TIMESINDONESIA, MALANG – PERMASALAHAN banjir merupakan salah satu isu yang sering kali kita jumpai di media-media televisi nasional. Hal tersebut menjadikan mimpi buruk bagi warga Jakarta yang harus rela tempat tinggalnya direndam banjir. Tidak heran memang bencana banjir hampir setiap tahunnya ada. Hal ini menjadi pertanyaan besar kenapa Jakarta sering terjadinya banjir di mulai pada tahun 1866 hingga sekarang ini, namun pada awal tahun 2020 bencana banjir terbesar yang di alami warga Jakarta dan sekitarnya terjadi lagi sejak bebrapa tahun silam. Lalu siapa yang harus di salahkan, ketika banjir terus menerus menghantui warga ibukota?
Mencari jawaban atas kesalahan banjir tentu tidak bisa secara sepihak menyalahkan salah satu aktor publik. Hal ini karena bencana banjir bukan hasil dari alam melainkan ulah dari manusia itu sendiri yang menyebabkan perubahan terhadap iklim dan alam. Sehingga ketika datangnya musim penghujan air yang turun tidak langsung meresap kedalam permukaan tanah, akibatnya debit air meluap ke permukiman warga.
Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir .Seharusnya sebagai manusia yang memiliki akal budi pekerti harus berpikir secara matang akan dampak yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Salah satu contoh, maraknya ahli fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta belakangan ini, sehingga kurangnya daerah resapan air untuk masuk ke dalam tanah ataupun mengalir ke hulu sungai menjadi terhambat akibat banyaknya gedung-gedung dan padatnya permukiman warga. Serta masih adanya ketidakpedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, seperti buang sampah di sungai yang membuat aliran air menjadi terhambat, akibatnya ketika musim hujan tiba air meluap ke permukiman warga.
Hal tersebut sangat memprihatinkan ketika dampak yang di timbulkan dari bencana banjir dapat merusak infrastruktur utama, termasuk rumah-rumah warga yang terkena imbasnya dari bencara banjir. Akibatnya rumah-rumah warga mengalami rusak berat hingga ringan, serta merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Ditambah lagi dengan kerugian semakin besar, jika terganggunya kegiatan ekonomi dan jalannya pemerintahan. Menurut data dari Bhima Yudhistira, peneliti dari Institue For Development of Economic and Finance (INDEF) menjelaskan bahwa banjir di DKI Jakarta mengalami kerugian melebihi 10 trilun.
Terjadinya berbagai peristiwa banjir setiap tahunnya seharusnya menjadi pembelajaran kita bersama untuk mengatasinya, terlebih mengingat berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas publik dan membantu masyarakat memulihkan keadaan tempat tinggalnya. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat strukural, ternyata belum mampu sepenuhnya mengatasi banjir di Indonesia terlebih pada daerah DKI Jakarta dan sekitranya. Upaya-upaya yang sudah di lakukan antara lain melakukan normalisasi sungai hingga naturalisasi sungai, serta menerapkan konsep zero run off yang memungkinkan air hujan di tamping ke dalam tanah agar tidak semua air mengalir ke sungai. Selain itu juga kita harus memahami jenis-jenis banjir yang sering terjadi di ibukota, anataranya adalah banjir kiriman yang terjadi karena air hujan dari kawasan Bogor, tidak mampu di serap secara maksimal sehingga meluap ke aliran sungai yang ada di ibukota.
Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang ini untuk mencegah bencana banjir? Pertama, sebagai manusia kita harus intropeksi diri akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian alam seperti tidak membuang sampah ke sungai, menjaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, serta mengubah gaya kita terhadap penggunakan kantong plastik. Setidaknya hal kecil ini dapat mengurangi bencana banjir untuk jangka waktu kedepan jika di dukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi.
Kedua, partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tentuk para stakeholder tidak mampu mengatasi persoalan banjir sendirian. Ketiga, menahan ego sektoral untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Banyak daerah yang terkena banjir akibat ego sektoral yang mengenyampingkan kepentingan masyarakat.
Maka dari itu, untuk mengatasi banjir di Ibukota Jakarta yang lebih integratif dan efektif, diperlukan koordinasi secara menyeluruh antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Sehingga yang diharapkan masyarakat terhadap Jakarta yang bebas banjir bisa tercapai jika belajar dan saling memahami kondisi Ibukota darurat lahan terbuka hijau.
***
*) Penulis: Fadian Nur Aziz, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Irfan Anshori |
| Publisher | : Sholihin Nur |
