Ribut Mobil PCR, Ini Respon Anggota DPRD Kota Surabaya

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Rebutan klaim bantuan dua unit mobil PCR (Polymerase Chain Reaction) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemkot Surabaya memanas. Dan kini Anggota DPRD Kota Surabaya pun turut merespon.

Itu setelah sebuah video menunjukkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah besar karena tak terima saat mobil tersebut dikirim ke daerah lain.

Menanggapi kejadian itu kalangan DPRD Kota Surabaya melempar kritik keras kepada Pemprov Jatim yang dinilai tidak komprehensif dalam penanganan Covid-19 ini.

"Terbukti yang terbaru adalah pengalihan mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain yang angka Covid-nya di bawah Surabaya," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri pada Jumat, (29/5/2020).

Syaifuddin mengatakan, semestinya Pemprov Jatim bergerak berdasarkan indikator terukur. Dia mencontohkan, Surabaya sebagai ibukota dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur. Baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan, Surabaya berada di posisi tertinggi.

Sehingga menurut Syaifuddin semestinya Surabaya menjadi prioritas. "Preseden dipindahnya mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang ia anggap 'meneror' warga Surabaya. Salah satunya dengan pernyataan Surabaya bisa menjadi 'Wuhan baru'.

"Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim yang seolah meneror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkret di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya. Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi di lapangan," ujar Anas.

Dia menambahkan, tertanggal 22 Mei 2020 Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur yang isinya meminta bantuan untuk perluasan tet swab dengan 2 unit Mobile Combat Covid-19.

"Logikanya, surat Walikota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat," ujar Anas.

Wali Kota Risma juga sempat menunjukkan bukti percakapan antara dirinya dengan Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam percakapan tersebut menunjukkan bahwa Risma memohon bantuan alat fast lab untuk Kota Surabaya. Doni pun menyanggupinya dan berjanji akan mempercepat proses pengirimannya.

Saat mobil bantuan diarahkan ke daerah lain, Risma melaporkan kejadian tersebut kepada Doni. Doni pun berjanji akan mengecek keberadaan mobil tersebut karena memang berdasarkan percakapan antara Risma dan Doni, dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.

"Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa seharusnya mengikuti instruksi Kepala BPNB Pak Doni Monardo," tegas Anas.

Anggota DPRD Kota Surabaya ini menambahkan jika sudah jelas ada jadwal mobil PCR lima hari di Surabaya. "Pemkot Surabaya sudah janjian dengan Gugus Tugas Jatim, tapi mobil tes PCR yang sudah ditunggu warga Surabaya malah dialihkan ke daerah lain," pungkas Anas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement