Pilkada Ditunda, Bambang Mei Finarwanto: Kekuatan Calon Kontestan Seimbang

TIMESINDONESIA, MATARAM – Direktur Lembaga Kajian Politik M16 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang justru buntung jika pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2020 ditunda akibat pandemi Covid-19.

"Ya pasti ada plus minus  dampaknya jika Pilkada ditunda. Terutama kepada pada calon dan mesin partainya masing-masing," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, melalui siaran tertulis kepada TIMES Indonesia, Rabu (27/5/2020).

Pria yang akrab disapa Didu ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, terkait gelaran Pilkada serentak, pada 4 Mei 2020. Perppu tersebut mengatur penundaan Pilkada serentak setelah mewabahnya Covid-19 (Corona Virus Disease).

Dalam Perppu itu ditetapkan bahwa waktu pemungutan suara pilkada di 270 daerah yang semula dijadwalkan pada 23 September diundur hingga 9 Desember 2020. Penundaan tersebut disepakati oleh DPR, KPU bersama Pemerintah.

"Malah Mi6 memprediksi pilkada serentak ini bisa jadi ditunda cukup lama bisa sampai 2021.  Kalau Desember 2020, sangat kecil kemungkinannya karena pandemi saat ini masih berjalan dengan curva yang belum menunjukan melandai," papar Didu.

Ia mengatakan, jika skenario Pilkada ditunda hingga tahun depan, maka kekuatan semua calon kepala daerah yang akan bertarung di tujuh daerah di NTB akan kembali setara untuk menggenjot elektabilitas dan pencitraan politiknya di tengah masyarakat pemilih.

"Soalnya masyarakat saat ini juga nampak sudah kurang tertarik dengan politik. Dukung-mendukung calon saat ini sudah perlahan tergerus dengan isu corona dan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat," imbuhnya .

Menurut Didu, Pilkada serentak tahun depan, bisa menjadi medan baru yang perlu strategi baru untuk meraih kemenangan. Sebab, suasananya jelas beda, pola pemungutan suara pun belum bisa dipastikan nantinya seperti apa.

Kampanye identik dengan pengumpulan massa, dan ini tentu sangat dilarang dalam protokol Covid-19. Pemungutan suara di TPS, pun demikian pula, sangat sulit mencegah menumpuknya banyak orang di hari H pesta pemilihan itu.

"Bagi calon petahana juga begitu. Kalau Desember 2020 ini, mereka masih punya power dan bisa memainkan pencitraannya. Tapi kalau tahun depan, sama saja. Para calon akan bertarung dengan lebih fair, setara di garis start yang sama dengan kontestan lainnya," katanya.

Didu menilai di tengah pandemi Corona saat ini, hal baik yang mungkin bisa dipetik ialah akan sangat minim terjadinya praktik politik uang. Baik dalam bentuk bantuan pangan, maupun bentuk sumbangan lainnya. Pasalnya, saat ini banyak bantuan sudah disalurkan untuk masyarakat yang sebagian besar terdampak corona. Baik bantuan pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta.

Ia menyarankan para calon untuk ambil hikmahnya saja. Tetap giat membantu masyarakat dengan bantuan-bantuannya, tanpa harus berpikir timbal baliknya untuk dipilih.

Di sisi lain penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu juga diharapkan tidak terlalu ketat seperti di saat kondisi normal, dalam menyikapi penyaluran bantuan dari Parpol atau calon Kepala Daerah di lapangan.

"Karena ini kan kondisinya beda. Masyarakat memang sangat butuh bantuan dan perhatian. Para calon kontestan Pilkada juga nggak apalah membantu, jangan melulu dilihat sebagai bargain politik, " kata Bambang Mei Finarwanto.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement