Darurat Covid-19, Asosiasi Calon Perseorangan Minta KPU Tiadakan Verifikasi Faktual di Pilkada 2020

TIMESINDONESIA, INDRAMAYU – Asosiasi Calon Kepala Daerah Perseorangan (ACKDP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meniadakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2020. Ini dilakukan karena mengingat situasi darurat covid-19 yang belum berakhir di sebagian besar wilayah Indonesia.

Ketua ACKDP Toto Sucartono mengatakan, permintaan tersebut merupakan aspirasi calon perseorangan di seluruh Indonesia. Mereka khawatir jika verifikasi faktual tetap dilaksanakan berdampak buruk bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

"Jika verifikasi tetap dilaksanakan maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan. Nah ini pasti membutuhkan pengumpulan massa," ujar Toto melalui video converence, Sabtu (30/5/202).

Ia menguraikan, calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pilkada 2020 terbilang cukup banyak, yakni sekitar 156 pasangan. Adapun jumlah warga yang harus dilakukan verifikasi sekitar 5 juta orang.

"Jumlah ini tidak sedikit dan harus dilindungi, kalau tetap dilaksanakan maka akan tidak sesuai dengan aturan PSBB," ujarnya.

Toto menambahkan, surat permohonan peniadaan verifikasi faktual telah dua kali dilayangkan ACKDP secara resmi kepada KPU RI. Surat pertama dilayangkan pada 14 Mei dan dilanjutkan surat kedua pada 26 Mei. Namun hingga kini belum ada tanggapan atas permintaan tersebut.

"Ya, kita juga bertanya kenapa tidak ada jawaban," ucap Toto.

Berdasarkan data terbaru KPU RI, jika Pilkada 2020 serentak dilaksanakan pada 9 Sesember, maka tahapan Penyelesaian Bakal Pasangan Perseorangan dilaksanakan pada 9 Juni hingga 1 Agustus 2020. "Jadi kita berharap KPU memperhatikan keselamatan masyarakat dan tentu penambahan anggaran yang diperlukan untuk PAD petugas di lapangan dan sebagainya," ujar Toto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement