Kopi TIMES

Refleksi Hari Jadi Bone Ke-690, Momentum Menilai Kembali Prioritas Pembangunan

Selasa, 07 April 2020 - 02:36 | 135.21k
Muhammad Aras Prabowo, S.E, M.Ak, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Muhammad Aras Prabowo, S.E, M.Ak, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

TIMESINDONESIA, MALANG – Rencana pembangunan tower Pemerintah Kabupaten Bone yang menelan anggaran sebesar Rp 100 M dan pengadaan mobil dinas sebesar Rp 5,2 miliar menjadi polemik.

Menurut Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si. Bupati Bone bahwa pembangunan tower 10 lantai merupakan inovasi untuk menata Bumi Arung Palakka. Bertujuan sebagai pusat pelayanan publik sekaligus manajemen pemerintahan.

Sedangkan pengadaan mobil dinas 16 unit, diperuntukkan untuk Wakil Bupati, 3 untuk Asisten, dan 12 buat para Kabag kata Sekretariat Daerah.

Tentu dalam menilai penganggaran, tidak cukup jika hanya dilihat dari aspek nominal dan untuk apa anggaran tersebut. Namun paling penting dalam penganggaran adalah dampaknya terhadap kemandirian dan kesejahteran masyarakat. Atau biasa disebut dengan anggaran prioritas.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika semua program dianggap prioritas maka semua program tersebut bukanlah prioritas. Karena sifat prioritas adalah terbatas dan fokus. Sama halnya pembangunan tower dan pengadaan mobil, jika keduanya dianggap prioritas maka keduanya bukanlah prioritas.

Jadi yang mana prioritas?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kebetulan dalam waktu dekat ini 6 April 2020 akan diperingati hari jadi Bone ke-690. Momentum ini harus dijadikan titik refleksi untuk menguatkan kembali nilai-nilai budaya atau paseng-paseng na to riolota (pesan-pesan orang terdahulu).

Sebab di tengah derasnya kemajuan teknologi memberi dampak terhadap pemudaran nilai-nilai budaya kita. Sebagian pemuda tidak lagi mengetahui paseng-paseng na to riolota.

Padahal paseng-paseng na to riolota sangat komprehensif. Banyak nilai-nilai etika yang dikandung, termasuk etika dalam menyusun penganggaran yang harus mengedepankan kemandirian dan kesejahteran masyarakat.

Dalam buku saya yang berjudul “Akuntansi dalam Kebudayaan Bugis” salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah konsep penganggaran berbasis budaya Bugis. Bahwa sangat penting menghadirkan paseng-paseng na to riolota dalam penganggaran seperti nilai sipakatau (saling memanusiawi).

Sipakatau tidak berdiri sendiri, ada beberapa nilai yang membentuknya, termasuk sipakalebbi (memuliakan), sipakarennu (membahagiakan), sipakainge (mangingatkan) dan sipatokkong (membantu).

Implementasi paseng-paseng na to riolota dalam penganggaran dimulai dari perencanaan-pelaksanaan-realisasi-out put-out come harus mencerminkan nilai sipakatau terhadap masyarakat.

Jadi yang mana prioritas?

Prioritas bedasarkan paseng-paseng na to riolota yaitu penganggaran sipakatau atau perencanaan yang diberdasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk kemandirian dan kesejahteraan atau mappasitinaja dalam bahasa keseharian kita.

Dalam Ilmu Akuntansi mappasitinaja bersesuaian dengan prinsip kewajaran. Yaitu harus fokus pada hal yang paling krusial dalam masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dari tiga daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak, Bone menempati urutan pertama setelah Gowa dan Makassar. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat jumlah penduduk miskin di Bone sebanyak 314.569 jiwa dari 80.157 kepala keluarga (KK).

Apakah Pemerintah Kabupaten Bone telah menyelesaikan persoalan tersebut?

Jika belum, sampai dimana kinerja Pemerintah Bone atas hal tersebut?

Jika belum terselesaikan, maka prioritas adalah penanggulangan kemiskinan.

Kemudian, bagaimana solusinya?

Mata pencaharian masyarakat Bone mayoritas pertanian, perkebunan dan perikanan, maka penganggaran harus disusun berdasarkan tiga pertimbangan tersebut:

Pertama, membangun sarana dan prasarana untuk pertanian, perkebunan dan perikanan. Misalnya, membangun waduk air dan irigasi untuk lahan sawah, karena kebanyakan sawah tadah hujan.

Kedua, mensuplai bibit pertanian, perkebunan dan perikanan berkualitas tinggi.

Ketiga, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian, perkebunan dan perikanan dengan konsep modern.

Keempat, mengutamakan pertanian, perkebunan dan perikanan dengan metode alami agar berkelanjutan.

Kelima, mengawasi dan mengontrol harga hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Jika kelima poin tersebut mampu diimplementasikan dalam penganggaran maka persoalan kemiskinan dapat teratasi. Karena akan mampu mendorong pada peningkatan pendapatan masayarakat.

Oleh karena itu, alangkah bijaknya Bupati Kabupaten Bone Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Ambo Dalle M.M. tentu dengan dukungan Ketua DPRD Kabupaten Bone Irwandi Burhan, S.E.,M.M. dan jajarannya agar mengalihkan anggaran pembangunan tower dan pengadaan mobil dinas sebesar 105,2 M untuk penanggulangan kemiskinan masyakarat Kabupaten Bone.

Saya kira langkah tersebut paling ideal saat ini atau sitinaja atas realitas sosial yang ada. Pada akhirnya akan mewujudkan nilai sipakatau dalam masyarakat Kabupaten Bone sesuai dengan paseng-paseng na to riolota. Demikian sebagai wujud refleksi kita dalam momentum hari jadi Bone ke-960.

***

*) Penulis adalah Muhammad Aras Prabowo, S.E, M.Ak, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah minimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES