Wamen Desa ke Banyumas, Minta BUMDes Jadi Pusat Ekonomi Desa

TIMESINDONESIA, BANYUMAS – Pemerintahan Joko Widodo mempunyai visi besar dalam pengembangan sektor ekonomi digital, guna ketahanan ekonomi pedesaan. Bahkan, ekonomi pedesaan menargetkan menjadi kekuatan ekonomi digital untuk skala lebih luas.

"Dasarnya adalah fakta bahwa perilaku masyarakat dari kota hingga desa sudah berorientasi pada digitalisasi," kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Arif Budi Setyawan ketika berkunjung di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jumat (14/2/2020) kemarin.

Arif juga menjelaskan, pengembangan digital juga harus mampu merambah ke pelosok daerah, sehingga sumber daya alam maupun potensi produk asli desa dapat berkembang dengan cepat melalui pemanfaatan website desa dan media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter serta aplikasi chat seperti WhatsApp menjadi faktor penetrasi data di Indonesia.

Saat ditanya tren perilaku digital masyarakat yang meningkat namun infrastruktur pendukung digital belum merata, Wamen Arif menjelaskan pemerintah akan berupaya meningkatkan pembangunan pendukungnya.

“Walau masih terasa adanya kesenjangan digital sangat nyata, namun dengan adanya penggunaan operator seluler dapat sangat membantu menyebarkan informasi ekonomi pedesaan,” jawabnya.

Wamen juga mengimbau masyarakat desa agar lebih transparan dalam menyebarkan informasi kegiatan pemerintahan desa. “Manfaatkan website desa yang telah ada, karena dana desa adalah milik rakyat, dan yang mengawasi juga rakyat, jadi pemerintah desa bertanggung jawab pada rakyat," tegasnya.

Lebih jauh Arif menjelaskan di hadapan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan jajaran, serta para kepala desa se-Kecamatan Jatilawang, ada 13 ciri yang menggambarkan desa tidak transparan dalam penggunaan APBDes.

Yaitu tidak ada papan proyek, BUMDes tidak berkembang, kades dan perangkat bisa beli barang mahal ketika dana cair, pengurus BPD rata-rata keluarga kades dan perangkat, laporam realisasi anggaran sama persis dengan RAB alias copy paste, BPD-nya pasif alias makan gaji buta, kades pegang semua uang dan bendahara hanya urusan ke bank, perangkat yang vokal biasanya dipinggirkan, banyak kegiatan terlambat, pusdes yang datang sedikit karena yang kritis biasanya tidak diundang, belanja biasanya dimonopoli kades.

"Juga tidak ada sosialisasi soal pembangunan, pemdes marah ketika warga tanya tentang anggaran desa," bebernya.

Dengan ciri tersebut, masyarakat diminta jangan hanya jadi penonton dalam pemerintahan desa.

Arif berharap, BUMDes menjadi distributor semua produk dan barang desa. “Usahakan BUMDes itu menjadi tempat sentral ekonomi pedesaan. Tanam singkong jangan jual singkong, usahakan jual kripik singkog," ungkapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement