Kopi TIMES

Jihad Menolak Politisasi Bantuan Sosial Covid-19

Jumat, 22 Mei 2020 - 08:54 | 2.55k
Jihad Menolak Politisasi Bantuan Sosial Covid-19
Taufiqur Rahman Khafi.
Editor: Yatimul Ainun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Potongan video viral di sejumlah media sosial tentang aktivitas warga yang menaruh bungkusan plastik berisi sayur dan sembako di sebuah pagar rumah untuk diambil oleh orang yang membutuhkan, menjadi pelajaran penting bagi politisi yang selalu mengambil kesempatan untuk mencari popularitas di tengah pandemi Covid-19. Tanpa embel-embel apapun, bantuan itu ditaruh begitu saja oleh warga. Pesan yang ditulis dalam selembar kertas di pagar tersebut meminta agar yang membutuhkan, mengambil sesuai kebutuhan dan secukupnya.

Video lain yang juga viral di berbagai media sosial, aksi seseorang dengan mengendarai mobil mewah, membagi-bagikan bungkusan kepada warga tidak mampu, dimana isi bungkusan tersebut setelah dibuka ternyata uang jutaan rupiah. 

Kepedulian sosial semacam itu, bertolak belakang dengan bantuan sosial oleh sebagian pejabat pemerintah dan politisi yang terang-terangan menempel foto mereka di bungkus-bungkus bantuan sembako, hand sanitizer, tandon air pencuci tangan, amplop-amplop bantuan langsung tunai. Kejadian itu begitu mencuat ke publik seperti di Klaten, Jawa Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Respon publik bertolak belakang dengan kepentingan politisi dan pejabat untuk merebut simpati, karena langkah itu menjadi bulan-bulanan warganet. 

Hasil jajak pendapat Litbang KOMPAS yang dipublikasikan pada 11 Mei 2020 kemarin, menyebutkan bahwa 79 persen responden tidak setuju jika pemberian bantuan sosial untuk menanggulangi Covid-19 disusupi kepentingan politis. Sebagai ganjarannya, kepercayaan publik kepada kinerja pemerintah menurun. Bahkan, 75,8 persen responden menilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah bermuatan politis untuk mencari popularitas. 

Politisasi batuan sosial menguak betapa buruknya mental dan kualitas para elit dalam merebut simpati publik. Tidak hanya itu, politisasi bantuan juga menodai pelaksanaan program sosial yang sudah direncanakan dengan baik. Tanpa malu-malu, mereka memasang wajah-wajah mereka di kantong-kantong plastik, di botol-botol hand sanitizer, di tandon-tandon air dan mengklaim bahwa bantuan itu atas nama pribadinya dan jabatannya. 

Seharusnya, bantuan sosial itu menjadi medan jihad fi sabilillah yang tujuannya bukan sekedar duniawi tetapi yang utama adalah tujuan ukhrawi. Orang berjihad tidak akan berfikir akan mendapatkan apa dan ditempatkan dimana atas jihad yang ditempuhnya. Sebab, mainset mereka adalah kehabagiaan dalam menempuh jalan ilahiyah dimana ganjarannya adalah surga. 

Bantuan sosial menjadi panggung politik baru di tengah pandemi Covid-19. Ratusan milyar digelontorkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bagi kepala daerah yang baru selesai menyelenggarakan Pilkada, menjadi oase atas sejumlah kegagalan dalam merealisasikan janji-janji politiknya. Sedangkan bagi kepala daerah petahana, menjadi sarana untuk meraup keuntungan elektoral di saat pemilihan. 

Secara hukum, tindakan politisasi bantuan sosial ini bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf a dan d Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kepala/wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertetu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan undang-undang. Sanksi hukum atas pelanggaran ini, berupa pemberhentian dari jabatannya dengan mekanisme pernyataan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ada pelanggaran, yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan dibuktikan. 

Ditinjau dari sudut pandang etika, politisasi bantuan sosial mengandung arti adanya pelanggaran konsensus dari nilai-nilai dan norma dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, pada dasarnya bersumber dari uang rakyat dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Akan dicap amoral jika bantuan sosial dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintah. 

Oleh sebab itu, butuh gerakan jihad untuk melawan politisasi bantuan sosial. Disebut jihad, karena membutuhkan pemikiran dan gerakan yang radikal untuk melawannya. Jihad melawan politisasi bantuan sosial, berpotensi untuk menyalahgunakan wewenang dan bisa menjerumuskan diri kepada konflik kepentingan.

Penyalahgunaan wewenang ini, berupa samarnya perbedaan posisi antara pajabat publik atau sebagai pejabat politik. Pejabat publik semata-mata adalah pelayanan publik. Sedangkan pejabat politik, berorientasi kepada langgengnya sebuah kekuasaan politik. Fungsi kontrol dari segenap elemen masyarakat dan pemerintah harus betul-betul dijalankan.

Komisi Ombudsman RI begitu banyak mendapatkan laporan dari masyarakat terakit dengan politisasi bantuan sosiak. Seharusnya, Ombudsman tidak passif menunggu laporan dari masyarakat. Namun ketika sudah ditemukan ada indikasi pemanfaatan bantuan sosial di luar tujuan awalnya, Ombudsman langsung mengambil sikap berupa teguran keras. Meskipun teguran terkadang membuat pejabat daerah bergeming, setidaknya masyarakat yang awalnya apatis dan kurang reaktif terhadap politisasi bantuan, mulai sadar bahwa politisasi bantuan sosial becana kesehatan, di kemudian hari akan menagih timbal balik atas bantuan yang sudah dikeluarkan.

Selain politisasi bantuan sosial, muncul kemungkinan lainnya adalah korupsi bantuan sosial. Indikasinya berupa pengurangan volume dan ukuran bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, paket sembako yang diterima masyarakat, harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga sembako di pasaran. Potensi korupsi, juga berlaku kepada program-program lainnya dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19 di beberapa kantor pemerintahan.

Dengan demikian, adanya perubahan formula bantuan sosial bencana Covid-19 perlu dipertimbangkan secara matang. Seperti program bantuan yang sudah lebih awal berjalan, misalnya PKH, Kartu Indonesia Pintar yang mana bantuannya langsung masuk ke rekening penerima. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dan etika, bisa diminimalisir. Meskipun tidak bisa dipungkiri, aturan ketat penerimaan bantuan semacam ini, masih saja ada peluang untuk dilanggar. Seperti kartu ATM dan PIN dipegang oleh orang yang tidak berhak menerima bantuan dengan cara dikoordinir.

Setidaknya, sebagian langkah antisipatif sudah dilakukan untuk mencegah perbuatan tidak baik, meskipun sebagian yang lain masih ada peluang untuk terjadinya pelanggaran, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu.

 

Oleh: Taufiqur Rahman Khafi, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Pamekasan dan pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.



Publisher : Rizal Dani
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Kaladama, Fried Tofu with Sweet and Spicy Sauce
    Kaladama, Fried Tofu with Sweet and Spicy Sauce
    03/06/2020 - 03:12
  • The New Normal dan Penataan Kota Sehat di Tengah Pandemi
    The New Normal dan Penataan Kota Sehat di Tengah Pandemi
    03/06/2020 - 02:25
  • Media Menjadi Penyulut Emosi Masyarakat
    Media Menjadi Penyulut Emosi Masyarakat
    03/06/2020 - 01:12
  • Bontang Kuala Beach, a Perfect Place to Enjoy the Beautiful Twilight
    Bontang Kuala Beach, a Perfect Place to Enjoy the Beautiful Twilight
    03/06/2020 - 00:32
  • Perempuan Mengukur Dampak New Normal
    Perempuan Mengukur Dampak New Normal
    03/06/2020 - 00:04
  • New Normal, Ahmad Basarah: Jangan Ada Prejudice, Semua Harus Bersatu
    New Normal, Ahmad Basarah: Jangan Ada Prejudice, Semua Harus Bersatu
    02/06/2020 - 23:59
  • LaNyalla Nilai Banyuwangi Siap Masuki Era New Normal
    LaNyalla Nilai Banyuwangi Siap Masuki Era New Normal
    02/06/2020 - 23:55
  • Kabupaten Tuban Sumbang Lagi Tujuh Kasus Positif Covid-19
    Kabupaten Tuban Sumbang Lagi Tujuh Kasus Positif Covid-19
    02/06/2020 - 23:51
  • Komisi VI DPR RI Dorong Sanksi Tegas Pegawai Perhutani Banyuwangi Terlibat Ilegal Logging
    Komisi VI DPR RI Dorong Sanksi Tegas Pegawai Perhutani Banyuwangi Terlibat Ilegal Logging
    02/06/2020 - 23:48
  • Bupati Cirebon Sebut Penanganan Covid-19 Berjalan Efektif
    Bupati Cirebon Sebut Penanganan Covid-19 Berjalan Efektif
    02/06/2020 - 23:44

TIMES TV

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

20/05/2020 - 21:40

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang

Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang
GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC

GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC
Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • The New Normal dan Penataan Kota Sehat di Tengah Pandemi
    The New Normal dan Penataan Kota Sehat di Tengah Pandemi
    03/06/2020 - 02:25
  • Media Menjadi Penyulut Emosi Masyarakat
    Media Menjadi Penyulut Emosi Masyarakat
    03/06/2020 - 01:12
  • Perempuan Mengukur Dampak New Normal
    Perempuan Mengukur Dampak New Normal
    03/06/2020 - 00:04
  • Pancasila Lahir Subur dari Akar Budaya
    Pancasila Lahir Subur dari Akar Budaya
    02/06/2020 - 22:38
  • Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    02/06/2020 - 12:03
  • Kesadaran Adalah Kunci Utama Berakhirnya Virus COVID-19
    Kesadaran Adalah Kunci Utama Berakhirnya Virus COVID-19
    02/06/2020 - 05:35
  • Memelihara Nilai Luhur Pancasila
    Memelihara Nilai Luhur Pancasila
    02/06/2020 - 03:16
  • Diberlakukannya New Normal, Menggugah Para Pemangku Pesantren
    Diberlakukannya New Normal, Menggugah Para Pemangku Pesantren
    02/06/2020 - 01:22
  • Liga 1 2020 Dilanjutkan, Haruna: Silakan, Madura United Tidak Ikut!
    Liga 1 2020 Dilanjutkan, Haruna: Silakan, Madura United Tidak Ikut!
    03/06/2020 - 03:05
  • Tinjau RS Lapangan di Surabaya, Doni Monardo Juga Serahkan 20 Plasma Darah
    Tinjau RS Lapangan di Surabaya, Doni Monardo Juga Serahkan 20 Plasma Darah
    03/06/2020 - 02:40
  • SIM yang Habis Masa Berlakunya pada 17 Maret Hingga 29 Mei Bebas Tilang
    SIM yang Habis Masa Berlakunya pada 17 Maret Hingga 29 Mei Bebas Tilang
    03/06/2020 - 02:39
  • PSMS Medan Manut Arahan Ketua Umum PSSI, Kecuali Soal Uang Subsidi
    PSMS Medan Manut Arahan Ketua Umum PSSI, Kecuali Soal Uang Subsidi
    03/06/2020 - 02:30
  • Anies, Ganjar, dan Emil Raup Keuntungan Politik di tengah Krisis Covid-19
    Anies, Ganjar, dan Emil Raup Keuntungan Politik di tengah Krisis Covid-19
    03/06/2020 - 02:20
  • Mengharukan, Mike Tyson Sedang Menanti Kematian
    Mengharukan, Mike Tyson Sedang Menanti Kematian
    03/06/2020 - 00:36
  • Pimpin Tangkap Buronan Nurhadi, Novel Dianggap Seperti Gus Dur
    Pimpin Tangkap Buronan Nurhadi, Novel Dianggap Seperti Gus Dur
    03/06/2020 - 00:30
  • Amerika Siap Hadapi China, Perang Dunia III di Depan Mata
    Amerika Siap Hadapi China, Perang Dunia III di Depan Mata
    03/06/2020 - 00:32
  • FAKTA: Ternyata Tentara Amerika Paling Doyan Makan Daging Babi
    FAKTA: Ternyata Tentara Amerika Paling Doyan Makan Daging Babi
    03/06/2020 - 00:02
  • Kim Kardashian dan Kanye West Ancam Gugat Eks Bodyguard Rp143,8 Miliar
    Kim Kardashian dan Kanye West Ancam Gugat Eks Bodyguard Rp143,8 Miliar
    03/06/2020 - 00:00