Khawatir Jadi Klaster Baru, Wakil Ketua DPD RI Ingatkan KPU Soal Pelaksanaan Pilkada

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin ingatkan KPU RI soal pelaksanaan kemungkinan pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 akan menjadi kluster baru Covid-19.

“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” ujar Sulthan, Selasa (2/6/ 2020).

Sulthan mengatakan bahwa ketika Pilkada dilaksanakan tentunya akan melibatkan banyak orang sehingga bukan tidak mungkin orang yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari TPS bisa saja mudah tertular Covid-19. Sehingga persebaran Covid-19 akan kembali meningkat, sebab sampai sekarang kurva jumlah kasus Covid-19 tak kunjung melandai.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” urainya.

Saat ini Indonesia masih memprioritas kesehatan dan pangan. Menurutnya proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

“Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” ujarnya saat menyinggung perekonomian Indonesia dikaitkan dengan Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.

Menurutnya pula jika nanti dilaksanakan Pilkda bukan tidak mungkin para pemilih merasa cemas, dan memilih tidak ke TPS, maka jumlah pengguna hak pilih juga menurun, maka kualitas pilkada juga menjadi catatan. Dan banyak lagi indikator kualitas lainnya. Ditambah lagi dengan masih adanya peluang untuk kembali ke PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah.

Namun Sultan mengembalikan lagi pelaksanaan Pilkada kepada pemerintah dan KPU RI. Sebab, dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement