Sanusi Hijrah, PKB Harus Siap Melawan Sang Mantan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kontestasi Pilkada Kabupaten Malang yang sebelumnya dianggap adem ayem, konon kini dianggap mulai ramai dan semakin menarik untuk diikuti. Hal tersebut disebabkan PDI Perjuangan yang pada 18 Februari 2019 sudah resmi mengeluarkan rekom. Rekom PDI Perjuangan tersebut turun atas nama HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto yang masing-masing diusung  sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pilkada tahun 2020.

Peristiwa politik yang sangat penting diatas, sebelumya telah diprediksikan beberapa pihak. Namun, prediksi yang muncul kebanyakan public mengarah bahwa HM Sanusi akan membawa PKB untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Dengan demikian Pilkada Kabupaten Malang dianggap sudah selesai. Anggapan tersebut disandarkan pada faktor petahana dan ditopang koalisi PKB-PDI Perjuangan yang merupakan dua partai jawara di Kabupaten Malang pada Pileg 2019.

Seperti dinamika politik pada umumnya, kerap terjadi kejutan-kejutan di dalamya. HM Sanusi memilih pindah partai ke PDI Perjuangan. Bagi penulis langkah petahana yang memilih hengkang dari PKB yang membesarkannya dan memilih mendarat di PDI Perjuangan merupakan satu langkah kejutan yang memantik proses politik di Kabupaten Malang menjadi lebih dinamis.

HM Sanusi yang merupakan salah satu kader terbaik yang tumbuh dan besar melalui PKB, justru nyaris pada puncak ketokohannya di Kabupaten Malang memilih meninggalkan PKB. Hijrahnya HM Sanusi yang ditandai dengan dilayangkannya surat pengunduran diri ke DPP PKB, bagi penulis murni merupakan pertimbangan politik semata dalam upaya menuju periode kedua menduduki kursi Bupati Kabupaten Malang.

Dalam hal politik praktis, langkah HM Sanusi dianggap satu hal yang lumrah demi menjaga dan mempertahankan kans meraih kekuasaan. Akan tetapi, apakah kader-kader PKB menerima begitu saja langkah politik yang ditempuh HM Sanusi? Lalu, bagaimana dengan kans PKB mengusung calon untuk melawan sang mantan?

Koalisi bangjo (abang-Ijo) yakni koalisi PDI Perjuangan-PKB, yang awalnya digadang-gadang akan terwujud, peluangnya relatif mengecil pasca HM Sanusi memutuskan keluar dari PKB dan mendapat rekom PDI Perjuangan.

Idealnya, PKB yang sebelumya “tidak mau”  merekom dan kini telah ditinggalkan HM Sanusi tentu  juga semustinya tidak akan mau bergabung untuk mendukung mantan anggotanya tersebut di PDI Perjuangan.

PKB dengan modal yang sama dengan PDI Perjuangan lebih baik mengusung calon sendiri sebagai untuk menantang mantan anggotanya, HM Sanusi yang notabene sudah dikenali kekuatan dan kelemahannya. Jika demikian, warga Kabupaten Malang akan diuntungkan dengan suasana demokrasi yang menyajikan pilihan-pilihan untuk proses demokrasi local.

PKB Mengusung Calon, Pilkada Menjadi Dinamis

PKB yang konon disebut sebagai partainya wong NU alias sebagai saluran politik warga Nahdlyin diharapkan dapat mengeluarkan daftar pilihan tokoh-tokoh terbaiknya untuk  dicalonkan di Pilkada Kabupaten Malang. Partai yang lahir dari para tokoh sepuh NU setelah melalui peristiwa reformasi 1998, secara ideologis agaknya sulit dipisahkan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Ditingkat nasional, PKB memiliki dua tokoh sekaliber anggota DPR RI dari Dapil Malang yaitu Latifah Shohib dan Ali Ahmad. Keduanya awalnya diwacanakan untuk maju di Pilkada Kabupaten Malang, meskipun pada akhirnya lebih memilih konsentrasi untuk menunaikan tugasnya sebagai anggta DPR RI.

Dengan demikian, potensi tokoh alternatif lainnya yang berlatar belakang NU dan lebih lokalistik dapat dipertimbangkan oleh PKB dalam mengarungi kontestasi Pilkada tahun 2020.

Sejauh ini, bagi penulis ada dua alternatif  nama yaitu dr H Umar Usman (Ketua PCNU Kabupaten Malang) dan Dr Hasan Abadi (Rektor Unira Malang) yang patut dipertimbangkan untuk diusung PKB.

Kedua nama ini sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Malang dalam Pilkada tahun 2020 melalui PDI Perjuangan dan partai besutan Surya Paloh, Nasdem.

Pertama, Umar Usman atau yang mengusung slogan “Dokter Rakyat”. Umar Usman adalah sosok yang kini menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Malang. Itu merupakan kader NU yang jejak kaderisasinya tidak diragukan dilingkungan NU.

Umar Usman mengawali kaderisasi di NU relatif dari bawah dengan menempati struktur sebagai Komandan Banser GP Ansor, Ranting Desa Jatirejoyoso pada tahun 1999. Selain Ketua PCNU Kabupaten Malang, Umar Usman saat ini juga merupakan abdi negara alias berstatus PNS dengan menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang.

Kedua Hasan Abadi. Ia sosok yang terbilang masih muda ini merupakan kader NU sekaligus seorang akademisi. Sosok yang memiliki gelar Doktor ini, saat ini merupakan rektor Universitas Raden Rahmat (Unira) Malang. Hasan juga memiliki seabrek pengalaman organsiasi dilingkungan Nahdlatul Ulama. Beberapa pengalamannya antara lain, pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Wakil Ketua PW GP Ansor, Jawa Timur dan juga menjabat Ketua LP Maarif NU Kabupaten Malang.

Kedua tokoh diatas, baik Umar Usman maupun Hasan Abadi memiliki potensi dukungan yang cukup besar dikalangan masyarakat Kabupaten Malang yang mayoritas warga Nahdliyin. Dengan bekal ketokohannya masing-masing, di tubuh NU terbuka berpeluang merebut suara Nahdlyin.

Sementara, HM Sanusi kini telah pindah anggota ke PDI Perjuangan, yang memiliki basis di kaum nasionalis. Umar dengan akarnya yang kuat ditubuh NU, sedangkan Hasan Abadi kader NU berprestasi dengan jangkauan komunikasi luas yang dimilikinya di usia yang relatif  muda, juga menjadi kekuatan untuk menang di Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Secara umum dengan potensi keduanya, praktis tinggal pertimbangan moril posisi Umar Usman yang saat ini sebagai PNS dengan jabatan sebagai Direktur RSUD Kota Malang yang perlu pertimbangan plus-minusnya. Sedangkan Hasan Abadi pertimbangannya barangkali kekuatan politiknya sebagai politisi pendatang baru yang perlu dikaji lebih jauh oleh PKB.

Dari itu, tokoh yang akan diusung PKB tentu harus yang dapat menarik warga Nahdliyin yang saat ini merupakan kelompok mayoritas di Kabupaten Malang. Selain itu, potensi komposisi untuk pemilih pemuda atau milenial dan pemilih pemula di Kabupaten Malang juga sangat menjanjikan.

Menurut data proyeksi BPS, pemilih yang berkategori pemuda atau milenial di Kabupaten Malang berpotensi mencapai kurang lebih 30 persen.

Akhirnya, tentu kembali kepada PKB. Bagaimana menetapkan langkah dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020. Sebagai partai yang sama besarnya dengan PDI Perjuangan di parlemen, yang terlebih dahulu mengeluarkan “pengantinnya”, maka PKB juga sangat patut ditunggu khalayak keputusan besarnya yang akan diambil.

Siapa yang akan diusung PKB nantinya? Apakah PKB akan koalisi dengan Nasdem, Golkar dan Gerindra? Kita tunggu keputusan Cak Imin sebagai pemegang tongkat komando di PKB. Yang utama dalam politik adalah, bagaimana Pilkada Kabupaten Malang berjalan aman dan damai serta berjalan secara demokratis. Itulah yang diharapkan semua pihak. (*)

***

*)Penulis Adalah Harianto, Mahasiswa Pasca Sarjana Brawijaya (UB) dan Direktur Sentrum Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Madani (SKEMA)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement