Pendidikan

Nasim Khan Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren Saat Penerapan New Normal

Kamis, 28 Mei 2020 - 10:33 | 40.10k
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan mendorong pemerintah pusat hingga daerah, untuk mengalokasikan anggaran ke dunia pendidikan pondok pesantren. Hal itu seiring kebijakan pemerintah, untuk menerapkan pola hidup normal baru atau new normal.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum maksimal dalam membantu dunia pendidikan pesantren, melalui program-programnya. Padahal, saat ini kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19 untuk menjalankan konsep 'New Normal'.

Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri, 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.

"Pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN dan APBD, untuk pondok pesantren. Kita harus membahas secara bersama antara eksekutif dan legeslatif mulai dari pusat hingga daerah," kata Wakil Bendahara Umum DPP PKB itu, Kamis (28/05/2020).

Menurutnya, alokasi anggaran itu diperlukan untuk membantu pesantren. Seperti pengadaan pusat kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medis. Sarana MCK standar yang memenuhi protokol Covid-19.

Kemudian, wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, Rapid Test, Hand Sanitizer dan Masker. Serta penambahan ruangan karantina atau isolasi mandiri dan lainnya, yang sesuai dengan standar Covid-19 di masa kenormalan baru.

"Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri)," tambah Nasim Khan.

Menurut Nasim Khan, di era new normal atau normal baru tanpa ada intervensi dan sentuhan dari pemerintah pusat maupun daerah, pondok pesantren dengan segala potensinya dikhawatirkan akan menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia. "Kemenag dan kemendikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Bondowoso

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES