New Normal, F-PKB DPRD Kota Malang Desak Pemkot Malang Perhatikan Pondok Pesantren

TIMESINDONESIA, MALANG – Fraksi PKB DPRD Kota Malang menyatakan sikap terkait kesiapan Pemerintah Kota Malang dalam menyambut kenormalan baru atau New Normal yang kini sudah masuk masa transisi.

Ketua F-PKB DPRD Kota Malang, Ahmad Farih Sulaiman, menyampaikan sesuai arahan Ketua DPC PKB Kota Malang, Pemkot diminta untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan New Normal.

Wujud sosialisasi terkait dengan protokol New Normal, kata Farih, harus menyeluruh tersampaikan ke seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya Pondok Pesantren yang angkanya mencapai kisaran 22 Ponpes.

"Pemkot Malang harus mengalokasikan anggaran guna new normal life di Ponpes se-Kota Malang yang jumlahnya sekitar 22 Ponpes dengan jumlah santri yang mencapai ribuan santri-santriwati," katanya, Jumat (29/5/2020).

Ketua GP Ansor Kota Malang itu lanjut menjelaskan, Pondok Pesantren sebagai bagian dari masyarakat Kota Malang, maka F-PKB meminta kepada Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan segala sesuatu dan sosialisasi yang berkaitan dengan protokol New Normal Life.

Dengan begitu, berbagai kemungkinan yang berpotensi muncul cluster baru dengan kembalinya santri ke ponpes masing-masing bisa teratasi dengan baik. Hal ini lanjut Farih, juga sesuai dengan arahan MUI.

Terkait PSBB di Kota Malang, pihaknya mengevaluasi bahwa sejak awal pelaksanaan PSBB penjagaan pos-pos yang telah ditentukan dinilai tidak berjalan maksimal sesuai perencanaan.

"Banyak ditemukan beberapa pos yang kosong dan tidak ada petugas yang stand by menjaga," tukasnya.

Selain menyikapi kebijakan New Normal itu, F-PKB DPRD Kota Malang juga mendorong percepatan proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Pemerintah Kota Malang. Hal ini menyusul desakan masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement