Gagalnya Manajemen Komunikasi Krisis Pengaruhi Kepercayaan Publik

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia disegala situasi. Begitu pula saat ini, ditengah krisis yang terjadi karena Pandemi Covid-19 komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk selalu dijaga oleh berbagai pihak.

Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, saat ini pemerintah dianggap belum bisa menjalankan strategi komunikasi krisis dengan baik. Coombs & Sherry (2010:20) mengatakan komunikasi krisis adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang di perlukan untuk mengatasi situasi krisis. Banyak pihak yang mengkritik situasi penanganan Covid yang kurang berjalan dengan lancar ini disebabkan oleh manajemen komunikasi krisis yang tidak terarah sehingga malah menimbulkan ketidakpastiaan informasi dan miskomunikasi yang terjadi antar berbagai pihak.

Untuk menjalankan strategi komunikasi krisis dibedakan menjadi beberapa tahapan. Menurut Barbara Reynold dan Matthew W Seeger terdapat model dalam penanganan krisis atau yang disebut dengan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) tahapan tersebut berupa sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), dan evaluasi (evaluation).

Berdasarkan model CERC tersebut publik mendapatkan informasi tentang krisis secara akurat sehingga harus terdapat transparasi dari pemerintah. Berdasarkan model tersebut Indonesia dinilai gagal/lalai sejak tahap sebelum terjadinya krisis pandemi.

Saat wabah sudah menyerang China dan negara lainnya, Indonesia masih santai dan tidak melakukan antisipasi apabila wabah sampai ke Indonesia bahkan beberapa pihak menilai wabah tersebut tidak akan menyerang Indonesia karena suhu yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui pengetahuan secara dalam tentang bahaya wabah tersebut. Ketika awal terjadinya krisis masyarakat bingung tentang respon apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pandemi sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang ada dimasyarakat.

Selain itu pemerintah malah membuat kebijakan yang dinilai tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kurangnya transparasi data tentang jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19. 

Gagalnya pengelolaan manajemen komunikasi krisis menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga tidak menjadikan pemerintah sebagai sumber informasi utama dalam penanganan Covid-19. Masyarakat pun menjadi lebih memilih mengakses informasi dari beberapa media yang belum tentu kebenarannya dan bisa jadi malah menambah kepanikan masyarakat.

Kepanikan tersebut dapat berujung kesalahan dalam mengambil tindakan yang semestinya harus dilakukan oleh masyarakat. Integrasi dalam komunikasi sangat diperlukan oleh berbagai pihak pada saat ini. Maria, Presiden IPM PR mengatakan bahwa syarat untuk menangani krisis secara efesien terdiri dari kepemimpinan yang kuat, panduan komunikasi, dan tim yang kompeten dalam menangani krisis.

Saat ini Indonesia belum terlambat untuk memperbaiki komunikasi krisis dengan cara mengubah pola komunikasi. Pemerintah dapat memberlakukan sistem satu pintu dalam berkomunikasi sehingga informasi yang masuk menjadi terarah. Perlu adanya koordinasi yang baik anata pemerintah pusat dan daerah dalam manajemen komunikasi krisis.

Selain itu, informasi yang diberikan oleh pemerintah harus terintegrasi dengan baik dengan memberikan informasi secara transparan dan akurat dalam pemaparan data sehingga dapat menjadi acuan masyarakat dalam bertindak untuk menghadapi Covid-19. Diperlukan sinergitas antar berbagai elemen untuk memperbaki krisis komunikasi yang terjadi hal itu tentunya dapat mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19. (*)

***

*)Oleh: Vinda Audi Noerraissa, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement