Pemkab Bandung Raih 'Quattrick' Opini WTP dari BPK RI

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Opini WTP tersebut diraih Pemkab Bandung empat kali berturut-turut antara lain pada Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Untuk LKPD TA 2019, LHP diterima langsung Bupati Bandung Dadang M. Naser dari Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA, dalam acara Penyerahan LHP BPK Atas LKPD 4 kabupaten kota, melalui video conference di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin (29/6/2020).

“Atas ‘quattrick’ WTP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari Pak Sekda sampai ke tingkat pengelola keuangan di seluruh PD (Perangkat Daerah). Karena telah bersungguh-sungguh, dalam menyampaikan kewajaran laporan atas kinerja dan keuangan Pemkab Bandung tahun ini,” ucap Bupati Bandung.

Dengan kewajaran tersebut, lanjut bupati, LKPD yang disusun jajarannya dalam empat tahun ini, telah jauh di ambang batas temuan. “Tentu kekurangan-kekurangan dalam pelaporan pasti ada. Namun pada akuntabilitas dan akurasinya harus terus kita tingkatkan secara bersama-sama, termasuk dengan DPRD,” tutur Dadang Naser.

Menurutnya penyerahan LHP merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

Selama satu dekade dirinya menjabat sebagai bupati, tentu hasil yang cukup optimal tersebut tidak diraih dengan mudah dan instan. Perlu perjuangan dan pengambilan langkah kebijakan yang tepat, khususnya dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan atas opini BPK di tahun-tahun sebelumnya.

“Pengalaman pahit getir sebagai kepala daerah pernah saya alami. Tahun 2014, BPK tidak memberikan opini atas LKPD tahun 2013, atau disclaimer. Banyaknya kelemahan dalam LKPD yang kami sajikan saat itu, tidak memungkinkan BPK untuk melakukan  prosedur pemeriksaan yang memadai,” kenangnya.

Kelemahan-kelemahan yang ia maksud, yaitu dalam sistem pengendalian interaksi, serta penyediaan dan penyajian saldo aset tetap pada TA 2013. Pengalaman pahit itu terus memacu pihaknya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain melakukan kerjasama pelatihan dengan pihak akademisi.

“Pelatihan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Selain bekerjasama dengan STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara). Kami juga secara simultan melakukan pendampingan langsung dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta membangun sistem pengelolaan aset daerah,” beber Dadang.

Meskipun belum memperoleh hasil maksimal, namun upaya-upaya tersebut mampu mendongkrak raihan opini. Sehingga pada LHP 2015 dan 2016, atas LKPD TA 2014 dan 2015, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

“Akhirnya pada 2017, BPK memberikan opini WTP atas LKPD TA 2016. Opini diberikan atas dasar pertimbangan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kabupaten Bandung per 31 desember 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tuturnya.

Dua tahun berikutnya, indikator standar pemeriksaan dari BPK ditingkatkan. Hal ini membuat pihaknya terus melakukan peningkatan dan perbaikan sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan. Atas kerja keras tersebut, ‘hattrick’ WTP pun diraih.

Kang DN, sapaan Dadang Naser, merasa sangat bersyukur, karena di penghujung masa kepemimpinannya, opini terbaik berhasil diwujudkan lagi oleh seluruh jajaranya. Meski demikian Kang DN mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki dan disempurnakan.

“Saya sangat berharap, dan mohon do’a dari seluruh masyarakat, siapapun yang akan memimpin Kabupaten Bandung di tahun-tahun mendatang, WTP bisa menjadi tradisi di Pemkab Bandung. Tentunya ini akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja pemerintah, yang pada gilirannya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Kang DN.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement