TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komunikasi krisis penanganan wabah Corona (Covid-19) dikeluhkan sejumlah pihak. Komunikasi krisis yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berjalan tak harmonis. Terjadi simpang siur dalam penerapan sejumlah kebijakan dalam penanganan wabah virus yang meresahkan ini. Telah terjadi disharmonisasi komunikasi krisis antara sejumlah pihak yang berwenang dalam penanganan pandemi Corona ini.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah pedoman atau protokol dalam penanganan persebaran wabah ini. Namun dalam pelaksanaanya, sejumlah daerah seperti menafsirkan sendiri-sendiri dan ada kebijakan yang diambil berseberangan dengan pemerintah pusat. Ada kemungkinan pesan komunikasi yang tak jelas hingga menimbulkan multi tafsir ketika kebijakan pusat itu sampai di daerah.
Keputusan untuk mengambil tindakan penutupan kawasan, penerapan menjaga jarak sosial dan fisik (social dan physical distancing) di sejumlah daerah juga diterapkan berbeda-beda. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan untuk penutupan daerah, pelarangan mudik, dalam sejumlah kebijakan penting lainnya harus diambil oleh pemerintah pusat.
Keputusan pelarangan mudik oleh pemerintah pusat ternyata juga tak seratus persen dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah. Pilihannya memang sulit. Tak banyak alternatif yang bisa diambil menghadapi para pemudik yang memang sudah tidak mampu bertahan di ibukota sehingga harus pulang ke kampung halamannya. Keputusan yang dibuat pemerintah pusat tak jarang dalam aplikasinya sulit dilaksanakan.
Orkestrasi yang Gaduh
Orkestrasi komunikasi yang terjadi di Istana juga terdengar gaduh. Sejumlah kebijakan presiden ada yang tak senada dengan instruksi beberapa menterinya. Bahkan ada yang cenderung berseberangan. Orkestrasi terdengar kurang harmonis. Pihak penyampai pesan (komunikator) suaranya tak sama. Yang jadi komunikatornya juga banyak. Pesan komunikasi keluar dari sumber pesan yang berbeda-beda.
Orkestrasi komunikasi yang dipimpin Jokowi jadi tak harmonis. Lihat saja ketika Mensesneg Pratikno harus merevisi ucapan Jubir Presiden Fadjroel Rachman soal larangan mudik. Juga Menkopolhukam Mahfud MD yang mengklarifikasi ucapan Menkumham Yasonna Laoly soal napi koruptor. Hingga ancaman Jubir Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terhadap kritik keras Said Didu pada sebuah kanal Youtube.
Situasi ini bisa menjadi preseden buruk. Masyarakat akan bisa menilai bahwa pemerintah tak kompak. Di saat krisis seperti sekarang ini idealnya semua pihak harus tampil kompak. Tak semestinya sejumlah menteri harus saling bantah di media. Ini menandakan komunikasi krisis pemerintah tak harmonis. Telah terjadi disharmoni dalam komunikasi krisis pemerintah. Bahkan komunikasi krisis bisa berpotensi menjadi krisis komunikasi.
Kegaduhan komunikasi istana juga diperparah dengan komunikasi yang timbul banyak gangguan (noise) antara pemerintah pusat dengan daerah. Sejumlah pesan komunikasi dari pusat tak diterjemahkan seragam di daerah. Padahal protokol penanganan wabah Covid-19 ini sudah jelas soal mana yang harus menjadi kewenangan pimpinan pada level pusat dan mana pula yang menjadi domain kepala daerah.
Keputusan terbaru pemerintah melalui Menteri Kesehatan tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) misalnya. Kebijakan ini juga menimbulkan kegaduhan karena prosedur atau birokrasi penerapan PP ini yang dinilai birokratif dan rumit. Padahal situasi krisis saat ini membutuhkan kerja cepat dan tepat.
Noise Medsos
Situasi komunikasi krisis yang buruk yang telah dilakukan pemerintah juga dikacaukan oleh banyaknya gangguan komunikasi (noise) yang muncul lewat beragam platform media sosial (medsos) dan media pertemanan seperti WhatsApp (WA). Beragam informasi tandingan yang belum teruji kebenarannya bermunculan di medsos dan WA yang melemahkan pesan komunikasi pemerintah.
Para pembuat dan penyebar konten kebohongan seakan tak kehabisan amunisi untuk selalu memproduksi dan menebar aneka hoaks. Masifnya hoaks tentang virus Corona menjadikan situasi semakin panik. Tak sedikit informasi palsu dan abal-abal beredar cepat dan luas di medsos.
arahnya, tak semua orang mampu mengidentifikasi mana informasi yang bohong dan mana pula yang layak dipercaya.
Seperti ada sejumlah pihak yang sengaja ingin mengacaukan suasana dengan membuat beragam narasi miring yang melemahkan upaya penanganan wabah Corona ini. Tak sedikit orang muncul secara anonim di medsos dengan mengunggah dan memviralkan beragam pesan yang bernada negatif dan berpotensi ciptakan kepanikan masyarakat.
Beragam informasi palsu semakin mengacaukan suasana dan menjadi noise dalam proses komunikasi pemerintah. Gangguan komunikasinya terlampau besar, sehingga komunikasi yang dilakukan pemerintah berjalan tak harmonis. Ibarat suara dan irama yang muncul dalam sebuah orkestrasi musik, telah muncul suara tak karuan dan tak enak didengar. Suasana ini tentu bisa menjadikan situasi sakit bisa menjadi semakin parah.
Realitas ketimpangan antara pusat dengan daerah juga menjadi persoalan dalam menciptakan harmoni dalam penanganan Covid-19 ini. Kondisi ini menciptakan komunikasi terpadu dari pusat yang belum maksimal diterjemahkan dan diimplementasikan di daerah. Soal kualitas sumber daya serta infrastruktur pendukung dalam penanganan Covid-19 yang dinilai sangat tidak merata juga memicu timbulnya disharmoni.
Tak bijak kalau dalam situasi krisis seperti saat ini kita saling menyalahkan. Semua pihak hendaknya mampu menghindari dishoarmoni komunikasi yang terjadi. Komunikasi yang tak harmonis hanya akan menciptakan kekacauan di tengah situasi wabah yang telah bikin kacau. Inilah saatnya semua harus satu suara, satu semangat, spirit kebersamaan dan gotong royong demi melawan wabah virus Corona agar cepat sirna. Mari kita semua ikut ciptakan ketenangan, tak melakukan komunikasi yang justru berpotensi ciptakan kegaduhan. (*)
Oleh: Sugeng Winarno, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Rizal Dani |
