani Usung Pendidikan Agama Islam untuk Difabel
    Ujian Promosi Doktor, Imam Rohani Usung Pendidikan Agama Islam untuk Difabel
    07/07/2020 - 09:34
  • Kodim 1314 Gorontalo Amankan 625 Liter Miras Cap Tikus asal Sulut
    Kodim 1314 Gorontalo Amankan 625 Liter Miras Cap Tikus asal Sulut
    07/07/2020 - 09:20
  • Imam Shamsi Ali: Bahaya Ulama Instan
    Imam Shamsi Ali: Bahaya Ulama Instan
    07/07/2020 - 09:12
  • Ribuan Buku Rekening Milik Penerima BLT-Dana Desa di Sampang Belum Disalurkan
    Ribuan Buku Rekening Milik Penerima BLT-Dana Desa di Sampang Belum Disalurkan
    07/07/2020 - 08:45
  • Kementerian PUPR RI: Progres Rusun Pasar Jumat 90 persen
    Kementerian PUPR RI: Progres Rusun Pasar Jumat 90 persen
    07/07/2020 - 08:23
  • [CEK FAKTA] Video Wanita Amerika Serikat Lahirkan 17 Anak
    [CEK FAKTA] Video Wanita Amerika Serikat Lahirkan 17 Anak
    07/07/2020 - 08:14
  • Tiwul Another Local Delicacy of Cassava
    Tiwul Another Local Delicacy of Cassava
    07/07/2020 - 08:08
  • Gempa Tektonik 6,1 M di Laut Jawa, Terasa Hingga Bali
    Gempa Tektonik 6,1 M di Laut Jawa, Terasa Hingga Bali
    07/07/2020 - 08:05
  • Tambah Lagi, 11 ASN Pemkab Banjarnegara Terpapar Covid-19
    Tambah Lagi, 11 ASN Pemkab Banjarnegara Terpapar Covid-19
    07/07/2020 - 07:36
  • Sawut, the Real Delicacy of Sweet Grated Cassava
    Sawut, the Real Delicacy of Sweet Grated Cassava
    07/07/2020 - 07:24

TIMES TV

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

30/06/2020 - 20:22

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?
Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil

Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil
Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang

Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang
Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Imam Shamsi Ali: Bahaya Ulama Instan
    Imam Shamsi Ali: Bahaya Ulama Instan
    07/07/2020 - 09:12
  • Memburu Djoko Tjandra, Membuka
    Memburu Djoko Tjandra, Membuka "Truf" Siapa?
    06/07/2020 - 01:06
  • Pancasila Memang Sudah Final, Kita yang Harus Kreatif
    Pancasila Memang Sudah Final, Kita yang Harus Kreatif
    05/07/2020 - 13:22
  • Independence Day, A Muslim Reflection
    Independence Day, A Muslim Reflection
    04/07/2020 - 19:05
  • Tafsir Sastra Ramayana (3) Pencarian Rasa Sejati
    Tafsir Sastra Ramayana (3) Pencarian Rasa Sejati
    04/07/2020 - 15:57
  • Tafsir Sastra Ramayana (2) Guru dan Rahasia Rama
    Tafsir Sastra Ramayana (2) Guru dan Rahasia Rama
    04/07/2020 - 14:38
  • Dampak Domino Pelarangan Kantong Plastik
    Dampak Domino Pelarangan Kantong Plastik
    04/07/2020 - 14:20
  • Melawan Penjahat Perbankkan
    Melawan Penjahat Perbankkan
    04/07/2020 - 12:35
  • Rio Reifan ke Istri saat di RSKO: Tanpa Kamu Lebih Baik Aku Mati
    Rio Reifan ke Istri saat di RSKO: Tanpa Kamu Lebih Baik Aku Mati
    07/07/2020 - 09:41
  • Pimpinan Adat: Baduy Sudah Tak Damai dan Tentram
    Pimpinan Adat: Baduy Sudah Tak Damai dan Tentram
    07/07/2020 - 09:37
  • Resmi Listing di BEI, Saham Boston Furniture Industries Naik 10 Persen
    Resmi Listing di BEI, Saham Boston Furniture Industries Naik 10 Persen
    07/07/2020 - 09:35
  • Data Pribadi Denny Siregar Bocor, Ini Kata Pengamat
    Data Pribadi Denny Siregar Bocor, Ini Kata Pengamat
    07/07/2020 - 09:30
  • Kejadian Langka, Bayi Ini Lahir Sambil Pegang IUD Milik Ibunya
    Kejadian Langka, Bayi Ini Lahir Sambil Pegang IUD Milik Ibunya
    07/07/2020 - 09:28
  • Jenderal SBY Juga Pernah Berguru di Tempat Sakral Letjen TNI Prabowo
    Jenderal SBY Juga Pernah Berguru di Tempat Sakral Letjen TNI Prabowo
    07/07/2020 - 05:50
  • Tentara China Ngamuk Lihat Kapal Induk Amerika Keliaran di Pasifik
    Tentara China Ngamuk Lihat Kapal Induk Amerika Keliaran di Pasifik
    07/07/2020 - 06:50
  • Bikin Ngilu, Pose Maharatu Bulutangkis Dunia Pakai Bikini
    Bikin Ngilu, Pose Maharatu Bulutangkis Dunia Pakai Bikini
    07/07/2020 - 00:30
  • Daftar Harga Indihome dan Telkomsel Orbit, Pilih Mana?
    Daftar Harga Indihome dan Telkomsel Orbit, Pilih Mana?
    07/07/2020 - 06:30
  • Fakta Baru, Jiwasraya Ternyata Punya Deposito dan Obligasi Rp5,25 T
    Fakta Baru, Jiwasraya Ternyata Punya Deposito dan Obligasi Rp5,25 T
    07/07/2020 - 00:10