DPRD Kuningan Bentuk Panitia Kerja untuk Awasi Anggaran Covid-19

TIMESINDONESIA, KUNINGAN – DPRD Kabupaten Kuningan Jawa Barat, membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengawasi penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19 yang jumlahnya mencapai Rp 41,1 miliar.

“Kami jajaran Pimpinan DPRD secara utuh dan jajaran Banmus beserta utusan fraksi-fraksi, telah melaksanakan rapat di Banmus terkait rencana adanya rencana pembentukan tim pengawas yang bisa dikatakan Panitia Kerja (Panja),” kata Wakil Ketua DPRD Kuningan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, Dede Ismail kepada TIMES Indonesia, Jumat (29/5/2020).

Menurutnya, pembentukan Panja ini dibenarkan oleh Tatib DPRD karena telah melewati Pansus LKPj Bupati. Bahkan, pembentukan ini dibenarkan dengan kesepakatan bersama melalui paripurna.

“Nantinya kita akan menggelar rapat paripurna mengenai pembentukan Panja. Sehingga di dalamnya ada pengawasan dan monitoring terhadap percepatan penanganan wabah Covid-19 di Kuningan,” tuturnya

Dia menyebutkan, selain pengawasan penanganan Covid-19, termasuk pula pengawasan terhadap anggaran yang dipergunakan selama penanganan wabah tersebut berlangsung. Rencana ini sudah merupakan tupoksi DPRD sebagai lembaga pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Ketika ditanya soal besaran anggaran Covid-19 mencapai Rp 41,1 miliar, Deis menilai, tidak mempersoalkan besar kecilnya dana tersebut. Sebab kebijakan anggaran telah melalui beberapa tahapan hasil refucosing. Termasuk di dalamnya ada pembagian sembako dari pemerintah daerah untuk warga terdampak pandemi.

“Jadi ini (Dana Covid-19) sedang berjalan dan masih dilaksanakan dalam tahapan penanggulangan Covid-19. Tugas Panja selain mengawasi kebijakan Pemda, kemudian monitoring kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Kuningan,” ungkapnya.

Disinggung soal apakah rentan terjadi penyelewenangan anggaran Covid-19, Dia mewanti-wanti, agar selalu berpikir positif dengan praduga tak bersalah.

“Kita kedepankan husnudzon dulu lah, artinya kita berikan kesempatan pada pemerintah untuk bisa mengelola anggaran penanganan Covid-19 sebaik mungkin. Nanti ada waktunya untuk dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pemakaian anggaran,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kuningan Ujang Kosasih mengatakan hal serupa. Bahwa Panja merupakan tindaklanjut dari kegiatan dewan ditengah pandemi maupun untuk mengawasi anggaran tersebut.

“Hal ini berdasar atas kesepakatan dari tiap ketua fraksi dan pimpinan,” kata Wakil Ketua DPRD Kuningan ini saat dihubungi Times Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement