Kopi TIMES

Mengurai Peran Akademisi dalam Pemerintahan Indonesia

Jumat, 29 Mei 2020 - 11:57 | 16.70k
Mengurai Peran Akademisi dalam Pemerintahan Indonesia
Rasongko Singgih Samiarto, Mahasiswa FISIP, Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Malang. 
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, MALANG – Merujuk pada disposisi peran akademisi dalam ranah pemerintahan Indonesia merupakan sesuatu hal yang lazim dalam politik kebangsaan, karena dalam proses resonansi pemerintahan agar menjadi egaliter akan menjadi solusi kekosongan untuk mengisi dalam birokrasi. 

Presiden Republik Indonesia, Jokowi telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada beberapa menteri akademisi, yang kita kenal diantaranya Pak Mahfud MD, SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Pratikno. 

Dalam penelitian Ario Wicaksono dari Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa setiap priode politik, peran akademisi selalu masuk program strategi di struktur pemerintahan. 

Dalam materialisme historis jika di total terdapat 13,9 persen  dari kabinet, itu sudah termasuk menteri dan wakil menteri, dan indikator tersebut sudah sejak Indonesia merdeka yang berlatar belakang intelektual, namun angka itu terus meningkat pasca era reformasi menjadi 31,9 persen.

Namun secara implementasi, riset dari pak Ario dan analisis dari sendiri menyebutkan bahwa peran akademisi dalam dunia pemerintahan kurang efektif paska reformasi. 

Karena sejak reformasi, kekuasaan telah menyebar ke berbagai aktor lapangan, walaupun peran akademisi tetap terlihat namun disisi lain kaum akademisi butuh suport dari Presiden agar dapat memberikan dan menyukseskan program inovatif mereka. 

Lalu melalui tulisan pendek ini, saya memberikan 5 skeptisisme ataupun skenario tentang peran akademisi agar di posisi pemerintahan menjadi lebih aktif, efesien dan efektif. 

Berhadapan dengan sistem

Pak Ario pernah interview 22 pejabat publik dalam lingkup lembaga pemerintahan pusat, bahkan ada juga mantan menteri yang mempunyai latar belakang kaum akademisi yg telah beliau wawancarai guna mewujudkan tesis penelitian nya pada bulan Agustus 2017 hingga Januari 2018. 

Teori dari Max Weber tentang otoritas menyebutkan bahwa setiap pengambilan kebijakan harus saling sinergi dan reliabilitas, dari sinilah kesuksesan kaum akademisi dalam pemerintahan dapat dievaluasi bedasarkan tiga kriteria, yaitu sukses secara program, secara proses dan secara politik. 

Secara realitas sui-generis menunjukkan bahwa akademisi Indonesia dalam pemerintah era kontemporer cenderung lebih mengutamakan dan mementingkan kesuksesan dalam program saja. Tanpa melihat proses karena hal ini dapat di tandai dengan cenderungnya mereka melakukan kebijakan dengan resiko politik yang sangat rendah. 

Jika saya beri contoh seperti ketika mereka berhadapan dengan birokrasi, mereka condong mengoptimalkan penggunaan dari e-government guna memangkas banyaknya prosedur yang ada. Karena pada dasarnya hal tersebut nampak sangat mudah ketimbang melakukan reformasi maupun revolusi birokrasi, yang secara menyeluruh akan membutuhkan banyak nya dukungan politik agar dapat mengimplementasikan.

Tetapi untuk mentransformasikan kebijakan dengan risiko politik yang tidak filosofis dan rendah, akan menghasilkan perubahan relatif kecil, karena memiliki tingkat keberlanjutan yang tidak bisa dirasakan beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu para akademisi jaman modernisme sekarang ini dengan sendirinya telah mengambil posisi aman, supaya bisa dianggap mereka telah berhasil. 

Secara historis pun situasi tersebut berbanding berbeda saat era Orde Baru, saat itu kaum akademisi hanya berhadapan dengan satu penguasa negara Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. 

Jika kita boleh ambil sisi positif dari kiprah mafia Berkeley waktu jaman Orde Baru yaitu segerombolan lima teknokrat tersebut adalah alumni dari University of California, Berkeley USA. Di antaranya adalah Ali Wardhana, Emil Salim dan Mohammad Sadli. Yang pada era awal Orba telah memegang pos besar kementerian ekonomi tahun 1966-1998, mereka telah merajalela karena dapat amanah dan restu dari penguasa orde baru yang hanya bermodal politik. 
 
Bahkan gerombolan akademisi ini bukan hanya bisa berkuasa dalam sektor ekonomi saja, melainkan mereka melangkah jauh di mana sanggup untuk membekukan bea cukai karena banyak praktik nepotisme dan korupsi yang sangat masif. 

Realitas membuktika mereka bermodal support dari Presiden Soeharto yang mengandalkan tenaga dan pikiran teknokrat saja dapat memperbaiki ekonomi yang sedang amburadul. Lalu mereka beraksi, dari situlah kelompok ini dapat megalihkan tugas kepabeanan ke kontraktor asing (Societe Generale Di Surveillance) dari negara Swiss tanpa perlawanan .

Semua yang terjadi pada saat era tersebut tidak mungkin terjadi di era reformasi, karena kekuasaan bukan hanya di pegang satu kelompok saja, namun banyak aktor dan politikus lintas partai politik dalam parlemen di koalisi pemerintahan ataupun politik internal birokrasi. 

Rekomendasi skenario

Namun bedasarkan dengan keadaan yang melibatkan keterbatasan tersebut, asumsi saya menawarkan beberapa opsi untuk para akademisi jika masuk di pemerintahan. 

Pertama, jika boleh menggunakan argumen profesor dan intelektual publik USA yang bernama Edward Said.. Akademisi seharusnya berada di jalur luar jalan pemerintahan, karena menurut Edward, secara epistemologi tugas dan fungsi akademisi ialah sebagai pendobrak, melawan dan pengganggu status quo yang tidak terafiliasi kepada siapa pun, kecuali kebenaran dan hati nurani, lazim nya mereka menggunakan peran mimbar akademik untuk publikasi karya ilmiah. 

Diskursif jangka panjang di atas bagi saya itu sangat ideal, dan relevan dengan retorika mantan seorang profesor Ilmu Politik dari University of California, Berkeley yang bernama Aaron Wildavsky. Dia mengatakan bahwa tupoksi seorang akdemisi ataupun pembuat kebijalan publik adalah memberikan penyampaian kehekat kebenaran kepada kekuasaan. 

Kedua, jika kita boleh melihat negara maju lainnya untuk mewujudkan birokrasi yang berkeadilan, contohnya Jepang yang mempraktikan politisi dengan akademisi untuk dikombinasikan dalam jabatan menteri maupun wakil menteri, agar skenario ini dapat merujuk penyeimbangan antara terknokrat dan politisi saat proses pengambilan kebijakan secara langsung dapat melahirkan efektivitas pemerintahan.

Ketiga, jika akademisi masuk di pemerintahan sebaiknya saat periode transisi otoritas kekuasaan, secara rekrutmen pun harus selektif karena peran yang terbatas layaknya penasihat pemerintah ataupun duduk di lembaga independen negara, itu pun waktunya hanya sebentar. Pada saat birokrasi sangat membutuhkannya dan akan mengganti lagi ketika sudah mendapatkan birokrat yang berkompeten, rekrutmennya pun harus selektif

Keempat, mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan Guru Besar FISIPOL UGM, Cornelis Lay sebagai jalan ketiga, yaitu birokrasi dapat memberikan tempat bagi akademisi di pemerintahan sepanjang sesuai dengan kode etik, nilai dan misi kemanusiaan. 

Kelima, untuk mengokohkan platform kelompok akademisi ini bisa diakomodasikan dalam sebuah lembaga non-departemental yang mengatur beberapa bidang tanpa melibatkan ranah kepentingan praktik politik praktis, contoh nya perpustakaan negara, museum maupun lembaga pemberdayaan kebudayaan bangsa. Karena praktik ini sering diterapkan oleh negara Inggris. 

Dan itu beberapa contoh opsi yang mungkin bisa dipilih. Apa pun pilihan nya harus dapat digarisbawahi, bahwa sesungguhnya seorang akademisi di dalam pemerintahan ataupun di luar memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran secara mutlak pada publik dan  penguasa, tentunya mampu menjaga jarak kritis terhadap rezim kekuasaan. Itu sudah di lakukan oleh akademisi Rocky Gerung selama ini, itulah yang di butuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi, agar dapat berubah secara transformatif yang berujung terintegrasi ideologis dan mampu mensejahterakan secara keadilan sosial  dengan adanya ahli pembuat kebijakan publik. 

***

*) Oleh: Rasongko Singgih Samiarto, Mahasiswa FISIP, Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Malang. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Hasil Tes Swab Massal Pemandu Lagu di Cirebon Keluar, Ini Hasilnya
    Hasil Tes Swab Massal Pemandu Lagu di Cirebon Keluar, Ini Hasilnya
    15/07/2020 - 18:41
  • Akibat Kasus Joget Tiktok, Kadisparpora Bondowoso Dicopot Jabatannya
    Akibat Kasus Joget Tiktok, Kadisparpora Bondowoso Dicopot Jabatannya
    15/07/2020 - 18:35
  • Ingin Nikmati Kopi dan Senja? Nongkrong saja di Rooftop Traffic OR
    Ingin Nikmati Kopi dan Senja? Nongkrong saja di Rooftop Traffic OR
    15/07/2020 - 18:30
  • Siap-Siap ! Masyarakat Kabupaten Cirebon Tidak Gunakan Masker Kena Denda 150 Ribu
    Siap-Siap ! Masyarakat Kabupaten Cirebon Tidak Gunakan Masker Kena Denda 150 Ribu
    15/07/2020 - 18:24
  • BK DPRD Kota Cirebon Segera Tindaklanjuti Polemik Penghapusan Kata 'Khilafah'
    BK DPRD Kota Cirebon Segera Tindaklanjuti Polemik Penghapusan Kata 'Khilafah'
    15/07/2020 - 18:23
  • Pinjam Ponsel Babinkamtibmas, Kapolda Jatim Video Call dengan Pasien Covid-19
    Pinjam Ponsel Babinkamtibmas, Kapolda Jatim Video Call dengan Pasien Covid-19
    15/07/2020 - 18:17
  • Korps Wanita dan PNS Lantamal VIII Manado Berbagi Sayuran kepada Warga
    Korps Wanita dan PNS Lantamal VIII Manado Berbagi Sayuran kepada Warga
    15/07/2020 - 18:11
  • Yuk Rasakan Sensasi Melayang Ekstrem di Ngebel Adventure Park Ponorogo
    Yuk Rasakan Sensasi Melayang Ekstrem di Ngebel Adventure Park Ponorogo
    15/07/2020 - 18:05
  • Pemkab Pamekasan Bertekad Pertahankan WTP
    Pemkab Pamekasan Bertekad Pertahankan WTP
    15/07/2020 - 18:00
  • HBA Ke-60, Kejari Banyumas Gelar Baksos
    HBA Ke-60, Kejari Banyumas Gelar Baksos
    15/07/2020 - 17:55

TIMES TV

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

30/06/2020 - 20:22

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?
Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil

Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil
Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang

Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang
Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Pembelajaran Daring di Era New Normal
    Pembelajaran Daring di Era New Normal
    15/07/2020 - 16:21
  • Pergeseran Nilai dan Fungsi Masker
    Pergeseran Nilai dan Fungsi Masker
    15/07/2020 - 15:37
  • Maraknya Hoaks di media Sosial serta Antisipasinya
    Maraknya Hoaks di media Sosial serta Antisipasinya
    15/07/2020 - 12:28
  • Rumah Belajar, Mimpi Membangkitkan Teknologi untuk Nyala Api Pendidikan Indonesia
    Rumah Belajar, Mimpi Membangkitkan Teknologi untuk Nyala Api Pendidikan Indonesia
    15/07/2020 - 09:34
  • Imam Shamsi Ali: Sikapi Hagia Sofia dengan Bijak
    Imam Shamsi Ali: Sikapi Hagia Sofia dengan Bijak
    15/07/2020 - 08:21
  • Heutagogi: Pedagogi Baru di Era Normal Baru
    Heutagogi: Pedagogi Baru di Era Normal Baru
    14/07/2020 - 20:40
  • Covid-19, Tragedy of The Commons, dan Tindakan Kolektif
    Covid-19, Tragedy of The Commons, dan Tindakan Kolektif
    14/07/2020 - 16:07
  • Pemberdayaan Ibu dalam Praktik MP-ASI Sebagai Kunci Penanggulangan Stunting
    Pemberdayaan Ibu dalam Praktik MP-ASI Sebagai Kunci Penanggulangan Stunting
    14/07/2020 - 15:00
  • Studi: Hubungan Seks Rutin Turunkan Risiko Kematian dari Berbagai Penyakit
    Studi: Hubungan Seks Rutin Turunkan Risiko Kematian dari Berbagai Penyakit
    15/07/2020 - 19:00
  • Penerapan Sistem Ganjil Genap di Pasar Seni Kuta Bali
    Penerapan Sistem Ganjil Genap di Pasar Seni Kuta Bali
    15/07/2020 - 19:00
  • Aurel Hermansyah Sebut Lamaran Atta Halilintar Sebagai Kado Terindah
    Aurel Hermansyah Sebut Lamaran Atta Halilintar Sebagai Kado Terindah
    15/07/2020 - 18:59
  • Sesuai Standar Corona, Begini Penampakan PSK pada Masa New Normal
    Sesuai Standar Corona, Begini Penampakan PSK pada Masa New Normal
    15/07/2020 - 18:58
  • Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Besok, Kamis 16 Juli 2020: Hitung Pecahan
    Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Besok, Kamis 16 Juli 2020: Hitung Pecahan
    15/07/2020 - 18:58
  • Kisah Letjen Kentot, Perwira TNI Ajudan Setia Jenderal Soeharto
    Kisah Letjen Kentot, Perwira TNI Ajudan Setia Jenderal Soeharto
    15/07/2020 - 05:02
  • Ternyata, Tarif Hana Hanifah Setara Gaji Ronaldo 1 Jam di Juventus
    Ternyata, Tarif Hana Hanifah Setara Gaji Ronaldo 1 Jam di Juventus
    15/07/2020 - 05:18
  • Inggris Akhirnya Bersekutu Sama Amerika Keroyok China di Indo-Pasifik
    Inggris Akhirnya Bersekutu Sama Amerika Keroyok China di Indo-Pasifik
    15/07/2020 - 07:04
  • Terkuak, Hana Hanifah Gunakan Dokumen Palsu Saat Jalani Prostitusi
    Terkuak, Hana Hanifah Gunakan Dokumen Palsu Saat Jalani Prostitusi
    15/07/2020 - 07:25
  • Meriam Canggih Paskhas TNI AU Tembak Pesawat Pembom Musuh di Makassar
    Meriam Canggih Paskhas TNI AU Tembak Pesawat Pembom Musuh di Makassar
    15/07/2020 - 11:02