Golkar Simeulue Ragukan Perolehan WTP Pemkab dari BPK

TIMESINDONESIA, ACEH – Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kabupaten Simeulue Aceh, Ir. Iskandar mengkritik penerimaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Aceh yang diterima Bupati Simeulue Erli Hasim. Ia menilai tak masuk akal dan patut diragukan.

Alasannya, karena kasus proyek Senilai Rp. 9,6 Miliar yang diduga fiktif sedang berjalan di Polda Aceh.

Pria yang akrab disapa Bang IS itu menilai penerimaan WTP tidak sejalan dengan kinerja pemerintah daerah Simeulue di bawah kepemimpinan Bupati Erli Hasim. Bahkan dia mengatakan, Pemda Simeulue tidak perlu bangga dengan pemberian WTP dari BPK itu.

"Kalau bagus kinerjanya pemda kita apresiasi, tapi inikan hampir semua media memuat bahwa ada dugaan kasus korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan senilai   9,6 miliar sedang diusut Polda Aceh, lalu dari mana prestasinya?," ujar Iskandar Kepada TIMES Indonesia, Senin, (29/06/2020).

Alumni Fakultas Pertanian Unsyiah ini menambahkan adanya surat edaran Bupati Simeulue Erli Hasim yang menunda tender sejumlah proyek Dana DOKA 2020, karena adanya Anggaran tahun 2019 yang tidak terserap senilai Rp 15.7 Miliar.

"Disitu dalam surat Bupati itu jelas bunyinya dikarenakan anggaran tahun 2019 masih tersisa senilai 15,7 Miliar. Pertanyaan saya kenapa tidak terserap anggaran itu. Katanya hebat bisa dapat WTP?," ucapnya.

Ia juga menyinggung soal penyaluran bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan pemerintah Simeulue belum lama ini. Namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan.

"Saya berharap masyarakat tidak diberikan harapan palsu soal KUR ini, karena banyak sekali warga yang berharap KUR ini cair. Kalau ada segera cairkan. Kalau gak ada, bilang aja gak ada," tegas Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kabupaten Simeulue Aceh, Ir. Iskandar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement