Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Hukum Yang Memprevensi Darah Tumpah

Jumat, 21 Februari 2020 - 16:00 | 22.56k
Hukum Yang Memprevensi Darah Tumpah
Anang Sulistyono, Dosen dan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKH) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma).
FOKUS

Universitas Islam Malang

Pewarta: Humas Unisma | Editor: AJP-5 Editor Team

TIMESINDONESIA, MALANG – Benarkah hukum itu ars boni et aequi atau seni yang baik dan patut? atau apakah suatu ketika nanti, kita akan bisa menyaksikan produk hukum yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang jujur, baik, menjunjug tinggi keadilan, dan selalu memanglimakan kebenaran

Masih sulit diketahui kapan pastinya wajah hukum di negeri ini tidak lagi sengkarut, pasalnya yang mudah terbaca adalah praktik-praktik yang sebenarnya bermuatan pertanggungjawaban hukum, namun oleh beberapa gelintir elit, apa itu elit politik, ekonomi maupun hukum, lebih cenderung diredupkan ke aras tidak jelas atau dibawa  berputar-putar ke wilayah tak bertuan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI unisma.ac.id

Di tengah masyarakat,  gampang misalnya muncul pernyataan seseorang dari elitis tentang orang lain yang berurusan dengan hukum, yang tergesa-gesa distigma sebagai seseorang yang sudah pasti bersalahnya atau digolongkan sebagai penjahat yang merugikan masyarakat dan negara, yang bahkan diposisikannya sebagai musuh bersama (common enemy).

Dalam sisi yuridis, tentu saja itu statemen sangat berani, pasalnya berbentuk praduga bersalah (presumption of guilt) yang bermodus memojokkannya sebagai “anggota” pelanggar hukum.

Stigma itu jelas menyakitkan, merendahkan harga diri, atau menjatuhkan marwah. Stigma ini tak beda dengan perampash hak kesederajatan dan keadilan di depan hukum yang diakui secara konstitusionalitas. Stigma ini identik dengan menghilangkan sebagian hak orang lain atau masyarakat.

Sebutan seperti itu, membuat logis jika yang terkena sasaran, yang disebut, atau dijulukinya jadi marah, yang seringkali kemarahannya berujung pada terjadinya dan bahkan meluasnya “darah tumpah” dimana-mana.

Marah dan melawan merupakan wujud kekecewaan, kerugian, atau merasa diinjak-injak harga diri, ideologi, isntitusi, dan agamanya. Secara a contrario, menjadi tidak logis jika yang diberi stigma buruk itu tidak marah, mengamini, atau tak melakukan perlawanan habis-habisan, pasalnya dirinya sudah direduksi citra  dan dikoyak-koyak martabatnya.

Kalau sampai tidak marah berarti yang dituduhkan atau stigma buruk yang disematkan benar adanya, atau dirinya sangat kuat menahan kesabaran dan menjatuhkan sikap diam atau apatis.

Jika yang dituduhkan tidak benar, namanya adalah fitnah. Untuk menguji benar tidaknya tuduhan, tidaklah main-main, ada rule of game, atau proses etis dan akuntabilitas yuridis. Dalam Islam, seseorang yang melemparkan fitnah (tuduhan), misalnya dalam kasus perzinaan (adultery), yang kemudian tidak bisa membuktikannya, maka penuduhnya terkena sanksi hukuman cambuk.

Sanksi hukuman cambuk bagi penfitnah (penuduh tanpa bukti) itu sejatinya bermaksud memberikan pendidikan moral pada setiap orang supaya mampu mendidik lisannya dengan baik dan bertanggungjawab, kecuali memang ada bukti yang bisa digunakan sebagai instrumen pembenaran atas tuduhan yang diajukan.

Hukuman cambuk ini menjadi wujud substansi hukum sebagai ars boni et aequi, yang memberikan keadilan untuk semua (justice for all), sehingga dalam ranah inilah setiap subyek hokum yang melakukan perbuatan salah, membuat ujaran kebencian, atau menyebarkan hoak, wajib disejajarkan dengan “penfitnah” yang hukumannya sangat serius (dalam syariat Islam).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI unisma.ac.id

Yang benar, setiap pelempar tuduhan, berkewajiban memberikan bukti, sementara yang dituduh pun berkewajiban membela atau mengadvokasi dirinya jika memang tidak bersalah. Ini tak semata-mata karena tuduhan dari tokoh tertentu, tetapi siapapun kelak yang melemparkan tuduhan, akan berhadapan dengan norma yuridis yang selalu menuntut kepastian,  egalitarianisme, keadilan, dan kejujuran, dan bukan pada praduga.

Nilai kespatian dan perlakuan berbasis egalitarianisme, kejujuran, dan keadilan itu  merupakan ruh konstruksi negara hukum. Ketika ruh ini tercerabut dari tubuhnya, maka terpenggalah keberlanjutan hidupnya.

Konstruksi negara menjadi lemah, rapuh, dan bahkan hancur atau minimal ternoda marwahnya akibat tidak adanya perlakuan egaliter, jujur, dan berkeadilan di  antara elemen sosial dan  politik atau siapapun  subyek yuridis yang berlaku melanggar norma hukum.

Dalam kasus pelempar praduga atau pembuat hoak harus mempertanggungjawabkan secara obyektif dan mekanistik-yuridis kalau testimoninya bukanlah asal tuduh atau bukan cari sensasi politik demi target eksklusif tertentu, tetapi memang benar-benar bermaksud memberikan jalan yang lebih jelas  tentang berbagai praktik busuk, minimal memperkuat terbongkarnya  indikasi penyimpangan keuangan atau malapraktik profesi. Sebaliknya, jika memang salah, berarti “jantan” menerima pertanggungjawaban yurdis.

Selain itu, ada keterikatan kewajiban memosisikan dirinya sebagai subyek yuridis yang bertanggungjawab bukan hanya terhadap ucapanya sendiri, tetapi juga  pada lembaga atau seseorang yang tercoreng akibat ucapan atau sikapnya yang menabur kerugian pada orang lain. Jika setiap subyek hokum bisa seperti ini, amarah yang berujung darah tumpah bisa dicegah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI unisma.ac.id

*)Penulis: Anang Sulistyono, Dosen dan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKH) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma).


Opini Kopi Times Unisma Malang Universitas Islam Malang
Publisher : Rochmat Shobirin
KOMENTAR

EKORAN

Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat

Ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia pro-data, terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, profesional & pemerintah.

Jumlah Kasus di Indonesia Saat Ini

1,790

+113 Positif

112

+9 Sembuh

170

+13 Meninggal
Statistik Kasus COVID-19 di Indonesia
Last update: Kamis, 02 April 2020 - 15:50 Sumber: kawalcorona.com
Honda HRV

TIMES TV

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

23/03/2020 - 20:12

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi
Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19

Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19
Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto

Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto
Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Bukan Lockdown, Indonesia Punya Dasa Wisma untuk Tuntaskan Corona
    Bukan Lockdown, Indonesia Punya Dasa Wisma untuk Tuntaskan Corona
    02/04/2020 - 22:40
  • Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan yang Mendewasakan
    Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan yang Mendewasakan
    02/04/2020 - 22:28
  • Covid-19 dan Investasi Saham
    Covid-19 dan Investasi Saham
    02/04/2020 - 15:13
  • Di Era Wabah, Jangan Ada Pelanggaran HAM
    Di Era Wabah, Jangan Ada Pelanggaran HAM
    02/04/2020 - 14:19
  • Sputnik dan Kita
    Sputnik dan Kita
    02/04/2020 - 13:43
  • Politik Hukum Berbasis Keadilan Gender
    Politik Hukum Berbasis Keadilan Gender
    02/04/2020 - 13:10
  • Menakar Kampus Merdeka ala Nadiem
    Menakar Kampus Merdeka ala Nadiem
    02/04/2020 - 12:28
  • Corona oh Corona!
    Corona oh Corona!
    02/04/2020 - 09:02
  • Evi Novida Minta Jokowi Cabut Kepres Pemecatannya dari Anggota KPU
    Evi Novida Minta Jokowi Cabut Kepres Pemecatannya dari Anggota KPU
    03/04/2020 - 03:10
  • Bhayangkara FC Pastikan Kontrak dengan Sponsor Masih Aman
    Bhayangkara FC Pastikan Kontrak dengan Sponsor Masih Aman
    03/04/2020 - 02:45
  • Wamendes: Desa Harus Terlindungi dari Pemudik
    Wamendes: Desa Harus Terlindungi dari Pemudik
    03/04/2020 - 02:05
  • 2 Perwira TNI AL Berstatus PDB Virus Corona Meninggal di Jakarta
    2 Perwira TNI AL Berstatus PDB Virus Corona Meninggal di Jakarta
    03/04/2020 - 01:05
  • Pakar Sebut Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Tidak Bekerja On dan Off
    Pakar Sebut Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Tidak Bekerja On dan Off
    03/04/2020 - 00:51
  • Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis dan Diskon Tagihan PLN
    Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis dan Diskon Tagihan PLN
    03/04/2020 - 00:34
  • Manantang Maut Lewat Mike Tyson, Aktor Nekat Ini Bernasib Tragis
    Manantang Maut Lewat Mike Tyson, Aktor Nekat Ini Bernasib Tragis
    03/04/2020 - 00:44
  • Pandemi Corona Bikin Juventus Sulit Bayar Gaji, Ronaldo Pulang ke MU
    Pandemi Corona Bikin Juventus Sulit Bayar Gaji, Ronaldo Pulang ke MU
    03/04/2020 - 01:34
  • Gawat, Bek Norwich Ketahuan Buka Situs Dewasa
    Gawat, Bek Norwich Ketahuan Buka Situs Dewasa
    03/04/2020 - 00:10
  • Mengenang Tragedi Memalukan Newcastle United 15 Tahun Silam
    Mengenang Tragedi Memalukan Newcastle United 15 Tahun Silam
    03/04/2020 - 02:29