Anggota DPR Papua Barat Syaiful Maliki Arief Reses Akademik di Kota Sorong

TIMESINDONESIA, SORONG – Anggota DPR Papua Barat Syaiful Maliki Arief melakukan reses kedua masa persidangan 2020 di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong atau UMS, Kota Sorong, Selasa (30/6/2020).

Reses akademik ini digelar di Gerung Quanta, RM Ochicken  Jallan . Pendidikan, Sorong, Hadir dalam reses diantaranya pelaksana tugas Wakil Rektor I, H. Kamaludin, MM, Dekan Fakultas Pertanian dan dosen-dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong.

Dalam sambutannya, H. Kamaludin, M.M berharap bahwa anggota dewan provinsi, Syaiful Maliki Arief, yang juga sebagai dosen di UMS dapat menyuarakan kepada  pemerintah agar  dapat membantu pengembangan pendidikan perguruan tinggi.

"Semoga dengan adanya Pak Syaiful, UMS dapat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan penunjang akademik seperti kegiatan seminar, pembuatan laboratorium/tempat praktikum mahasiswa dan lainnya," ujar Tutur Kamaludin dalam kegiatan reses tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Syaiful Maliki Arief, selaku anggota DPR Papua Barat juga menyatakan bahwa pengembangan pendidikan di UMS harus didukung karena sebagian besar mahasiswa yang belajar di UMS adalah warga Asli Papua.

"Menurut Saya pengembangan pendidikan tinggi untuk Masyarakat Asli Papua bisa dimaksimalkan melalui Perguruan tinggi. Mahasiswa UMS yang mayoritas mahasiswanya  putra daerah, bisa ditingkatkan kemampuannya melalui  pelatihan, seminar dan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Dan semua itu dapat difasilitasi dengan anggaran yang disediakan pemerintah provinsi melalui dana otsus," tutur Syaiful.

Selain menerima aspirasi terkait pengembangan pendidikan di PT, Syaiful juga menjawab keluhan akademisi  soal banjir di wilayah Km. 10 Kota Sorong.

Menurut Politisi PKS ini, sebelum berbicara mengenai banjir, harus diingat bahwa sebagian wilayah pemukiman di kota Sorong dulunya adalah daerah tangkapan air, dimana saat ini  area resapan air sudah berubah fungsi menjadi  pemukiman penduduk.

"Pembangunan pemukiman ini tidak disertai dengan pembangunan saluran  drainase yang memadai. Maka diperlukan perbaikan tata kota khususnya saluran drainase di pemukiman-pemukiman agar dapat menyalurkan limpahan air ketika hujan. Selain itu keberadaan galian C  yang tidak dibarengi dengan analisis amdal memperparah keadaan," terangnya.

Ia pun menambahkan bahwa masalah banjir tersebut sudah diadvokasi oleh anggota DPRD Kota Sorong dari PKS.

"Masalah banjir km 10 sudah berkali-kali disuarakan oleh teman-teman di DPRD Kota Sorong. Tapi memang harus ada koordinasi lebih intensif dengan semua instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini," kata Anggota DPR Papua Barat Syaiful Maliki Arief. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement