Kopi TIMES

Mewaspadai Korupsi Bencana Covid-19

Senin, 06 April 2020 - 09:28 | 41.77k
Mewaspadai Korupsi Bencana Covid-19
Jacko Ryan, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, alumni program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019).
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, MALANG – Sebagai tindak lanjut dari penetapan status bencana nasional terkait wabah Covid-19 pada Sabtu (14/3) silam, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah cepat untuk dapat menambah alokasi belanja dan pembiayaan APBN 2020. 

Kucuran dana untuk penanganan bencana nasional Covid-19 terhitung mencapai 405 triliun Rupiah. Tersedianya dana yang besar dari pemerintah dalam menanggulangi bencana nasional sering dipandang sebagai upaya positif demi terwujudnya pemulihan secara cepat. 

Namun di sisi lain, besarnya angka tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri. Jika tanpa ada transpransi dan pertanggungjawaban yang jelas, hal ini bisa menjadi ladang baru bagi terjadinya tindak korupsi. 

Korupsi Bencana sebagai Realita

UU No 24 Tahun 2007 secara jelas mengatur bahwa pemerintah pusat bersama daerah menjadi penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana. Karenanya para pejabat di pusat maupun daerah memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang dirugikan karena bencana yang terjadi. 

Namun nampaknya, kerusakan moral terjadi begitu parah hingga peristiwa bencana pun tidak dapat meredam perbuatan korupsi yang dilakukan segelintir elit. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa terdapat 87 kasus korupsi dana penanggulangan bencana yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. 

Itu disebabkan karena besarnya dana yang dikucurkan tidak diimbangi dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Penyabab itu sejalan dengan formulasi korupsi oleh Klitgaard (2001) yang menegaskan bahwa terjadinya monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban akan memperbesar peluang terjadinya korupsi. 

Inilah yang menjadi kekhwatiran bahwa hal yang sama terjadi pada dana pengelolaan bencana Covid-19. Selama ini, pendekatan pengacara (lawyer approach) yang berfokus pada berbagai legalitas hukum diandalkan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak korupsi dana penanggulangan bencana. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara eksplisit menetapkan ancaman pidana mati sebagai hukuman maksimal bagi koruptor yang melakukan aksinya pada saat negara mengalami status bencana nasional. 

Hukuman mati dipandang sebagai pidana terberat bagi seseorang. Sahetapy (1982) menyebut hukuman mati sebagai “sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan”. Ini yang mendorong Ketua KPK Firli Bahuri yang telah mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah virus COVID-19. 

Pendekatan Pengacara dan Partisipasi Masyarakat

Nyatanya, pendekatan pengacara tersebut tidak dapat berjalan efektif dalam mencegah perilaku korupsi. Hermanto (2016) menyimpulkan bahwa masih terdapatnya banyak penafsiran dan celah hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk lepas dari sanksi pidana mati yang diatur dalam UU Tipikor. 

Realita ini menunjukkan bahwa pengaturan kembali mengenai legalitas yang berlaku penting untuk dilakukan sebagai bentuk pencegahan akan korupsi bencana. Ini berlaku juga bagi berbagai aturan mengenai manajemen penanggulangan bencana yang dipandang kerap kali tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  

Pendekatan pengacara yang dijalani saat ini juga dinilai sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Putusan hukuman mati bagi koruptor kasus bencana nasional membutuhkan keberanian hakim yang sejatinya mendengarkan hati nurani dan kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan. 

Di luar itu, dibutuhkan juga koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mencegah terjadinya korupsi bencana. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk melakukan monitoring pada dana bencana nasional yang sudah ditetapkan agar dapat dikelola secara efektif. 

Terakhir, peluang untuk mencegah korupsi bencana juga dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat. Tidak hanya mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban, mekanisme check and balance juga selalu berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang jeli dan terus update terkait dengan dinamika pemerintahan yang berlangsung. Berbagai indikasi terjadinya korupsi tetap diperhatikan agar ketika itu terjadi, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang. 

Aktivitas ini bisa sangat terbantu melalui peran pers yang dapat mempercepat informasi mengenai korupsi. Pers menjalankan fungsinya sebagai pendeteksi korupsi dan menjadi bagian dalam menghukum pelaku korupsi melalui berbagai konten yang dihasilkan.

Pada prinsipnya, nilai-nilai kemanusiaan harus selalu diutamakan dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi. Tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang mengalami bencana dijalani oleh pemerintah dengan dimulai dari hal yang paling mendasar yakni dengan tidak melakukan korupsi saat bencana, sebagaimana yang kita alami saat ini dengan mewabahnya COVID-19 di Indonesia. 

***

*)Oleh: Jacko Ryan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, alumni program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019). 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

 

__________
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    04/06/2020 - 23:13
  • Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    04/06/2020 - 22:44
  • Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    04/06/2020 - 22:36
  • Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    04/06/2020 - 22:22
  • Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    04/06/2020 - 22:17
  • PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    04/06/2020 - 22:12
  • Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    04/06/2020 - 22:08
  • Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    04/06/2020 - 22:05
  • Peduli Nasib Santri, Danrem 083/Bdj Sowan ke Ponpes An-Nur Malang
    Peduli Nasib Santri, Danrem 083/Bdj Sowan ke Ponpes An-Nur Malang
    04/06/2020 - 22:01
  • Gempa 7,1 Magnitudo Guncang Morotai Robohkan Puluhan Rumah Warga
    Gempa 7,1 Magnitudo Guncang Morotai Robohkan Puluhan Rumah Warga
    04/06/2020 - 22:00

TIMES TV

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

20/05/2020 - 21:40

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang

Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang
GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC

GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC
Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Racism is American’s Original Sin
    Racism is American’s Original Sin
    04/06/2020 - 21:18
  • Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    04/06/2020 - 14:44
  • Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    04/06/2020 - 10:58
  • Rezim di Ujung 'Pedang'
    Rezim di Ujung 'Pedang'
    04/06/2020 - 09:55
  • Inlander dan Kaum Muda
    Inlander dan Kaum Muda
    04/06/2020 - 09:03
  • Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    04/06/2020 - 07:29
  • Agama Bagi Orang Biasa
    Agama Bagi Orang Biasa
    04/06/2020 - 03:17
  • Kiai Tolchah Hasan, James A Bank dan Amerika Serikat
    Kiai Tolchah Hasan, James A Bank dan Amerika Serikat
    03/06/2020 - 16:32
  • Banjir Rob Rendam Sebagian Jakarta Utara
    Banjir Rob Rendam Sebagian Jakarta Utara
    05/06/2020 - 00:07
  • Dua Gardu Induk Alami Gangguan, Batam dan Pulau Bintan Blackout
    Dua Gardu Induk Alami Gangguan, Batam dan Pulau Bintan Blackout
    05/06/2020 - 00:00
  • Ratusan Warga Kudus yang Diduga Kontak Erat Pasien Corona Jalani Tes Swab
    Ratusan Warga Kudus yang Diduga Kontak Erat Pasien Corona Jalani Tes Swab
    04/06/2020 - 23:49
  • Pedagang dan Pembeli Tak Patuhi Protokol Covid, Pasar Kliwon Kudus Ditutup
    Pedagang dan Pembeli Tak Patuhi Protokol Covid, Pasar Kliwon Kudus Ditutup
    04/06/2020 - 23:39
  • KPK Duga Ada Rekayasa dalam Penilaian Aset Perkebunan Sawit Nurhadi
    KPK Duga Ada Rekayasa dalam Penilaian Aset Perkebunan Sawit Nurhadi
    04/06/2020 - 23:35
  • Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    05/06/2020 - 00:02
  • Cheetos, Makanan Ringan yang Lahir di Tengah Kecamuk Perang
    Cheetos, Makanan Ringan yang Lahir di Tengah Kecamuk Perang
    05/06/2020 - 00:02
  • Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    05/06/2020 - 00:15
  • Gajah Hamil Mati Mengenaskan Usai Makan Nanas Isi Petasan
    Gajah Hamil Mati Mengenaskan Usai Makan Nanas Isi Petasan
    05/06/2020 - 00:18
  • Gempa Bumi Baru Saja Guncang Aceh
    Gempa Bumi Baru Saja Guncang Aceh
    04/06/2020 - 05:49