Gubernur Anies Bicara Soal Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Ibu Kota

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan berbicara mengenai dampak Covid-19 yang terlihat semakin nyata di balik melandainya wabah tersebut. Dampak itu, menurutnya, sangat dirasakan di sektor perekonomian.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai sebagai krisis ekonomi, dan Jakarta adalah episenter pertama dan di awal-awal mayoritas kasus ada di Jakarta," ujar Anies dalam keterangannya yang ditayangkan di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

"Saat ini Jakarta sudah menunjukkan wabahnya melandai, tapi masalahnya belum selesai, dan segala pembatasan yang selama ini kita lakukan bersama-sama, membawa dampak yang amat nyata di kota kita," imbuh Anies.

Anies menyebut anggaran Pemprov DKI saat ini turun Rp 40 triliun akibat realokasi anggaran untuk fokus pada penanganan Covid-19. Penurunan tersebut disebut pertama kalinya dalam sejarah.

"Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 T menjadi Rp 22,5 T, tinggal 45 persen. Anggaran kita turun dari Rp 87,9 T menjadi Rp 4,2 T, tinggal 53 persen. Belum pernah dalam sejarah Pemprov DKI kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 T," ujarnya.

Untuk menutupi dampak itu, Anies mengambil konsekuensi dengan merealokasi anggaran di berbagai sektor. Kecuali anggaran yang diprogramkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Konsekuensinya, keputusan realokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus realokasi, kita harus lakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor, belanja langsung ataupun belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis," katanya.

"Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan, anggaran sebesar Rp 4,8 T untuk rakyat prasejahtera tak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya 188 M sekarang menjadi Rp 5 T ini adalah untuk penanganan kesehatan dampak sosial ekonomi bantuan sosial terkait dengan Covid-19," lanjut Anies.

Anies juga memastikan tidak akan ada penghentian tenaga bantuan PJLP. Pemprov DKI tetap menjaga peran para petugas PJLP. "Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI, termasuk 120 ribu tenaga PJLP kontraknya tidak dihentikan, pemprov tetap menjaga peran sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Anies menyebut tahun ini tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru kecuali terkait dengan penanggulangan banjir. Pemangkasan di beberapa sektor itu ditujukan untuk fokus terhadap penanganan Covid-19.

"Dan tahun ini, tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait dengan penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor, semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ujarnya.

Di balik adanya dampak ini, Anies meminta seluruh ASN di Pemprov DKI tetap bekerja sesuai bidangnya. Tidak ada yang mengeluhkan kondisi saat ini.

"Katakan pada semua, ya anggaran kita turun, ya pendapatan kurang, ya TKD berkurang tapi kita tetap penuh komitmen untuk terus bekerja bagi rakyat Jakarta, jangan luntur, jangan goyah jangan lesu, tunjukkan di depan keluarga, kolega, di depan kita semua dalam kondisi cobaan seperti ini ASN Jakarta tangguh," tegas Anies.

"Perintah untuk semuanya. Segera bergerak di bidang masing-masing untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan rakyat! Ini fokus kita! Itu tanggung jawab kita! Itu sejarah yang kita torehkan untuk Ibu Kota dan itulah sikap Pemprov DKI Jakarta. Harap dicamkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tandas Gubernur Anies saat berbicara dampak Covid-19 terhadap perekonomian Ibu Kota. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement