TIMESINDONESIA, JAKARTA – "Harus saya sampaikan apa adanya, bahwa tidak ada progres". Demikian kira-kira kesimpulan sambutan emosional presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet di Istana Negara.
Di hadapan wapres para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, Jokowi tak mampu menyembuhkan rasa frustrasi akibat lambatnya kinerja anggaran kementrian dan lembaga yang masih menumpuk dalam kas masing-masing instansi kementrian. Catatan bergaris bawah justru diberikan pada serapan anggaran kesehatan senilai 75 triliun yang baru terealisasi 1,5 persen.
Ungkapan kekecewaan yang wajar bagi seorang pimpinan eksekutif berkarakter progresif. Maka tak heran jika terdapat nada ancaman serius dari presiden kepada para pembantunya.
Ungkapan sense of crisis pun disebutnya hingga lebih dari tiga kali, sebuah penekanan yang serius. Opsi ancamannya pun bermacam macam, dari reshufle hingga pembubaran lembaga yang dianggap tidak efektif. Sebuah ketegasan yang sangat rasional dan realistis bagi seorang presiden yang menjadi penanggung jawab atas nasib bangsa ini.
Sangat normal bagi sensitivitas kepribadian seorang jokowi yang dikenal sederhana dan dekat dengan wong cilik. Siapa pun yang menjadi presiden hari ini, pasti akan memiliki perasaan yang sama, jika melihat progresi kinerja para pembantunya yang lambat dan biasa-biasa saja.
Namun pertanyaannya sekarang adalah kemana saja anggaran penanganan sekaligus pemulihan ekonomi nasional 600-an triliun tersebut? Jika terdapat faktor regulasi yang menjadi penghambat bagu lalu lintas anggaran tersebut, di mana posisi terkini anggaran tersebut?
Bukankah dengan Perppu 01 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU sudah cukup memberikan stimulus bagi akselerasi penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah dan bantuan sosial kepada masyarakat melalui BLT. Ancaman resesi yang oleh beberpa lembaga keuangan internasional bisa terkoreksi hingga ke titik minus 6-7 persen sepertinya merupakan hipotesa yang menjadikan presiden terlihat mulai panik dan kehilangan kendali politiknya. Seketika simpati dan dukungan publik pun langsung tersedot kuat mengalir kepada Jokowi. Apakah Jokowi benar-benar akan membuktikan ancaman politis yang baru saja disampaikannya? Tunggu saja.
Masih dalam suasana kekesalan yang sangat terhadap kinerja kabinet kedunya, ancaman reshuffle kabinet justru menjadi isu yang paling banyak dirilis oleh media, daripada pesan dan instruksi khusus presiden Jokowi terhadap distribusi anggaran pada sektor rill yang padat karya dan berdampak ekonomi yang luas. Sehingga uang bisa lebih cepat teredar di masyarakat.
Dampaknya peningkatan daya beli masyarakat dan UMKM. Namun secara pribadi presiden menekankan pada pentingnya kesamaan rasa dan semangat bekerja bagi seluruh menterinya. Menurutnya, harmonisasi kinerja yang spirit semua pimpinan justru tidak tampak selama periode krisis ini.
Namun apakah dengan berbagai ancaman politis ini, para menteri merasa terancam dan segera meningkatan efektivitas kinerja. Rasanya akan sangat sulit bagi Jokowi untuk mengevaluasi kinerja bawahannya yang merupakan titipan para bokhir politiknya. Atau sebaliknya Jokowi memang tidak benar-benar murka.
Bisa saja, komunikasi dan tindakan politik Jokowi sangat terkenal hanya untuk kebutuhan populisme sesaat. Mungkin untuk menggolkan Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 yang dihembuskan oleh lembaga yang sejatinya tidak relevan lagi dengan sistem kenegaraan saat ini, MPR RI. Meskipun juga diamini oleh KPU, wacana murahan ini tidak seharusnya diucapkan di saat rakyat tengah kehilangan kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan pemerintahan hari ini. (*)
***
*)Oleh: Sadam Syarif, Fungsionaris PB HMI.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
