Kopi TIMES

Meninjau Kebijakan Pembebasan Narapidana dengan Alasan Corona

Minggu, 05 April 2020 - 14:31 | 67.91k
Meninjau Kebijakan Pembebasan Narapidana dengan Alasan Corona
Dani Ramdani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
Editor: Irfan Anshori

TIMESINDONESIA, MALANG – Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi corona (Covid-19), beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Maklum saja dengan adanya pandemi ini mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi sampai pendidikan.  

Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dengan social distancing, kemudian istilah tersebut berganti menjadi physical distancing. Himbauan juga digaungkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Kemudian kebijakan yang sempat menuai pro dan kontra juga akan diambil oleh pemerintah, yaitu darurat sipil, tetapi darurat sipil tidak relevan jika diterapkan dengan keadaan saat ini. Akhirnya pemerintah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat.

Kemudian kebijakan yang menjadi perbincangan lainnya adalah terkait pembebasan para warga binaan dengan alasan Covid-19. Hal ini diutarakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, setidaknya ada sekitar 35 ribu warga binaan yang akan bebas dengan adanya Covid-19 termasuk diantaranya adalah koruptor akan bebas. Dasar dari pengeluaran dan pembebasan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyeberan COVID-19.

Alasan Wabah dan Alasan Kemanusiaan 

Alasan kebijakan ini dikeluarkan adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di rutan, bukan rahasia umum lagi apabila lapas dan rutan yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan standar dan over kapasitas. Tentunya dengan over kapasitas seperti itu semakin memperbesar peluang penyebaran virus corona itu sendiri.

Tentunya dengan alasan kemanusian ini masih bisa diterima, mengingat banyak juga warga binaan yang sudah lanjut dan lebih rentan terkena virus mematikan ini. Dilanisr dari tirto.id, sampai dengan hari rabu tanggal 1 April 2020 sudah ada 5.556 yang sudah dikeluarkan. 

Napi Koruptor Bebas Bersyarat 

Mari kita lihat sejenak pada bagian menimbang dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat. Serta kejahatan transnasional lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak. Atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;

Bahwa pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata cara untuk memenuhi rasa keadilan.

Dari bagian menimbang pada huruf a dan b tersebut di atas, jelas bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karenanya korupsi masuk ke dalam pidana khusus dengan peradilan khusus dan aturan yang khusus juga. Tentunya pemberian bebas bersyarat juga lebih ketat dibanding dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Dalam PP tersebut salah satu syarat untuk mendapat bebas bersyarat bagi pelaku tindak pidana di atas adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dengan kata lain menjadi justice collaborator.

Pembebasan napi koruptor dengan alasan corona adalah keliru, dan bertentangan dengan PP No. 99 Tahun 2012. Sempat mencuat ke permukaan bahwa PP ini akan direvisi agar para napi koruptor bisa bebas bersyarat dengan alasan corona ini. Wacana merevisi PP ini bukan kali ini saja, menurut ICW setidaknya dalam rentan tahun 2015-2019 sudah ada empat kali yang mengusulkan revisi PP ini. 

Padahal PP ini dinilai aturan progresif, sehingga bisa membuat jera para pelaku tindak pidana seperti koruptor, jika terjadi revisi dengan alasan wabah maka ini akan memberikan kelonggaran dan keringanan bagi para napi koruptor. Publik masih belum menerima atas revisi Undang-Undang KPK kemarin, dan sekarang akan ada wacana demikian, tentunya ini menjadi pertanyaan dimana konsistensi pemerintah dalam memberantas kejahatan korupsi. 

Perlu diingat juga, corona ini bisa menular apabila ada kontak langsung dengan orang lain. Pertanyaannya apakah para koruptor bersentuhan langsung dengan orang lain seperti napi pidana umum lainnya? Sudah bukan rahasia umum para koruptor memiliki fasilitas yang mewah di dalam sel, bahkan satu sel satu napi, lalu bagaimana cara virus itu menular jika dalam sel minim kontak dengan orang lain?

Justru para koruptor tersebut akan lebih aman di dalam sel karena minimnya kontak dengan orang lain, itu adalah salah satu pencegahan corona terbaik untuk para koruptor. Orang yang bebas saja diimbau untuk berdiam di rumah, ini orang yang sel nya mewah malah disuruh keluar dengan alasan penegakan penyebaran Covid-19.  Lalu dimana rasa keadilan itu? Jangan samakan koruptor dengan pelaku tindak pidana pencurian yang terpaksa melakukan itu agar dapur tetap mengepul. (*)

***

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    04/06/2020 - 23:13
  • Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    04/06/2020 - 22:44
  • Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    04/06/2020 - 22:36
  • Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    04/06/2020 - 22:22
  • Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    04/06/2020 - 22:17
  • PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    04/06/2020 - 22:12
  • Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    04/06/2020 - 22:08
  • Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    04/06/2020 - 22:05
  • Peduli Nasib Santri, Danrem 083/Bdj Sowan ke Ponpes An-Nur Malang
    Peduli Nasib Santri, Danrem 083/Bdj Sowan ke Ponpes An-Nur Malang
    04/06/2020 - 22:01
  • Gempa 7,1 Magnitudo Guncang Morotai Robohkan Puluhan Rumah Warga
    Gempa 7,1 Magnitudo Guncang Morotai Robohkan Puluhan Rumah Warga
    04/06/2020 - 22:00

TIMES TV

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

20/05/2020 - 21:40

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang

Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang
GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC

GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC
Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Racism is American’s Original Sin
    Racism is American’s Original Sin
    04/06/2020 - 21:18
  • Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    04/06/2020 - 14:44
  • Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    04/06/2020 - 10:58
  • Rezim di Ujung 'Pedang'
    Rezim di Ujung 'Pedang'
    04/06/2020 - 09:55
  • Inlander dan Kaum Muda
    Inlander dan Kaum Muda
    04/06/2020 - 09:03
  • Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    04/06/2020 - 07:29
  • Agama Bagi Orang Biasa
    Agama Bagi Orang Biasa
    04/06/2020 - 03:17
  • Kiai Tolchah Hasan, James A Bank dan Amerika Serikat
    Kiai Tolchah Hasan, James A Bank dan Amerika Serikat
    03/06/2020 - 16:32
  • Hadapi New Normal, Konsumsi Jahe Susu untuk Jaga Kondisi Tubuh
    Hadapi New Normal, Konsumsi Jahe Susu untuk Jaga Kondisi Tubuh
    05/06/2020 - 00:50
  • Meluncur di Indonesia, Harga Ezviz C6N Dipangkas Murah
    Meluncur di Indonesia, Harga Ezviz C6N Dipangkas Murah
    05/06/2020 - 00:46
  • Banjir Rob Rendam Sebagian Jakarta Utara
    Banjir Rob Rendam Sebagian Jakarta Utara
    05/06/2020 - 00:07
  • Dua Gardu Induk Alami Gangguan, Batam dan Pulau Bintan Blackout
    Dua Gardu Induk Alami Gangguan, Batam dan Pulau Bintan Blackout
    05/06/2020 - 00:00
  • Ratusan Warga Kudus yang Diduga Kontak Erat Pasien Corona Jalani Tes Swab
    Ratusan Warga Kudus yang Diduga Kontak Erat Pasien Corona Jalani Tes Swab
    04/06/2020 - 23:49
  • Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    05/06/2020 - 00:02
  • Video Klip Kekeyi Menghilang dari Youtube
    Video Klip Kekeyi Menghilang dari Youtube
    05/06/2020 - 00:30
  • Banjir Rob Landa Wilayah Ancol, Warga Terpaksa Mengungsi
    Banjir Rob Landa Wilayah Ancol, Warga Terpaksa Mengungsi
    05/06/2020 - 00:33
  • Gajah Hamil Mati Mengenaskan Usai Makan Nanas Isi Petasan
    Gajah Hamil Mati Mengenaskan Usai Makan Nanas Isi Petasan
    05/06/2020 - 00:18
  • Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    05/06/2020 - 00:15