New Normal, Wagub Jabar Tampung Aspirasi Pondok Pesantren

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum memimpin video conference dengan perwakilan pengurus pondok pesantren (ponpes) se-Jabar, dalam rangka penyusunan protokol kesehatan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pesantren, dari Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (6/6/2020).

Kepada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan ormas yang mengikuti pertemuan online ini, Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.

Pertama, seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker. Kedua, santri selalu di cek suhu tubuhnya sehingga ketika ada santri dengan gejala Covid-19 bisa ditindaklanjuti. Ketiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas. Keempat, pengurus ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat.

Kelima, ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para ustadz/pengajar. Keenam, penghuni ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketujuh, rutin membersihkan fasilitas ponpes dengan disinfektan.

Kedelapan, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus, agar tidak menularkan ke santri lain. Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan. Kesepuluh, yakni mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau salawat.

"Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mal, masjid, sudah ada SOP. Tapi untuk SOP pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya," ucap Kang Uu.

"Kesepuluh poin ini belum ditetapkan karena menunggu dan mendengar masukan dari kiai. Nanti kami rumuskan kembali dan keputusan baru akan disampaikan lagi kepada para kiai," tambahnya.

Dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama terkait kebutuhan alat tes dan biaya.

Kang Uu menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Ia pun berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi ponpes. Sementara Pemprov Jabar, lanjutnya, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.

"Dan permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu," ujar Kang Uu.

"Sudah saya sampaikan ke Bapak Gubernur, Insya Allah sesuai kemampuan sekalipun tidak maksimal, perhatian yang akan diberikan ke pesantren, insya Allah ada. Kami melaksanakan kegiatan (video conference soal SOP) ini pun bentuk perhatian, karena pondok pesantren di Jabar hampir 10 ribu," kata dia.

Kepada para wali murid, Kang Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur.

"Jangan dilepas begitu saja. Dan banyak orang tua yang sudah ingin mengantarkan anak kembali ke pesantren. Saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya," tutur Kang Uu.

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. KH. Syukron Ma'mun, BA mengatakan pihaknya sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, ia mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.

"Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal," ucap K.H. Syukron Ma'mun.

"Kapan pesantren dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban Wagub bikin kami lega, karena yang siap menerapkan AKB boleh buka," tuturnya.

Selain itu, sosok asal Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, K.H. Syukron Ma'mun berharap ada bantuan dari pemerintah. Hal ini pun dia sampaikan juga ke Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement