TIMESINDONESIA, JAKARTA – KETIKA negeri Tirai Bambu dan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara tengah berjuang melawan virus Corona beberapa bulan lalu, pejabat negara malah asyik adu dagelan. Bahwa Indonesia adalah negara dengan perizinan yang ribet, iklimnya yang tropis, dan bla bla bla akan menyulitkan virus ini masuk ke kawasan Nusantara. Mereka masih asyik berpesta pora, cengengesan sana cengengesan sini, hingga langkah preventif pun diabaikan begitu saja.
Awal bulan Maret, bunyi genta pertama pun bergema, pertanda virus ini sudah berada di Indonesia, tanpa kendala dengan petugas imigrasi, tak peduli seberapa panasnya suhu di negeri kepulauan ini. Spekulasi-spekulasi ngawur dari para pejabat negara terbantahkan seketika, wajah cengengesan berubah mingkem dan kebingungan. Kepanikan ada di mana-mana, bahkan dahsyatnya melampaui daya bunuh si virus itu sendiri.
Menerapkan kebijakan dengan coba-coba mulai dari social distancing dan/atau physical distancing, isu Lockdown, wacana Darurat Sipil, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdamai dengan Corona, relaksasi PSBB, hingga yang terbaru adalah wacana "New Normal Life". Masyarakat dibuat gamang dengan berbagai wacana kebijakan pemerintah yang terkadang saling anulir pernyataan antar pejabat. Inkonsistensi kebijakan terjadi di mana-mana, seakan menunjukkan kepada publik bahwa sejauh ini pemerintah belum mempunyai grand concept yang matang untuk memerangi virus Corona.
Masyarakat diminta agar tetap optimis di tengah situasi krisis, tetapi inkonsistensi berbagai kebijakan yang ada justru mengindikasikan sebaliknya. Ketika berbagai kebijakan yang ada terbilang tak efektif, masyarakat pun diminta untuk mulai beradaptasi dengan situasi krisis, menjalani hidup berdampingan dengan virus yang telah membunuh begitu banyak manusia di muka bumi. Setelah bercanda lalu menyatakan perang, apakah pemerintah secara implisit menyatakan untuk menyerah terhadap virus Corona?
Grafik penyebaran dan kematian akibat virus Corona di Indonesia belum menurun signifikan, ini yang menyebabkan pesimisme publik semakin tinggi ketika pemerintah mewacanakan "New Normal Life" dalam waktu dekat. Dalam saat yang sama, masyarakat pun terbayang dengan salah satu teori medis yang cukup ekstrem, yaitu "herd immunity" yang secara tidak langsung permisif dan serupa dengan teori evolusi yang dicetus Charles Darwin. Swedia bisa dijadikan sebagai prototipe negara yang gagal menerapkan kebijakan herd immunity dalam melawan virus Corona.
Kita dipaksa maklum dengan pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa pandemi Corona ini kemungkinan besar akan berlangsung lama. Meski demikian, dengan alasan apapun, nyawa manusia tetap tidak boleh dijadikan sebagai obyek uji coba kebijakan, apalagi tumbal bagi politik yang selalu include dengan proses pengambilan kebijakan itu sendiri. Sekalipun sepanjang sejarah peradaban, nilai dari kemanusiaan seringkali dilanggar begitu saja oleh kekuasaan.
Setelah China (yang awalnya menjadi titik sentrum virus Corona) berhasil mengendalikan wabah di Wuhan, juga kegemilangan Vietnam menghadapi pandemi ini seakan dikubur begitu saja. Pemerintah berdalih bahwa kondisi sosiologis kita berbeda dengan mereka, sehingga mengadopsi kebijakan serupa adalah ketidakmungkinan. Padahal, musuh yang dihadapi oleh semua warga dunia hari ini sama, yaitu virus Corona.
Virus Corona seakan membuka banyak tabir, perihal buruknya koordinasi antar pejabat pemerintah, kondisi sebenarnya sektor medis kita, juga kerentanan sistem ekonomi. Di samping itu, gagapnya birokrasi pemerintahan dalam merespon situasi krisis, termasuk kondisi masyarakat yang sukar diatur untuk kepentingan pengendalian wabah semakin memperparah realitas ini. Khusus soal sukarnya mengatur masyarakat untuk mengendalikan virus, ketidaktegasan dan inkonsistensi pemerintah ialah sebabnya.
Tempat-tempat ibadah dikosongkan, gedung-gedung pendidikan menjadi lengang, sedangkan pusat kapital seperti Mall tetap dibiarkan beroperasi dengan melabrak habis protokoler kesehatan. Realitas ini menjadi salah satu contoh dari sekian banyak absurditas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu, dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin musuh tak kasat mata itu bisa dikalahkan?
Sebelum negara benar-benar collaps karena virus Corona, pemerintah mengasumsikan bahwa “New Normal Life” adalah jalan keluar. Namanya juga asumsi, ia masih mengandung probabilitas antara benar dan salah. Harga yang harus dibayar untuk kebijakan “New Normal Life” sangatlah mahal, jutaan nyawa manusia menjadi taruhan. Biarkan sejarah mencatat, apakah Indonesia berhasil dengan “New Normal Life” atau justru sebaliknya.
***
*Penulis, Junaidi Doni Luli, Ketua Umum HMI Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang 2017-2018
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Sholihin Nur |
