Didik J. Rachbini: Kebijakan Penanganan Covid-19 Masih Lemah

TIMESINDONESIA, MALANG – Malang- Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini berpendapat kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 saat ini lemah. Hal ini dapat dilihat pada kontroversi jajaran pemerintah yang membuat publik bingung sehingga arahan kebijakan tidak efektif.

Menurut Didik, dalam bidang ekonomi pertumbuhan ekonomi terus menurun ke arah resesi seperti terlihat pada pada pertumbuhan konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi serta ekspor impor bahkan pertumbuhan kuartalan terakhir minus.

Didik J. Rachbini mengemukakan pandangannya dalam webinar nasional bertajuk ‘Dampak Covid-19 dalam Perspektif Pengamat dan Pelaku Ekonomi’ yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (FEB UMB) Jakarta bersama Universitas Widyagama (UWG) Malang dan Universitas Sains Malaysia (USM), Kamis (21/05/2020).

Didik yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UMB lantas menawarkan 5 solusi untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Pertama, perbaiki kepemimpinan dalam kebijakan mengatasi Covid-19 ini.

“Kebijakan kesehatan yang utama dan sebagai fondasi kebijakan lainnya, ekonomi, sosial, industri, dll,” tegasnya. 

Kedua, perbaiki komunikasi publik dalam kebijakan, hindari kontroversi dan blunder. Didik menggarisbawahi bahwa jajaran pemerintah harus solid di bawah kepemimpinan yang baik.

Ketiga, kepemimpinan ekonomi (economic leadership) harus diarahkan pada kebijakan fiskal yang efisien, dengan menghindari kontroversi kebijakan yang tidak punya basis akademik (politik cetak uang, utang tidak terukur, dll). Keempat, kebijakan keamanan pangan penduduk.

“Dan kelima, membangun infrastruktur digital, internet untuk menopang kegiatan ekonomi yang masih mungkin selama pandemic,” katanya.

Sementara itu, ekonom senior Perbanas Aviliani berpandangan perekonomian ekonomi di Indonesia sebelum corona pun sudah rendah ditambah dengan adanya dampak dari corona yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mikro yang bahkan konsumsinya turun hingga -40%.

“Ada 7 sektor yang paling terdampak karena Covid-19, yaitu pariwisata dan turunannya, otomotif, transportasi, kontruksi dan real estate, manufaktur (sebagian), keuangan, serta oli & gas,” kata dia.

Aviliani mengatakan saat ini pemerintah telah membuat 3 kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni Perpu No. 1 Tahun 2020 dirubah menjadi UU No 2 Tahun 2020, Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2020.

Aviliani yang merupakan ekonom senior INDEF mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dibutuhkan informasi yang simetrik dari para regulator, wakil rakyat, lembaga pengawas maupun para birokrat. Pasalnya. masyarakat dalam posisi cukup panik baik karena penghasilan yang sedang menurun maupun keamanan dari dananya di bank atau investasi lain. Selain itu, kondisi saat ini juga dibutuhkan kolaborasi berbagai komponen agar virus corona dapat teratasi dengan baik.

“Dan Indonesia akan masuk pada “New Normal” karena ada perubahan yang banyak terjadi dari perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan berinvestasi, perilaku organisasi (perusahaan) juga akan berubah, kebijakan di negara maju telah berubah,” tegas ia.

Dean of school of management USM, Noor Hazlina Ahmad mengatakan, kondisi akibat corona di Malaysia tidak jauh beda dengan kondisi di Indonesia.

Dikatakan Noor Hazlina, upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan berbagai skenario untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, maka bisnis yang muncul adalah bisnis e-commerce, bisnis digital workplace, strategi dan mencraning planning.  “Oleh karena itu, dibutuhhkan kondisi new normal yang akan mempengaruhi pada bisnis baru, riset baru, dan work from home,” katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement