DPRD Kuningan Batalkan Pembentukan Panja Pengawasan Penanganan Covid-19

TIMESINDONESIA, KUNINGAN – DPRD Kabupaten Kuningan membatalkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan kebijakan penanganan Covid-19. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Meski pada beberapa waktu lalu kami telah melakukan rapat mengenai pembahasan pembentukan Panja, namun dipastikan batal atau tidak dilanjutkan," kata Nuzul kepada TIMES Indonesia di ruang Press Room Gedung DPRD Kuningan, Selasa (02/06/2020).

Terkait pengawasan terhadap penanganan Covid-19, Zul-sapaan akrabnya-menerangkan, bahwa sejak awal penanganan Covid-19 di Kuningan telah awasi komisi 4 yang membidangi kesehatan.

Pengawasan intensif terkait penanganan Covid-19 itu,  diakuinya sudah dilaksanakan oleh DPRD selama ini. Bahkan, hingga nanti saat diberlakukannya kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau new mormal dan sesudahnya.

"Untuk pembentukan Panja kan tidak ada dalam tata tertibnya. Walaupun itu sudah dibicarakan oleh Banmus, tapi setelah kita konsultasi ke Kemendagri, ternyata Panja tidak dikenal dalam Tatib," ujarnya.

Ditanya terkait bagaimana jika dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan penanganan Covid-19 di Kuningan, Zul, menerangkan bahwa pembentukan Pansus hanya boleh jika sudah ada permasalahan yang ditemukan.

"Pansus itu kan dibentuk jika sudah ada indikasi masalah,  penyelewengan. Untuk pengawasan kita percayakan pada Komisi 4, yang tupoksinya memang di sana," kata politisi kawakan PDIP Kuningan ini.

Sejauh ini, disebutkannya, sebagai pimpinan di DPRD Kuningan pihaknya belum mendapat laporan terkait hasil pengawasan yang sudah dilakukan komisi 4 terkait penanganan Covid-19.

"Yang jelas sejak kemarin-kemarin (pengawasan-red) sudah dilakukan, cuma belum di blow up saja hasilnya bagaimana," kata Ketua DPRD Kuningan, Zul. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement