PKB Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren saat Kebijakan New Normal Diberlakukan 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah memperhatikan pesantren saat memulai pemberlakuan kebijakan New Normal. Hal ini dikatakan oleh Ketum PP Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) Anggia Erma Rini. 

"Setelah berminggu-minggu proteksi masyarakat dari Covid-19 dengan stay at home dan pembatasan sosial, pesantren menjadi lokus yang perlu diantisipasi agar tidak menjadi klaster baru," ujar Anggia Erma Rini dalam keterangan persnya, Kamis (28/5/2020).

Anggia mengingatkan banyak pesantren yang dihuni ribuan santri, terutama pesantren-pesantren besar di Jawa. "Satu kamar di pesantren biasa diisi 15 - 20 santri. Ruangannya terbatas dan interaksinya tak berjarak. Belum lagi tradisi salaman, cium tangan kiai, bahkan berbagi baju hingga peralatan mandi," imbuhnya.

Perempuan yang juga Kapoksi IX FPKB DPR RI ini meminta pemerintah dalam rencana kebijakan barunya agar menguatkan standar protokol kesehatan di pesantren.

"Sanitasi pesantren, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, hingga fasilitasi tes kesehatan santri harus dilakukan, agar pesantren tidak menjadi klaster baru zona positif Covid-19," ujarnya.

Menurut Anggia, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sudah diterapkan di sejumlah pesantren, harus dikuatkan lagi, dan dijadikan percontohan untuk pesantren-pesantren lain yang belum menerapkan. 

"Harus ada edukasi kesehatan santri, baik dari dinas dan jajarannya, atau kementerian terkait," lanjutnya.

Secara khusus, PP Fatayat NU di bawah kepemimpinannya mendorong Gerakan Santri Sehat. "Jika di Kemenkes ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), maka di pesantren kita canangkan Gerakan Santri Sehat. Dimulai dari santri, slogan 'dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat' kita gelorakan kembali," ujarnya.

Terkait kapan proses belajar-mengajar di pesantren dapat dimulai, Anggia berharap koordinasi lintas kementerian terkait dapat berjalan sinergis dan beriring.

"Baik Kemendikbud, Kemenag, juga Kemenkes, kebijakannya jangan mengabaikan fokus pada pesantren, supaya wali santri tidak terlalu kuatir memondokkan anaknya kembali. Digitalisasi proses belajar di pesantren juga perlu mulai dilakukan. Inilah hikmah dari adanya pandemi," ujar Anggia dalam keterangan persnya terkait pemberlakuan kebijakan *New Normal*. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement