Wabah Covid-19, Indonesia Unggul Dorong Presiden Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Bagaikan kapal yang mengalami terjangan badai, Indonesia saat ini dalam krisis yang tak bisa dianggap remeh. Atas dasar ini, Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) Horas Sinaga mendorong untuk merivisi APBN dengan fokus pada penanganan Covid-19 yang sudah memakan banyak korban jiwa di tanah air.

Horas secara tegas mendorong pemerintah menunda pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pasalnya, anggaran pembangunan dan pemindahan IKN yang sangat besar bisa dialihkan bagi penanganan pandemi virus corona.

"Di tengah gejolak pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global, kami menyarankan Presiden Joko Widodo memfokuskan diri dalam penanganan pandemi corona di dalam negeri, dan menunda rencana  pembangunan serta pemindahan ibu kota negara," ujar Horas di Slipi, Senin (30/3/2020).

Horas mendorong pemerintah memperbesar porsi belanja sosial dalam APBN untuk mengatasi pandemi corona yang sangat mendesak dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya, Horas mengusulkan dengan menunda pembangunan IKN.

Menurut Horas, ekonomi Indonesia yang tampak di ambang krisis sudah selayaknya mendorong pemerintah memikirkan ulang dan merevisi APBN, terutama rencana pembangunan ibu kota baru.

"Sehingga sumber daya keuangan pemerintah bisa digunakan untuk optimalisasi penanganan pandemi corona, dan meningkatkan produktivitas sektor perkebunan, pertanian, serta kelautan," terang pria yang  pernah menjadi treasury dealers di Bank Mandiri.

Penundaan pemindahan IKN itu menurut Horas akan menjadi langkah awal yang bijak dari pemerintah, mengingat penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat di tanah air. 

"Kita bisa lihat jelas kok, pandemi ini memberikan pengaruh buruk  bagi ekonomi Indonesia. Lonjakan jumlah pasien corona dengan fatality rate yang tinggi dalam sebulan terakhir membuat masyarakat cemas. Imbauan physical distancing, bekerja, belajar dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi terseok," kata Horas. 

Ia menambahkan, konsumsi swasta yang menyumbang hampir 60% pergerakan ekonomi nasional mengalami gangguan. Penjualan retail yang di pasar tradisional dan pasar modern cenderung turun. Malah sebelum corona ini ramai di Indonesia, data indeks penjualan riil yang dirilis Bank Indonesia sudah menunjukkan kontraksi 0,3% pada bulan Januari 2020.

Bisnis otomotif pun selama Januari dan Februari menunjukkan penurunan sekitar 2,4%. Anjloknya perjalanan wisata baik domestik ataupun asing juga mendapat sorotan Horas. 

"Saya amati kunjungan wisatawan mancanegara turun 7,62% di Januari 2020 dibandingkan Desember 2019. Kalau wisatawan domestik turun 3,1% pada periode yang sama. Gangguan pada konsumsi swasta ini sangat mungkin akan lebih terasa dalam pada bulan Maret dan juga bulan-bulan sesudahnya," kata Horas.

Situasi yang mencekam seperti ini, menurut Horas, wajib direspons pemerintah dengan sangat bijak. 

"Jangan sampai kita terperosok dalam krisis moneter yang parah, maka dari itu pemerintah kami dorong merivisi APBN, dengan menambah porsi belanja sosial di APBN demi mengatasi pandemi corona yang mengkhawatirkan ini dan menunda pembangunan Ibu Kota Negara," ujar Ketum VIU itu 

"Saya percaya Pak Jokowi memiliki hati nurani yang penuh belas kasih, naluri beliau tajam. Beliau seorang yang bijak. VIU menyarankan Pak Jokowi menunda pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Banyak jiwa di Indonesia yang butuh pertolongan akibat pandemi corona, ini lebih mendesak daripada pemindahan Ibu Kota Negara," tegas Horas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement