Kopi TIMES Bencana Nasional Covid-19

Darurat Penegakan Hukum dalam Masa Darurat Covid-19

Jumat, 03 April 2020 - 06:32 | 309.75k
Darurat Penegakan Hukum dalam Masa Darurat Covid-19
Handoko Alfiantoro, S.H., M.Hum.
FOKUS

Bencana Nasional Covid-19

Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, SITUBONDOCovid-19 (Corona Virus Disease 2019) telah menjelma menjadi sosok paling menakutkan saat ini. Muncul pada akhir tahun 2019 di China, sampai awal April 2020 ini virus mematikan tersebut telah menjangkit lebih dari dua ratus negara di dunia dengan lebih dari delapan ratus ribu kasus. Dan telah lebih dari empat puluh dua ribu orang meninggal dunia.

Penularan virus corona dari satu orang ke orang lain, dengan cara yang relatif sangat mudah membuat penyebaran penyakit ini menjadi sangat cepat. Sasaran utama virus yang menyerang sistem pernafasan penderita dalam waktu singkat telah membuat situasi menjadi pandemi global yang tidak hanya menyentuh pada krisis kesehatan.

Istilah ODP, PDP, Positif, Isolasi, Karantina, Lockdown, Social Distancing, atau pun Physyical Distancing, telah menjadi aktivitas kosakata dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Rasa takut, panik, serta was-was, telah menekan alam bawah sadar untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap interaksi.

Status darurat Covid-19 telah berdampak pada krisis di semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek dunia hukum. Hukum pidana formil yang menjadi dasar hukum acara dalam penanganan perkara pidana tengah dalam keadaan darurat yang ketentuanya banyak disimpangi karena disesuaikan dengan keadaan.

Jargon legalitas yang selalu diagungkan menjadi tidak berdaya dalam menghadapi keadaan darurat, dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal dalam situasi yang tidak normal.

Online-isasi penanganan

Upaya penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan criminal justice process dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Rangkaian komponen sistem peradilan pidana terpadu (integrarted criminal justice system) yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan sedang dihadapkan pada kondisi extra ordinary yang memerlukan alur penanganan secara tidak biasa. Imbauan mengurangi kontak fisik dengan cara bekerja dari rumah (work from home/WFH) dengan tagar #dirumahsaja tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku teknis sistem peradilan pidana.

Salah satu solusi yaitu tahapan penanganan perkara pidana dengan sistem tatap muka secara konvensional telah dimodifikasi menjadi tatap muka secara digital melalui sistem e-court. Para pihak yang awalnya berada dalam satu tempat sakral dalam ruang sidang Kantor Pengadilan menjadi terpisah-pisah berada di dalam kantor masing-masing, dengan gambaran umum yaitu para Hakim berada di ruang sidang Kantor Pengadilan, Penuntut Umum, saksi-saksi, dan/atau ahli berada di Kantor Kejaksaan, serta terdakwa dan penasihat hukumnya berada di Kantor Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Para pihak kemudian dipertemukan dalam sistem jaringan berbasis aplikasi meeting dalam sebuah teleconference memanfaatkan teknologi internet saat ini. Perangkat seperti web camera, speaker/michrophone, monitor, dan PC/laptop menjadi sarana wajib dalam sebuah sidang online. Tentunya hal ini menjadi sebuah solusi inovasi yang harus diapresiasi di tengah kondisi darurat covid-19 saat ini.

Sekarang hampir di seluruh Indonesia telah dilaksanakan sidang online (e-sidang) penanganan perkara pidana baik pidana umum atau pun pidana khusus. Keberhasilan melakukan sidang online telah memberikan peluang pada online-isasi tahapan penanganan perkara pidana yang lain, baik berupa ekspose perkara antara Penuntut Umum dengan Penyidik, pengiriman tersangka dan barang bukti, atau pun tahapan sistem peradilan pidana yang lainnya.

Darurat Penegakan Hukum diantara Kepastian, dan Keadilan

Di dalam proses penegakan hukum, ada tiga hal tujuan yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepentingan penegakan hukum untuk kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kepentingan penegakan hukum untuk kepentingan keadilan dalam masyarakat seringkali terjadi benturan. Tidak terkecuali dalam kondisi saat ini, hukum acara yang menjadi landasan penegakan hukum sudah tidak lagi dapat sepenuhnya digunakan sehingga terjadi transisi grey area antara kepastian dan keadilan.

Tanggap situasi darurat covid-19 ini telah menjadikan alur penegakan hukum relatif berjalan secara kacau, sehingga masing-masing instansi mengeluarkan peraturan internal tentang penanganan perkara pidana dalam situasi darurat covid-19.

Kementerian Hukum dan Ham sebagai induk dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah mengeluarkan aturan penghentian sementara penerimaan tahanan baru yang tentunya memberikan domino effect dalam penegakan hukum yang sedang atau akan berjalan baik di Kepolisian atau pun di Kejaksaan. Dilanjutkan dengan aturan internal yang dikeluarkan oleh Kejaksaan atau pun Kepolisian yang mengedepankan koordinasi penundaan tahapan proses penanganan atau pun pengalihan jenis tahanan. Serta Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan aturan tentang penerapan sidang melalui teleconference. Aturan internal yang kemudian dijadikan dasar pijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan Hak Asasi dan menjamin ketepatan durasi penanganan penegakan hukum di tengah kondisi krisis keadaan.

Situasi semacam ini sejalan dengan pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo yang sejak jauh hari menulis tentang Hukum Progresif yang bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistik dan kurang memperhatikan substansi keadilan.

Prof. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu didewakan, padahal seharusnya hukum lebih manusiawi, akar masalah dari situasi ini bersumber dari keadaan hukum tertulis sendiri, yang dengan gampang akan menghasilkan tragedi hukum.

Saat ini publik menginginkan penegakan hukum yang tidak melulu kaku dengan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada hukum yang mengalir. Adanya reorientasi cara pandang publik terhadap penegakan hukum seperti ini tentunya harus dibarengi dengan aparat penegak hukum yang responsif untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya menggunakan teori formal positivistis.

Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak sekedar melaksanakan tugasnya dengan hanya bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan undang-undang saja, dengan asal sekedar memenuhi unsur ketentuan bunyi undang-undang maka dikatakan sudah terpenuhi semua syaratnya. Aparat penegak hukum sekarang harus juga menggunakan pendekatan konseptual dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang yang nantinya dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan.

Reformasi Hukum Acara

Secara umum Hukum Pidana Formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 bertajuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ungkapan ubi societes ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, membawa konsekuensi bahwa hukum harus terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dengan ketentuan dalam KUHAP tentunya dituntut harus bisa terus relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga klausul-klausul yang dirasa sudah tidak sesuai harus segera diganti dan direvisi.    Secara normal idealnya KUHAP yang telah berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun sudah mengalami edisi revisi melalui produk legislasi, namun berbekal kesadaran bahwa untuk mengganti sebuah kitab induk hukum acara membutuhkan pemikiran yang mendalam serta waktu yang relatif panjang maka ditempuhlah beberapa alternatif jalan keluar. Salah satunya dengan mengeluarkan klausul yang sudah tidak lagi relevan untuk kemudian dibuat Hukum Acara Pidana tersendiri dalam undang-undang di luar KUHAP sebagai pengejewantahan asas lex specialis derogat legi generalis yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Alternatif jalan keluar yang dilakukan tidak hanya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang sederajat, namun juga melalui produk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Salah satunya seperti yang terjadi disaat kondisi darurat covid-19 ini, masing-masing komponen sistem peradilan pidana telah mengeluarkan aturan internal yang secara tidak langsung telah menggeser beberapa ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya peraturan internal hanya mengikat institusi internal sampai jajaran ke bawahnya, tetapi tidak serta merta mengikat kepada instansi lain.

Modifikasi pengikatan antar institusi antara lain dilakukan dengan cara dibuat Memorandum of Understanding (MoU) atau pun nota kesepahaman antar para pihak dalam komponen sistem peradilan pidana terpadu. Secara prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, tentunya cara tersebut tidak ideal digunakan karena bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferior yaitu hukum yang tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Situasi darurat penegakan hukum dalam masa darurat covid-19 ini hendaknya memberikan pembelajaran bagi penganut civil law system tentang pentingnya pasal-pasal eksepsional dalam hukum acara setara undang-undang yang mengatur keadaan-keadaan luar biasa. Situasi normal di tengah kegentingan harus sudah dibangun sejak peraturan perundang-undangan diformulasikan.

Para pembuat peraturan perundang-undangan sejatinya tidak hanya terpaku pada norma hukum apa yang hendak diatur, dilarang atau pun dianjurkan dalam kondisi normal, tetapi harus berpikir lebih jauh lagi sampai ke situasi di tengah krisis keadaan. Baharudin Lopa berpesan walaupun esok langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan, semoga darurat penegakan hukum dan darurat Covid-19 segera berlalu dan situasi kembali normal.

 

Penulis: Handoko Alfiantoro, S.H., M.Hum. Tenaga Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh (Unars) Situbondo, dan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassarhandokoalfiantoro@yahoo.co.id

--------

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Mendikbud RI Nadiem Sebut Penyaluran Program Indonesia Pintar 2020 Lebih Cepat
    Mendikbud RI Nadiem Sebut Penyaluran Program Indonesia Pintar 2020 Lebih Cepat
    22/01/2021 - 20:24
  • Update Nasional: Pasien Positif Covid-19 Bertambah 13.632 Orang
    Update Nasional: Pasien Positif Covid-19 Bertambah 13.632 Orang
    22/01/2021 - 20:21
  • Terbang Perdana, Jet Pribadi Gilang Widya Pramana Kirim Bantuan ke Kalsel
    Terbang Perdana, Jet Pribadi Gilang Widya Pramana Kirim Bantuan ke Kalsel
    22/01/2021 - 20:18
  • Sejumlah Pejabat Pemkab Magetan Dirotasi, Ini Harapan Bupati Suprawoto
    Sejumlah Pejabat Pemkab Magetan Dirotasi, Ini Harapan Bupati Suprawoto
    22/01/2021 - 20:15
  • Kunjungi Perpustakaan Indramayu, Komisi X DPR RI: Tingkat Membaca Meningkat Selama Pandemi
    Kunjungi Perpustakaan Indramayu, Komisi X DPR RI: Tingkat Membaca Meningkat Selama Pandemi
    22/01/2021 - 20:12
  • Dilantik, Irfan Anshori Siap Pimpin PWI Blitar Raya Tiga Tahun Mendatang
    Dilantik, Irfan Anshori Siap Pimpin PWI Blitar Raya Tiga Tahun Mendatang
    22/01/2021 - 20:09
  • Polsek PurbaIingga Ringkus Pelaku Penipuan Pengangkatan PNS
    Polsek PurbaIingga Ringkus Pelaku Penipuan Pengangkatan PNS
    22/01/2021 - 20:06
  • Tiga Pilar OPOP Mampu Bangkitkan Ekonomi Jatim
    Tiga Pilar OPOP Mampu Bangkitkan Ekonomi Jatim
    22/01/2021 - 20:03
  • Ambil Paksa Jenazah Covid-19, 12 Orang Serahkan Diri ke Polres Probolinggo
    Ambil Paksa Jenazah Covid-19, 12 Orang Serahkan Diri ke Polres Probolinggo
    22/01/2021 - 20:00
  • KPU Tetapkan Pasangan HARUM Sebagai Pemenang Pilwali Mataram 2020
    KPU Tetapkan Pasangan HARUM Sebagai Pemenang Pilwali Mataram 2020
    22/01/2021 - 19:46

TIMES TV

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

15/12/2020 - 15:25

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru
Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75

Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75
Meluaskan Manfaat

Meluaskan Manfaat
Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Wakil Presiden RI Paparkan Transformasi Wakaf Indonesia Produktif
    Wakil Presiden RI Paparkan Transformasi Wakaf Indonesia Produktif
    22/01/2021 - 12:05
  • Vaksin Sinovac: Untuk Indonesia sehat
    Vaksin Sinovac: Untuk Indonesia sehat
    21/01/2021 - 20:32
  • Perlunya Pelayanan Publik Digital Di Masa Pandemi Covid-19
    Perlunya Pelayanan Publik Digital Di Masa Pandemi Covid-19
    21/01/2021 - 19:30
  • Kuasa Kekerabatan dalam Pilkada 2020
    Kuasa Kekerabatan dalam Pilkada 2020
    21/01/2021 - 17:24
  • Bocornya di Atap, Mereka Sibuk Membersihkan Lantai
    Bocornya di Atap, Mereka Sibuk Membersihkan Lantai
    21/01/2021 - 13:34
  • Pendidikan Era Paradigma Baru
    Pendidikan Era Paradigma Baru
    21/01/2021 - 13:20
  • Berbuat Baiklah dan Tidak Merusak
    Berbuat Baiklah dan Tidak Merusak
    21/01/2021 - 02:30
  • Selamatkan Usia Produktif
    Selamatkan Usia Produktif
    20/01/2021 - 21:34

KULINER

  • Nasi Padang Rempah Hotel Aston Sidoarjo, Cocok Bantu Jaga Imunitas Tubuh di Musim Hujan
    Nasi Padang Rempah Hotel Aston Sidoarjo, Cocok Bantu Jaga Imunitas Tubuh di Musim Hujan
    22/01/2021 - 17:03
  • Berawal dari Acara Pramuka, Kacang Telur Brawijaya jadi Legenda
    Berawal dari Acara Pramuka, Kacang Telur Brawijaya jadi Legenda
    22/01/2021 - 10:45
  • Makanan Tradisional Indonesia Berbahan Pisang, Mana Favorit Anda? 
    Makanan Tradisional Indonesia Berbahan Pisang, Mana Favorit Anda? 
    22/01/2021 - 03:15
  • Andalkan Pemasaran Lewat Medsos, Dua Mahasiswa Unej Rintis Bisnis Kuliner Tradisional
    Andalkan Pemasaran Lewat Medsos, Dua Mahasiswa Unej Rintis Bisnis Kuliner Tradisional
    21/01/2021 - 10:02
  • Pajeon Menu Sarapan Ala Korea, Begini Cara Membuatnya
    Pajeon Menu Sarapan Ala Korea, Begini Cara Membuatnya
    21/01/2021 - 04:26
  • Prajurit Banteng Raiders TNI Gugur Bentrok Senjata Vs OPM Papua
    Prajurit Banteng Raiders TNI Gugur Bentrok Senjata Vs OPM Papua
    22/01/2021 - 13:16
  • Biadab, OPM Tembak Mati Prajurit Banteng Raiders Usai Salat Subuh
    Biadab, OPM Tembak Mati Prajurit Banteng Raiders Usai Salat Subuh
    22/01/2021 - 16:48
  • Prabowo Tak Sadar 16 Tahun Kemudian Mayor Ini Jadi Danjen Kopassus
    Prabowo Tak Sadar 16 Tahun Kemudian Mayor Ini Jadi Danjen Kopassus
    22/01/2021 - 12:46
  • Cerita Brigjen Ida, Jenderal Berhijab Ditelepon Sespri Komjen Sigit
    Cerita Brigjen Ida, Jenderal Berhijab Ditelepon Sespri Komjen Sigit
    22/01/2021 - 08:28
  • COVID-19 Mengganas: Tanpa Gejala, Sesak Napas dan Meninggal Dunia
    COVID-19 Mengganas: Tanpa Gejala, Sesak Napas dan Meninggal Dunia
    22/01/2021 - 15:06