Kopi TIMES

Covid-19, antara Ibu Kota Baru atau Kesehatan Masyarakat

Minggu, 05 April 2020 - 10:40 | 106.95k
Luthfi Widaksono, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
Luthfi Widaksono, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemindahan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) sempat menjadi perbincangan hangat oleh seluruh masyarakat indonesia pada pertengahan tahun 2019. Isu pemindahan ibu kota baru diawali oleh Presiden Jokowi di akhir-akhir masa pemerintahannya menjabat sebagai Presiden RI. Banyak kalangan masyarakat yang akhirnya menuai pro dan kontra terhadap isu pemindahan ibu kota baru ini. Penempatan pemindahan ibu kota baru ini direncanakan akan berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perencanaan pembangunan ibu kota baru yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hingga kini masih tetap dilanjutkan meskipun negara sedang dalam kondisi yang tidak baik. Pandemi virus corona (Covid-19) yang menjangkiti seluruh negara-negara internasional tampaknya tidak mejadi hambatan bagi pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan ibu kota baru. 

Persiapan pemindahan ibu kota baru yang masih berlanjut dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicara Luhut. Dilansir dari situs tempo.co juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengungkapkan, “ Saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kami dan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan investor dan mitra join venture untuk pemindahan ibu kota.” Tempo, Rabu (25/03/2020).

Dari pernyataan tersebut dapat saya asumsikan bagaimana perencanaan pembangunan ibu kota baru ini yang seharusnya mementingkan masyarakat menjadi sebuah kepentingan politik yang hanya akan menguntungkan para investor. Kondisi negara yang sedang tidak baik ini seharusnya menjadi pusat perhatian lebih dari pemerintah ketimbang bagaimana ibu kota negara yang baru.

Pasalnya, kepentingan masyarakat yang ditinjau dari aspek kesehatan lebih layak menjadi tujuan bersama seluruh masyarakat dengan pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia. 

Pemerintah Sebagai Garda Depan

Sudah barang tentu setiap permasalahan yang terjadi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah setempat dalam menanganinya. Kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang dapat menentukan baik maupun buruk langkah kedepannya akan menjadi apa suatu negara. Dilihat dari banyaknya kondisi negara yang mengalami kerugian akibat dari adanya wabah mematikan covid-19 membuat banyak negara yang mengambil kebijakan untuk me-lockdown negaranya untuk mengurangi tingkat kasus yang semakin hari semakin meningkat. 

Sebagai garda terdepan maka pemerintah lebih mengupayakan hajat hidup masyarakatnya alih-alih melanjutkan perencanaan pembangunan ibu kota baru yang kini tidak lagi menjadi fokus penting dengan kondisi saat ini. Apabila pemerintah masih saja bersikeras untuk tetap melanjutkan perencanaan pembangunan ibu kota baru ditengah pandemi virus corona saat ini maka sama saja pemerintah abai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan negara.

Untuk itu, perlu ditinjau ulang kembali bagaimana kesehatan masyarakat yang saat ini mengalami kondisi kritis bisa menjadi fokus dan tujuan utama, tidak hanya dari pemerintah melainkan dari segala kalangan masyarakat.

Adanya wabah virus corona ini semestinya menjadi tanggung jawab kita semua untuk lebih peka terhadap kesehatan diri kita maupun orang lain, dan juga menjadi sebuah kesempatan bagi pemerintah untuk merangkul seluruh warga negaranya bersama-sama mengurangi dampak dari virus mematikan ini.

Dengan kata lain, pemerintah dari berbagai macam bidang kementerian serta jajarannya bersama-sama menjadikan penanggulangan bencana virus corona menjadi sebuah program besar yang kemudian diikuti oleh setiap warga. Budaya gotong-royong yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia perlu untuk dibangkitkan kembali demi menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapi dan sudah seharusnya Indonesia bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya bersama-sama.

***

*)Oleh: Luthfi Widaksono, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*)Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*)Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*)Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES