Pendidikan saat New Normal, Begini Harapan Kemitraan Layanan Pendidikan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Di tengah penerapan new normal, dunia pendidikan harus siap merubah sistem pembelajaran. Mulai dari manajemen baru, kebiasaan baru, serta interaksi pembelajaran yang baru akan menandai era new normal di dunia pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Webinar Nasional Seri 3 yang bertemakan 'Kemitraan Kunci Keberhasilan Layanan Pendidikan di Era New Normal: Tantangan dan Harapan'.

Diikuti oleh 666 peserta, Webinar ini menghadirkan lima narasumber di antaranya Dr Ir Wahid Wahyudi. MT selaku kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur dan H Sumum SPd, SH, MPd selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Juga H Muhamad Nur Purnamasidi selaku Komisi X DPR RI, Dr Martadi, MSn selaku Dewan Pendidikan kota Surabaya, dan Anwar Sanusi, M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Nur Hasan, saat ini proses masa transisi era new normal, semuanya mulai berbenah dari setiap sektor. Untuk itu ia mengajak bersama-sama saling membantu menguatkan sistem dengan berkolaborasi antara perguruan tinggi dengan legislatif, perguruan tinggi dengan dinas pendidikan.

"Oleh karenanya kita membutuhkan sumbangsih pemikiran untuk penguatan kerjasama sebagai mendukung unesa satu langkah di depan," ajakan Nur Hasan, selaku rektor Unesa pada awal smbutan pada webinar tersebut.

Turut serta Dr Ir Wahid Wahyudi MT yang dalam hal ini diwakilkan Sekretarisnya, Ramliyanto,SP,MP sebagai narasumber pertama yang menyampaikan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di masa new normal.

Menurutnya, perlu diketahui pada masa new normal nantinya tantangannya adalah bagaimana kita dapat menyiapkan SDM yang mampu adaptif dalam masa new normal, yang mana harus ada prioritas dan keamanan, kesehatan dan keselamatan.

"Kedua di orientasikan pada kebutuhan siswa bukan sekadar pemenuhan kurikulum, ketiga siswa harus difasilitasi belajar aktif, dan keempat guru dan kepsek melakukan inovasi yang relevan dengan kebutuhan siswa agar mencapai targetnya," ungkap Ramli, Rabu (1/7/2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Ramli memaparkan bahwasanya tantangan tersebut akan teratasi bilamana adanya kerjasama dan koordinasi di era new normal. Yang pertama tentu koordinasi dengan jajaran pemerintah dari berbagai level pemerintahan mulai dari pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai pemerintah desa.

Itu karena dinas pendidikan provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan program kampung tangguh cerdas untuk memfasilitasi orang tua yang kesulitan dalam mengajari anaknya.

"Selain itu, saat ini perlu strategi pendidikan di era new normal bagi siswa SMK yang tidak bisa 100 persen dilakukan secara daring, dengan begitu harapannya ada koordinasi lagi dengan berbagai pihak", jelas Ramli yang berharap ada jalan keluar dalam problematika tersebut.

Berbeda dengan kemitraan pendidikan di provinsi Jawa Timur, narasumber kedua yakni H Sumum, SPd, SH, MPd memaparkan kemitraan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah NTB, yang mana dilatarbelakangi berbagai hal.

Kondisi alam yang berbeda yakni berada di sekitar pantai dan bukit, kebutuhan sarana dan prasarana yang banyak, kebutuhan pendidikan banyak, jumlah lembaga pendidikan banyak, dan kemampuan APD terbatas.

"Hal inilah yang menjadikan dinas pendidikan kabupaten Lombok Tengah sangat memerlukan kemitraaan seperti perguruan tinggi Unesa dalam mengembangkan pendidikan inklusif yang sedang kami hadapi," papar Sumum.

Sementara H Muhamad Nur Purnamasidi selaku Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X sepakat tahun ajaran baru tanpa tatap muka.

Hal itu karena pihak sekolah belum siap mendorong dengan protokol kesehatan, dan minimnya alat-alat kesehatan yang ada, pihak orang tua juga belum siap ketika mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah setiap harinya.

Pemerintah RI juga membuat perubahan pada kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masa pandemi, perubahan tersebut dikategorikan menjadi 3. Ada 3 kategori BOS yaitu BOS Reguler dengan kebijakan transfer dana langsung ke sekolah sehingga penggunaan lebih fleksibel (termasuk untuk penanganan Covid-19).

"Kedua, BOS Afirmasi dan ketiga BOS Kinerja untuk kebijakan yang sama yaitu difokuskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak COVID-19, mencakup sekolah swasta," terang Purnamasidi.

Dr Martadi, MSn yang menjadi narasumber keempat yang menyampaikan model kemitraan triple helix untuk bidang pendidikan di era new normal.

"Bentuk kemitraan triple helix itu ada 6, yang pertama penyusunan Blue Print Pengembagan Pendidikan dan penyusunan Rootmapp untuk implementasi kebijakan zonasi. Kedua, magang dosen melalui penugasan dosen ke sekolah dan dosen tamu Industri/ sekolah.

Ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru: diklat, Sertifikasi Kompetensi, Workshop, dll. Keempat, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) PPG, S1, S2 dan S3. Kelima, Joint Research Sekolah-LPTK melalui PTK atau PTS. Keenam, Seleksi dan Diklat calon KS serta penguatan KS," tegas Martadi.

Terakhir, Anwar Sanusi, MPd menyampaikan program-program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan selama new normal oleh dinas pendidikan Kalimantan Timur, yaitu Boarding School + Vokasi, Distance Learning, Education Center, One Student One Android, One Teacher One Laptop, Bridege Training Course. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement