Anggota DPRD Kendal: PPDB Sistem Zonasi Buat Anak Pinggiran Sulit Masuk Sekolah Negeri

TIMESINDONESIA, KENDAL – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online dengan sistem zonasi harus dievaluasi. Pasalnya sistem penerimaan siswa baru tersebut dinilai menyulitkan calon peserta didik dari pinggiran dan gunung.

Demikian dikatakan Ketua Komisi E DPRD Kendal, Abdul Hamid saat disela kunjungannya di SMAN 1 Kendal, Selasa (30/6/2020). Menurutnya calon peserta didik yang didaerahnya tidak ada sekolah negeri, maka akan kesulitan masuk sekolah negeri.

Hal itu disebabkan belum meratanya SMA negeri di setiap wilayah. Dengan diberlakukan sistem zonasi, maka calon peserta didik dari asal wilayah yang tidak ada sekolah negeri tentu kesulitan. 

"Makanya perlu untuk dievaluasi, sehingga calon peserta didik dari asal wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah bisa tetap memiliki kesempatan masuk ke SMA negeri. Karena kasihan, apalagi mereka yang nilainya pas-pasan," kata Ketua Komisi E DPRD Kendal, Abdul Hamid.

Politisi PKB itu mencontohkan dari hasil monitoring di lima kabupaten/ kota di Jateng banyak wilayah atau kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya. Terutama daerah perbatasan atau pegunungan.

"Saat ini anak-anak dari daerah pinggiran untuk masuk sekolah negeri harus bersaing dengan siswa yang tinggal satu wilayah dengan domisili sekolah yang akan dituju," tandasnya.

"Maka yang terjadi kemudian, calon peserta didik yang zonasinya jauh, nilai juga pas-pasan, tidak memiliki Kartu Miskin, umurnya rata-rata maka akan tersisihkan. Praktis, pilihan terakhir mereka adalah masuk di sekolah-sekolah swasta," lanjutnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Kendal, Yuniasih, mengatakan secara keseluruhan pihak sekolah telah menyiapkan mekanisme pembelajaran tatap muka Sekolah New Normal. "Kami saat ini sedang menunggu izin dari Tim Gugus Covid-19 dan Bupati Kendal saja" katanya.

Persiapan pembelajaran New Normal menurutnya sudah matang. Bahkan pihak sekolah sudah melakukan simulasi. Beberapa opsi pembelajaran tatap muka disiapkan yakni, mekanisme pembelajaran dipadatkan hanya 4 jam x 60 menit tatap muka. 

Tenaga pengajar saat pembelajaran tatap muka di kelas, guru nantinya bertindak sebagai fasilitator saja dan membantu kesulitan siswa saat belajar. Sedangkan saat pembelajaran daring, guru linier wajib membimbing siswanya dengan mata pelajaran yang sesuai.

Selain mekanisme pembelajaran, Yuniasih juga menyiapkan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka dimulai.

"Kami siapkan alternatif lengkap sarana dan prasarananya pendukung skenario. Skrining di pintu depan, cek suhu, cuci tangan, kita siapkan masker bagi yang lupa membawa, termasuk guru yang mengajar harus sehat dan bagi yang hamil kita istirahatkan dulu. Mudah-mudahan rencana ini bisa diaplikasikan," jelasnya saat menerima kunjungan Ketua Komisi E DPRD Kendal, Abdul Hamid yang menyoroti kelemahan PPDB sistem zonasi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement