Kopi TIMES

Polemik Omnibus Law Versus Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia

Jumat, 28 Februari 2020 - 16:30 | 62.94k
Polemik Omnibus Law Versus Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia
Dinda Okta Mevia Fajrina, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
Editor: Irfan Anshori

TIMESINDONESIA, MALANGPADA bulan Februari tahun 2020 ini, telah terjadi konflik yang cukup memanas antara serikat buruh atas keputusan Omnibus Law RUU tentang cipta lapangan kerja. Banyak intrik dalam melanggengkan Omnibus Law, khususnya terkait opini salah ketik pasal 170 tentang kewenangan Presiden terkait Peraturan Pemerintah (PP) dalam mengambil alih Undang-Undang. Sedangkan tentu pasal tersebut tidak selaras dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan gagasan bahwa Perpu hanya bersifat produk hukum yang sah untuk mengganti Undang-Undang apabila terdapat sebuah permasalahan yang genting.

Pentingkah buruh migran di Malaysia?

Meninggalkan persoalan Omnibus Law, mari menelusuri permasalahan terkait  keberadaan buruh migran di Malaysia yang telah menjadi salah satu prioritas penting di era pemerintahan Jokowi. Prioritas pemerintahan Jokowi dalam mengevaluasi penatalaksanaan ketenagaankerja secara internasional yaitu dikarenakan masih banyak buruh imigran ataupun TKI yang terkena masalah ketika bekerja di Malaysia. Berbagai masalah ini salah satunya adalah terkait penyelundupan imigran gelap, kekerasan, pelecehan dan pembebanan biaya yang tidak sesuai kontrak.

Berangkat dari banyaknya kasus yang bermunculan terkait ketenagakerjaan migrasi di era pemerintahan Jokowi, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa ketersinggungan ini akan dapat meluas dan merusak iklim politik internasional antara Indonesia dan Malaysia, bahkan juga pada negara-negara pelopor permintaan tenaga kerja yang bekerjasama dengan Indonesia dalam pasokan buruh-buruh TKI. Keseriusan pemerintah kali ini dalam menanggapi kasus buruh migran di Malaysia sebaiknya lebih diutamakan daripada menciptakan permasalahan baru seperti perencanaan cipta kerja dan masalah Omnibus law, mengapa demikian? Dikarenakan pekerja atau buruh migran adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi negara, sehingga penanggapan yang serius dari pemerintah terkait masalah ini juga sebagai sikap dan harapan agar hubungan kedua belah pihak selalu terjalin dengan baik.

Membicarakan tentang TKI Indonesia di Malaysia akan menyangkut banyak hal. Awalnya kedatangan para pekerja di Indonesia adalah sebagai upaya mencari penghidupan yang layak, namun kedatangan ini lambat laun di manfaatkan oleh pemerintah Malaysia sebagai pemerkuat posisi politik orang Melayu setelah adanya kerusuhan antar etnis tahun 1969. Dengan adanya kehadiran tenaga kerja dari Indonesia yang notabene termasuk ras melayu, diharapkan dapat membantu dan mengantisipasi kesenjangan etnis melayu dengan tionghoa di Malaysia. Sehingga hal ini membuat para TKI memiliki ruang tersendiri untuk mengisi negara-negara tujuan, khususnya Malaysia.

Presiden Jokowi telah menyinggung beberapa isu terkait dengan TKI secara umum terutama masalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang didukung secara penuh oleh NGO (Non Goverment Organization) yaitu Migrant Care yang sangat mengapresiasi dari pemerintahan Jokowi.

Langkah yang dilakukan Pemerintah?

Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja ke DPR melalui konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tentu mendapat penolakan yang cukup besar, karena keberadaan dari tiap pasal pada RUU tersebut disinyalir bukan perihal menciptakan lapangan kerja yang baik atau perlindungan terkait pekerja dalam dan luar negeri, melainkan sebaliknya, yakni mereduksi kesejahteraan dari para buruh.

Permasalahan omnibus law terkait penyinggungan ketiadaan aturan nilai pesangon dianggap tidak selaras dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu terkait ketiadaan sanksi pidana bagi perusahaan, juga tentunya dapat menekan ruang gerak dari para buruh untuk mendapatkan sebuah keadilan apabila terjadi konflik maupun wanprestasi di masa depan. Sedangkan hukuman perihal administrasi dan perdata saja, dinilai tidak cukup untuk membuah para oknum merasa kapok telah mengambil hak-hak para tenaga kerja. Ditambah lagi tentang konsep eksploitasi. Pada omnibus law pasal 89 diketahui telah merubah poin 22 pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait waktu istirahat kerja yang dibebankan 30 menit setelah bekerja selama 4 jam dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

Keberadaan omnibus law ini hanya akan membuka peluang permasalahan baru dan menjadikan para Sumber Daya Manusia (SDM) merasa tidak betah untuk bekerja di negaranya yang pada akhirnya akan membuat masyarakat di daerah-daerah terpencil yang menggantungkan hidup sebagai buruh akan mencoba peluang baru untuk menjadi TKI di negeri orang. Berdasarkan perkembangannya, akan merugikan produktivitas dan perekonomian negara Indonesia sendiri. Dengan demikian, pemerintah seharusnya menyadari bahwa sebaiknya mengutamakan penyelesaian dan perlindungan terkait permasalahan TKI di sejumlah negara terlebih dahulu, sebelum membuat peraturan yang pada akhirnya mendatangkan sejumlah pro dan kontra dari seluruh lapisan masyarakat.

***

*) Penulis: Dinda Okta Mevia Fajrina, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.


omnibus law malang
Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat

Ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia pro-data, terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, profesional & pemerintah.

Jumlah Kasus di Indonesia Saat Ini

2,491

+218 Positif

192

+28 Sembuh

209

+11 Meninggal
Statistik Kasus COVID-19 di Indonesia
Last update: Senin, 06 April 2020 - 15:50 Sumber: kawalcorona.com
Honda HRV

TIMES TV

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

23/03/2020 - 20:12

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi
Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19

Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19
Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto

Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto
Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Covid-19 dan Skenario Terburuk Pilkada Serentak 2020
    Covid-19 dan Skenario Terburuk Pilkada Serentak 2020
    07/04/2020 - 08:36
  • Belajar Banyak dari Virus Corona
    Belajar Banyak dari Virus Corona
    07/04/2020 - 06:16
  • Covid-19, Subsidi untuk Pekerja Harian
    Covid-19, Subsidi untuk Pekerja Harian
    07/04/2020 - 05:22
  • Covid-19, Insentif Juga Harus Diberikan dalam Kepariwisataan
    Covid-19, Insentif Juga Harus Diberikan dalam Kepariwisataan
    07/04/2020 - 04:40
  • Urgensi Pendidikan Moral dan Karakter di Sekolah
    Urgensi Pendidikan Moral dan Karakter di Sekolah
    07/04/2020 - 03:13
  • Refleksi Hari Jadi Bone Ke-690, Momentum Menilai Kembali Prioritas Pembangunan
    Refleksi Hari Jadi Bone Ke-690, Momentum Menilai Kembali Prioritas Pembangunan
    07/04/2020 - 02:36
  • Disharmoni Komunikasi Krisis
    Disharmoni Komunikasi Krisis
    06/04/2020 - 23:37
  • Covid-19, Sebuah Pesan dari Alam
    Covid-19, Sebuah Pesan dari Alam
    06/04/2020 - 18:48
  • Dituduh Maling Dompet Sopir Truk, Waria di Cilincing Dibakar Hidup-hidup
    Dituduh Maling Dompet Sopir Truk, Waria di Cilincing Dibakar Hidup-hidup
    07/04/2020 - 11:42
  • Nikita Mirzani Pamer Bodi Aduhai Selama Karantina Mandiri, Netizen Geger
    Nikita Mirzani Pamer Bodi Aduhai Selama Karantina Mandiri, Netizen Geger
    07/04/2020 - 11:41
  • Stimulus Ekonomi dari Jokowi Jangan Sampai Bebankan Dunia Usaha
    Stimulus Ekonomi dari Jokowi Jangan Sampai Bebankan Dunia Usaha
    07/04/2020 - 11:39
  • Edukasi Bahaya COVID-19, Satlantas Polres Sleman Gelar Aksi Teatrikal
    Edukasi Bahaya COVID-19, Satlantas Polres Sleman Gelar Aksi Teatrikal
    07/04/2020 - 11:38
  • Jokowi Ingatkan Mekanisme Jaring Pengaman Sosial Tak Berbelit-belit
    Jokowi Ingatkan Mekanisme Jaring Pengaman Sosial Tak Berbelit-belit
    07/04/2020 - 11:36
  • Aktor Batman: The Dark Knight Rises Meninggal Dunia karena COVID-19
    Aktor Batman: The Dark Knight Rises Meninggal Dunia karena COVID-19
    07/04/2020 - 06:14
  • Ajudan Jokowi Sabet Titel Pasukan Elite Milter AS di Tengah Wabah
    Ajudan Jokowi Sabet Titel Pasukan Elite Milter AS di Tengah Wabah
    07/04/2020 - 06:26
  • Trending di YouTube, Pembawaan Lagu 'Aisyah Istri Rasulullah' Haram
    Trending di YouTube, Pembawaan Lagu 'Aisyah Istri Rasulullah' Haram
    07/04/2020 - 09:48
  • Imbas Corona, Pengacara Krisna Murti Batalkan Pesta Nikah Putranya
    Imbas Corona, Pengacara Krisna Murti Batalkan Pesta Nikah Putranya
    07/04/2020 - 06:00
  • Kota Horor, Mayat Bergelimang di Jalanan, 3.500 Mobil Hangus Terbakar
    Kota Horor, Mayat Bergelimang di Jalanan, 3.500 Mobil Hangus Terbakar
    07/04/2020 - 04:30