Kopi TIMES

Kode Etik DPR RI dan Demokrasi 'Semu' Indonesia

Jumat, 29 Mei 2020 - 02:12 | 18.32k
Kode Etik DPR RI dan Demokrasi 'Semu' Indonesia
Sadam Syarif Pekerjaan, Mahasiswa dan aktivis HMI. (Grafis: TIMES Indonesia)
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, MALANG – Multiple Efek pandemik corona virus yang terepidemi ke semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara begitu nyata terasa.

Fenomena peradaban post modern ini secara cepat mengubah hampir semua pola dan tatanan kehidupan, bahkan jauh lebih cepat dengan fenomena disrupsi teknologi informasi dan komunikasi pada awal abad 21. Dalam hitungan lima hingga 6 bulan saja, makhluk yang konon merupakan hasil rekayasa bioteknologi ini telah mengeropos sendi-sendi perekonomian global secara signifikan. Rantai pasok global memburuk drastis, harga minyak dunia pun turut ambruk.

Banyak perhelatan internasional yang harus ditunda. Tidak sedikit pula pertemuan diplomatik beberapa negara dan konferensi tingkat tinggi negara-negara dibatalkan dan alihkan melalui media daring. Ketegangan politik di level nasional pun juga turut terimpoten oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibatnya, tradisi demokrasi di Indonesia secara khusus berjalan dengan penuh kepincangan di lorong-lorong gelap fenomena pandemik.

Disahkannya Perppu 01 tahun 2020 menjadi puncak kepincangan demokrasi di negara demokrasi presidensial ini. Transisi demokrasi Indonesia yang tengah bingung mencari jati dirinya yang sejati, kini harus diuji dengan dua krisis substansial, yakni krisis kepemimpinan nasional dan krisis moral elit politik. Dua krisis ini justru terjadi di tengah krisis pandemik corona virus yang menghebohkan publik. Dan dalam situasi lose control publik inilah, timbul syahwat aktor eksekutif dengan mayoritas elit politik di lembaga legislatif untuk melakukan kesepakatan gelap dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan pandemik.

Di sisi lain peran lembaga yudikatif dan lembaga penegak hukum baik kepolisian dan militer tentu telah dijinakan oleh skema operasi senyap rezim. Bahkan lembaga Dewan perwakilan Daerah (DPD) pun turut tenggelam dalam kubangan lumpur hegemoni politik rezim. Sampai lembaga yang tak banyak manfaatnya ini nyaris hilang dari peredaran dan tontonan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya adalah repsentasi kedaulatan rakyat justru rela dicotok hidungnya oleh rezim eksekutif yang notabene dalam kebijakannya justru jauh dari kepentingan bangsa dan negara. Disahkan RUU minerba dan pembahasan RUU Omni bus law secara sepihak oleh DPR tanpa memperhatikan masukan dan melibatkan kaum buruh dan akademisi merupakan tindakan pemaksaan kehendak politik. Di samping DPR secara kelembagaan yang terkesan bisu dengan isu masuknya ratusan tenaga kerja asing asal China di beberapa wilayah saat rakyat sedang dirundung ketakutan akan acaman corona virus. 

Di sisi lain, publik hampir tidak pernah melihat peran dan fungsi DPR dalam proses pembentukan sebuah produk Undang-undang. Selama ini kita hanya melihat DPR dalam fungsi legislasinya hanya menjadi stempel atas kebijakan dan UU yang dilahirkan oleh pemerintah. Sekali saja DPR mengusulkan sebuah RUU maka justru akan menimbulkan kegaduhan yang semakin mempertegas ketidakproduktifannya sebagai lembaga legislatif.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mencatat, selama periode 2014-2019 DPR hanya mengesahkan 84 RUU. Jumlah ini jauh dibanding periode sebelumnya yang mencapai 125 RUU. Sementara pada prolegnas 2020 DPR tak tanggung-tanggung menyiapkan 50 RUU prioritas. Sebuah hasyrat keliru dan sejatinya tanpa tenaga,  serta penuh dengan tanda tanya maksud dan tujuan sesungguhnya. Hampir satu semester tahun 2020 saja DPR secara kucing-kucingan mengesahkan RUU minerba dan RUU PKS yang penuh dengan kontraversial dan penolakan dari masyarakat sipil.

Tak jauh beda dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan yang diamanahkan oleh rakyat kepada wakilnya di senayan tak jarang diabaikan begitu saja. Itu terbukti dengan tingginya kasus penyelewengan keuangan dan hukum yang dilakukan oleh pihak eksekutif, baik melalui kementrian dan lembaga hingga BUMN. Hal ini terkonfirmasi pada bocornya kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga belasan triliun rupiah. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya, yang hal ini tentu saja diakibatkan oleh lemahnya mitigasi dan fungsi pengawasan DPR.

Meskipun secara konstitusional DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, namun tak jarang dalam prakteknya terdapat banyak anggota DPR yang justru turut terlibat aktif dalam praktek penyalahgunaan anggaran dan UU, apalagi sampai kritis dan berani menganulir terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai secara sah melanggar ketentuan konstitusi dan perundang-undangan. Kenaikan tarif BPJS misalnya. Atau kebijakan kartu pra kerja yang oleh ekonom senior Rizal Ramli disebut lebih merupakan pembegalan digital itu. 

Termutakhir, DPR secara sadar dan meyakinkan tega mengkhianati amanah konstitusi dengan menanggalkan  kewenangannya dalam menetapkan anggaran yang diajukan pemerintah. Dengan alasan darurat anggaran dan ancaman resesi ekonomi  akibat wabah covid, DPR bahkan sepakat untuk memberikan hak imunitas bagi para pemyelenggara keuangan negara yang dalam praktiknya tidak jarang disalahgunakan melalui UU yang disahkan dari Perppu 01 tahun 2020. Sebuah anomali politik yang tidak pernah terjadi di negara demokrasi manapun di dunia.

Sangat tidak etis, ketika pemerintah diizinkan untuk melakukan printing money 600 triliun rupiah guna menutupi kekurangan anggaran, DPR justru berbalik badan dan memberikan legitimasi politik anggaran sekaligus kebebasan penggunaan anggaran tanpa kontrol DPR dan bahkan kontrol hukum kepada pemerintah. Neo demokrasi yang kebablasan. Split demokrasi akibat pendekatan transisi demokrasi yang syarat dengan politik transaksional antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang disponsori oleh oligarki dan shadow state seperti ini menandai tengah terjadi random trias politica yang berbahaya bagi kelangsungan suksesi negara bangsa. 

Dalam ketentuan Bab II kode etik Anggota DPR pasal 2 ayat 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 diterangkan bahwa,  anggota bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks pengesahan Perppu 1 tahun 2020 menjadi UU penanganan Covid 19, anggota DPR yang terhormat sesungguhnya tengah melucuti kehormatan lembaga legislatif, dengan tidak bertanggungjawab atas amanah penetapan anggaran dan secara kelembagaan DPR tidak lagi mempergunakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai representasi rakyat.

Jenis Demokrasi liberal dan transaksional menjadi tradisi baru yang akan sangat rentan terhadap karakter politik etis politikus. Demokrasi Indonesia tumbuh menjadi pembeda Indonesia dengan negara demokrasi lainnya, di mana negara demokrasi semu ini secara substansial tidak memberikan dampak kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi kecuali kepada sekelompok elit. Negara bersama kedaulatannya terus terperangkap dalam jebakan utang dan diplomasi luar negeri yang mengambang. (*)

***

*)Oleh: Sadam Syarif  Pekerjaan, Mahasiswa dan aktivis HMI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Setelah Ponpes Tremas, Kini Al-Fattah Kikil Pacitan Jadi Pesantren Tangguh
    Setelah Ponpes Tremas, Kini Al-Fattah Kikil Pacitan Jadi Pesantren Tangguh
    10/07/2020 - 13:09
  • Sensus Penduduk Online di Pacitan Baru Capai 15,74 Persen
    Sensus Penduduk Online di Pacitan Baru Capai 15,74 Persen
    10/07/2020 - 13:04
  • Banyumas Siapkan Desa Cibangkong sebagai Sentra Kebun Pisang Cavendis
    Banyumas Siapkan Desa Cibangkong sebagai Sentra Kebun Pisang Cavendis
    10/07/2020 - 12:57
  • Catat! Tanggal 20 Juli 2020 ada Pameran Lukisan Online di Banyuwangi
    Catat! Tanggal 20 Juli 2020 ada Pameran Lukisan Online di Banyuwangi
    10/07/2020 - 12:45
  • Teh Botol Sosro Luncurkan Gerakan LocalsUnite untuk Para Kreator
    Teh Botol Sosro Luncurkan Gerakan LocalsUnite untuk Para Kreator
    10/07/2020 - 12:33
  • Kisah Solo Touring Sam Ambon Menyusuri Kota Malang Saat Pandemi
    Kisah Solo Touring Sam Ambon Menyusuri Kota Malang Saat Pandemi
    10/07/2020 - 12:15
  • Jalan Mulus Dibangun PT BSI, Giliran Bamag dan FKUB Pesanggaran Gelar Penghijauan
    Jalan Mulus Dibangun PT BSI, Giliran Bamag dan FKUB Pesanggaran Gelar Penghijauan
    10/07/2020 - 12:01
  • Pinjaman Disetujui, Gubernur KH Abdul Gani Kasuba Bertolak ke Jakarta
    Pinjaman Disetujui, Gubernur KH Abdul Gani Kasuba Bertolak ke Jakarta
    10/07/2020 - 11:57
  • Soal Tim Pemburu Koruptor, Ini Tanggapan Pengamat Jerry Massie
    Soal Tim Pemburu Koruptor, Ini Tanggapan Pengamat Jerry Massie
    10/07/2020 - 11:52
  • Wacana Whisnu - Gus Hans Menguat di Pilwali Surabaya, Ini Kata Partai Golkar
    Wacana Whisnu - Gus Hans Menguat di Pilwali Surabaya, Ini Kata Partai Golkar
    10/07/2020 - 11:49

TIMES TV

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

30/06/2020 - 20:22

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?
Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil

Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil
Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang

Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang
Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

Menebalkan Alis dengan Tepat, Mata Terlihat Lebih Indah

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Mengulik Visi Pendidikan Kita
    Mengulik Visi Pendidikan Kita
    10/07/2020 - 11:27
  • Jum'at Berkah: Berjumpa Nabi Muhammad SAW secara Langsung
    Jum'at Berkah: Berjumpa Nabi Muhammad SAW secara Langsung
    10/07/2020 - 10:32
  • Poster Anti Korupsi Berbasis Teologis di Era New Normal
    Poster Anti Korupsi Berbasis Teologis di Era New Normal
    10/07/2020 - 07:06
  • Menakar Kekuatan Media Sosial
    Menakar Kekuatan Media Sosial
    10/07/2020 - 04:16
  • Anak Muda, Garda Utama Lawan Corona
    Anak Muda, Garda Utama Lawan Corona
    10/07/2020 - 02:20
  • Dilema Sejarah Sultan Hamid II
    Dilema Sejarah Sultan Hamid II
    09/07/2020 - 20:10
  • Konsep Pesantren Ramah Perempuan
    Konsep Pesantren Ramah Perempuan
    09/07/2020 - 17:00
  • Jadi Klaster Baru Covid-19, Apa Jadinya Bila Pasar Tradisional Ditutup?
    Jadi Klaster Baru Covid-19, Apa Jadinya Bila Pasar Tradisional Ditutup?
    09/07/2020 - 16:27
  • Masuk Pertengahan Tahun, Pekanbaru Masih Dirundung Kasus Demam Berdarah
    Masuk Pertengahan Tahun, Pekanbaru Masih Dirundung Kasus Demam Berdarah
    10/07/2020 - 13:07
  • Kenaikkan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Ganggu Psikologis Masyarakat
    Kenaikkan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Ganggu Psikologis Masyarakat
    10/07/2020 - 13:04
  • Imbas Pandemi Covid-19, Italia Larang Masuk Wisatawan dari 13 Negara
    Imbas Pandemi Covid-19, Italia Larang Masuk Wisatawan dari 13 Negara
    10/07/2020 - 13:03
  • 4 Pemuda Buat Konten Pedofilia di TikTok, Warganet Naik Pitam
    4 Pemuda Buat Konten Pedofilia di TikTok, Warganet Naik Pitam
    10/07/2020 - 13:01
  • Bike to Work Indonesia Bagikan Makan dan Minum Gratis untuk Pesepeda
    Bike to Work Indonesia Bagikan Makan dan Minum Gratis untuk Pesepeda
    10/07/2020 - 13:00
  • Lebih Ganas dari Corona, Virus Ini Bikin Manusia Jadi Zombie
    Lebih Ganas dari Corona, Virus Ini Bikin Manusia Jadi Zombie
    10/07/2020 - 08:30
  • Duta Antinarkoba Ditangkap Lagi Pesta Sabu
    Duta Antinarkoba Ditangkap Lagi Pesta Sabu
    10/07/2020 - 11:35
  • Bergetar, Permintaan Shin Tae-yong Demi Prestasi Timnas Indonesia
    Bergetar, Permintaan Shin Tae-yong Demi Prestasi Timnas Indonesia
    10/07/2020 - 08:30
  • Pacaran, Ibu Muda Tinggalkan Anak Seminggu di Apartemen hingga Tewas
    Pacaran, Ibu Muda Tinggalkan Anak Seminggu di Apartemen hingga Tewas
    10/07/2020 - 00:10
  • 7 Tentara Tewas Dibantai Jet Misterius, Turki Kerahkan S-400 ke Libya
    7 Tentara Tewas Dibantai Jet Misterius, Turki Kerahkan S-400 ke Libya
    10/07/2020 - 09:20