Sri Untari Minta Penggunaan Bansos untuk PSBB Malang Raya Harus Diawasi

TIMESINDONESIA, MALANG – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr Sri Untari Bisowarno MAp meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama mengawasi penggunaan Bansos untuk penerapan PSBB Malang Raya.

"Anggaran yang digelontorkan Pemprov Jawa Timur untuk PSBB Malang Raya sebesar Rp 58,9 Milliar. Anggaran tersebut  untuk memenuhi kebutuhan di lima sektor, makanya masyarakat harus ikut mengawasi," ujar Sri Untari kepada TIMES Indonesia, Kamis, (21/5/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pengawasan bersama ini penting dilakukan agar tidak ada penyelewengan anggaran yang dikhususkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

“Terlebih agar anggaran bisa tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini.

Beberapa hari terakhir ini dia banyak mendengar adanya keluhan warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal termasuk kategori masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan, beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori mampu malah mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

“Temuan kami di lapangan dan aduan rupanya masih banyak data yang kurang up to date. Banyak warga yang kategori tidak mampu malah tidak dapat bantuan, kondisi ini cukup miris dan perlu ada tindakan cepat untuk mengatasinya,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Untari juga menemukan adanya bantuan dari pemerintah yang kurang dari data yang ada sehingga hal tersebut menimbulkan masalah di masyarakat.

“Misalnya di kelurahan A warga yang berhak mendapat bantuan adalah 1000 orang, tapi bantuan yang turun hanya sebanyak 500, nah hal ini akan menjadi masalah baru jika tidak segera diselesaikan dengan baik apalagi pada saat PSBB seperti ini,” urainya.

Dia  menambahkan, alokasi anggaran penanggulangan yang tepat guna dan tepat sasaran ini cukup penting, sebab jika kebijakan dari pemerintah daerah tidak sesuai maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Dengan diterapkannya PSBB maka jelas pergerakan masyarakat akan sangat terbatas, sehingga Pemerintah Daerah di Malang Raya harus betul-betul bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran termasuk tepat dalam memberikan bantuan,” tegasnya 

Karena itu, Sri Untari berharap peran serta seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan pemberian bantuan dari pemerintah ini cukup penting sebagai upaya agar alokasi anggaran dan pemberian bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.

“Yang jelas kita tidak ingin mendengar lagi ada warga yang mengeluh karena tidak mendapat bantuan padahal dia berhak. Termasuk jangan sampai ada kisruh pemberian bantuan karena jumlahnya tidak sesuai,” tuturnya.

Sri Untari juga enyampakan banyak terima kasih kepada pihak TNI Polri, dan seluruh relawan yang sudah bekerja keras untuk mendukung jalanya PSBB Malang Raya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement