Hetifah Dorong Kemenpar Realokasi Anggaran untuk Bantu Industri Pariwisata

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dunia pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak dengan adanya penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (5/04/2020).

“Menurut survey yang dilakukan PHRI, kemungkinan kuartal 1 2020 ini total pemasukan hotel dan restoran dapat berkurang sekitar 25-50 persen. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat okupansi kamar, ditundanya acara-acara yang mengumpulkan banyak orang, dan naiknya harga bahan baku,” ujarnya.

Ia mengatakan, perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, dimana jika tidak dilakukan problem besar seperti PHK besar besaran dan sulitnya maju kepariwisataan indonesia menjadi sebuah kemunduran.

“Jika tidak ada stimulus dari pemerintah, dampaknya bisa terjadi PHK besar-besaran, dan kedepannya dunia pariwisata akan sulit pulih. Tentu ini tidak kita inginkan,” paparnya.

Hetifah menjelaskan pula, bantuan tersebut dapat disalurkan melalui berbagai cara seperti diantaranya relaksasi pembayaran angsuran.

“Antara lain penangguhan pembayaran BPJS ketenagakerjaan, keringanan biaya utilitas seperti listrik dan air, serta relaksasi pembayaran angsuran dan bunga pinjawan untuk pelaku industri pariwisata,” jelasnya.

Lebih jauh wanita yang juga wakil ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan, anggaran tersebut bisa direalokasikan dari anggaran pemasaran yang tidak jadi terpakai, dalam memaksimalkan rencana itu Kemenparekraf tidak dapat melakukannya sendirian.

“Harus ada koordinasi yang erat dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti OJK, PLN, dan BPJS. Mekanisme penyaluranpun harus dibuat jelas. Jangan sampai ada perbedaan antara kebijakan di atas dengan implementasi di lapangan.” ungkap Hetifah Sjaifudian. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement