TIMESINDONESIA, JAKARTA – BEBERAPA waktu yang lalu lembaga survei Politika Research Counsulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia memaparkan hasil temuannya menegenai peluang kepemimpinan perempuan jika menjadi kandidat Pemilihan Presiden 2024. Penelitian cukup menarik karena dalam kesimpulan matematis tersebut 72,2 persen perempuan lebih setuju laki-laki dapat menjadi pemimpin nasional kembali. Hanya 7,2 persen responden yang menyatakan sikap mendukung calon perempuan, semetara 20,6 persen responden tidak memberikan jawaban.
Survei estafet politik pemilu 2024 memang sudah marak dilakukan. Hanya saja bagi penelitian survei ini cukup memiliki masalah secara basis kasus kepemimpinan perempuan. Survei ini bukan saja memberikan informasi persepsi publik namun memberikan gambaran bahwa citra perempuan begitu nampak rendah. Lebih jauh, survei ini tidak begitu mengutarakan apa dan bagaimana motif menelisik sosok perempuan dalam tolok ukur yang barangkali pendidikan politik perempuan masih butuh penguatan.
Alasan minimnya kepercayaan perempuan pada sesamanya dalam lingkup kepemimpinan merupakan kasus lama sekalipun dianatomi bahwa menjadi ladang suburnya maskulinitas dalam beberapa kelembagaan dan kebijakaan di negeri ini. Kepemimpinan perempuan ini selalu dipaksakan memiliki ciri-ciri maskulinitas layaknya laki-laki.
Kode budaya keperempuanan selalu diramu dalam kaca mata peluang dan akseptabilitas kaum laki-laki. Sangat tidak senarai jika seolah kebijakan dari kepemimpinan perempuan tidak memiliki daya sebagaimana kaum laki-laki. Penelitian ini akan cukup bermalasah dalam kaca mata pendekatan pengarusutamaan gender.
Pertama, terlalu dini menghadirkan konklusi dengan potret perempuan setelah pemilihan serentak tahun 2019 berlalu. Pada pemilu lalu perempuan belum bisa mendapatkan hak dan kesetaraan politik karena selalu terhambat dalam budaya politik transaksional dan patriarki yang cukup akut.
Kedua, kepemimpinan perempuan akan cukup bermasalah karena referensi praktek kebijakan dari pemimpin perempuan di berbagai daerah maupun di pusat tidak semuanya responden perempuan memiliki referensi yang sama, penilian semacam itu lebih tepat karena referensi keberhasilan pemimpin perempuan tidak begitu ekploratif.
Data-data hasil penelitian kita terima sebagai muatan infomasi ilmiah karena melewati prosedur penelitian. Tetapi tidak semua konklusi tersebut cukup masuk akal. Bisa jadi hasil survei semacam ini akan memicu kontak wacana lainnya yakni bagaimana pemimpin perempuan membangun kepercayaan pada kalangan perempuan atau bisakah pemimpin perempuan tidak tertarik pada lingkup korupsi dan mampu menjaga martabat kelembagaan yang dipimpinnya.
Imunitas Kepemimpinan
Kepercayaan kepemimpinan perempuan dalam banyak hal sering mendapat perlakuan sosial dan budaya yang berbeda. Paling ekstrem di saat nash agama ikut mendakwa. Padahal kepemimpinan tidak sama sekali berhubungan dengan hal yang sejatinya hasil dari mufakat konstruk budaya. Kepemimpinan perempuan dalam politik lambat laun akan dibutuhkan, ini bukan soal perimbangan jumlah angka posisi tetapi kepemimpinan perempuan akan menimbulkan budaya kerja dan peran lain.
Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1999 terhadap 150 negara, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan yang tinggi diparlemen akan mendorong turunnya tingkat korupsi di suatu Negara. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Vivi Alatas tahun 2006 terhadap perilaku korup di 4 negara yakni: Australia, India, Indonesia, dan Singapura tidak ditemukan yang signifikan dari perilaku korup laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku korup menurut penelitian ini tidak didasarkan Gender namun oleh Budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perspektif dalam menilai perilaku wanita dalam korupsi. Selanjutnya dalam survei yang dilakukan Transparency International’s Global Corruption Barometer pada tahun 2009 di lebih 60.000 rumah tangga di lebih 60 negara, membuktikan secara konsisten bahwa perempuan lebih sedikit membayar suap di bandingkan laki-laki.
Jika sekedar melihat unsur tekstus dari pembawaan nampaknya ini cukup diskredit dan menempatkan kembali perempuan dalam kelas sosial terpinggirkan. Kita butuh beberapa hal dalam penguatan kepemimpian perempuan. Pertama, dalam aspek politik kepemimpinan perempuan harus diberikan ruang lebih banyak, hal itu bisa dilakukan lebih dini pada maksimalisasi peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu sebab membangun kesadaran konsep dan prosedut politik.
Kedua, jangan lagi ada perspektif kaca mata tunggal mengenai model kepemimpinan sehingga apa yang lebih bisa dilakukan oleh laki-laki maka perempuan pun dianggap tidak layak. Budaya semacam ini dapat didorong dengan adanya pendekatan partisipasi masyarakat sendiri yang harus ikut andil mengawasi kepemimpinan itu sendiri.
Ketiga, penting pendidikan politik yang lebih luas wacana dan isu, dan berani bergerak dari hal-hal normatif yang melanggengkan subordinatif perempuan sebagai sosok yang harus selalu didorong.
Penguatan demokrasi tidak selalu bicara pertimbangan efisiensi ekonomi dan suara dalam perkara politik. Karena dalam hal demikian, posisi perempuan sering tidak beruntung. Jika demokrasi mau membangun ruang publik sehat, adil, dan beradab maka demokrasi harus fungsi masyarakatnya lebih akomodatif termasuk kepada keberadaan peran-peran kepemimpinan perempuan.
* Penulis Estetika Handayani adalah Direktur Eksekutif Kajian Perempuan dan Politik Estetika Institute
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Sholihin Nur |
